image
Login / Sign Up

Dua Catatan Penting Terkait RKUHP Versi LBH Masyarakat

Deni Muhtarudin

Image

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memiliki dua catatan krusial terkait dimasukkannya tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea, mengungkapkan bahwa dua catatan tersebut muncul sehubungan dengan keberadaan tindak pidana khusus di dalam RKUHP dan memperhatikan dinamika pembahasan RKUHP baru-baru ini, yang sepertinya luput dari perhatian dan percakapan publik.

"Pertama, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (5/6).

baca juga:

Menurut Arinta, hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

"Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Pada praktiknya, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana dengan memanfaatkan faktor kerentanan yang mereka miliki," ujarnya.

Arinta mengatakan, dalam tindak pidana narkotika misalnya, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan intim mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

"Beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan meningkatnya tren perempuan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam tindak pidana terorisme, baru-baru ini kita melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme, padahal sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung," katanya.

Arinta menyampaikan, keterlibatan mereka di tindak pidana khusus tersebut akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Rumusan KUHP sekarang dan RKUHP yang sekarang digodok bersama oleh DPR dan Pemerintah belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

"Pendekatan yang digunakan selama ini adalah kriminalisasi tanpa melihat lebih dalam karakteristik khusus keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Meletakkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan kemungkinan aparat penegak hukum dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan-kejahatan tersebut," ujarnya.

Karena RKUHP adalah legislasi yang bersifat umum (generalis), Arinta menegaskan, maka sebenarnya keberadaan peraturan khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Pengadilan HAM dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.

Catatan Kedua, Arinta menyebutkan, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

"DPR dan Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang luas, partisipatoris dan bermakna, dengan masukan dari lembaga negara tersebut. Apalagi kalau RKUHP dipaksakan selesai di Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan. Penyelesaian pembahasan produk legislasi, terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti RKUHP, tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk perayaan simbolik. Memaksakannya selesai di tengah derasnya penolakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara memperlihatkan kepada publik akan watak DPR dan Pemerintah yang mengejar ego dan bukannya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat," katanya.[]

Editor: Iwan Setiawan

Sumber:

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Geng Motor Live Instagram, KPAI: Medsos Ajang Eksistensi, Semakin Ekstrem Semakin Bangga

"Media sosial menjadi ajang eksistensi, bahkan semakin ekstrem semakin bangga,"

Image
News

Gara-gara Helm, Dua Pria Tewas Dihakimi Massa

"Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia,"

Image
News

Ridwan Kamil Terkesima dengan Tari Piring Ada Atraksi Injak Kaca: Keren, Saya Baru Lihat

"Keren, saya baru lihat. Kirain Tari Piring tidak ada yang injak-injak pecahan kaca,"

Image
News

Sengketa antara PT KBN dan PT KCN Bisa Ganggu Iklim Investasi

“Kalau ini terjadi saya katakan, tidak ada kepastian hukum di negara ini untuk berinvestasi,”

Image
News

55 kg Sabu dan 10.000 Pil Ekstasi Diamankan Polisi, Puluhan Ribu Anak Bangsa Terselamatkan

"Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut," ujar Irjen Pol Agus.

Image
News

FPR akan Konsolidasi Sekaligus Deklarasi Dukungan pada Jokowi-Ma'ruf

Nugroho Prasetyo, menegaskan, di sela-sela kegiatan konsolidasi ini, FPR akan menyatakan dukungan resmi untuk Jokowi-Ma'ruf.

Image
News

Irak Takkan Menerima Baik Pangkalan Militer Asing yang Menduduki Wilayahnya

"Kami takkan menerima baik kehadiran pangkalan militer asing di Irak dan tak ada pasukan darat asing di wilayah kami,"

Image
News

Bawa Sabu 0,3 gram, Seorang Pria Terancam Huni 'Hotel Prodeo' 12 Tahun

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Image
News

Ma'ruf Amin Menyuruh Kaum Milenial Siap-siap, Buat Apa? Ini Alasannya

"Saudara-saudara harus menyiapkan diri sebagai estafet perjuangan,"

Image
News

Lukman Edy Ingatkan Seluruh Timses Jokowi Kuatkan Saksi di TPS, Ini Alasannya

Lukman sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan training of trainers (TOT) saksi nasional.

trending topics

terpopuler

  1. 7 Negara yang Rakyatnya Paling Rajin Beribadah, Ada Indonesia!

  2. Di Lapangan Bola, Siapa Berani Menekel Presiden George Weah?

  3. 5 Potret Kedekatan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Cucu, Manis Banget!

  4. 10 Pesona Krisdayanti di Usia 43 Tahun yang Seolah Tak Pernah Menua

  5. Kepada Kyai Ma'ruf Amin, Raffi Ahmad Mengaku Sudah Hijrah

  6. Akun Palsu Serang Pemerintah, Ferdinand: Saya Tidak akan Pernah Mengkritik dengan Kalimat Kasar

  7. JK Jujur Jika Bertolak Belakang Dengan Presiden Jokowi Demi Pembangunan

  8. Kubu Pendukung Prabowo Pertanyakan Pemegang Saham Mayoritas Unicorn

  9. Fahri Hamzah: Orang Ngomong Idiot Aja Dipenjara, Nih Aku Ngomong Sontoloyo!

  10. Survei LSI: Hanya Ada 7 Parpol yang Lolos ke Parlemen

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Panggung Debat Kedua Milik Jokowi

Image
Achmad Fachrudin

Bola Panas Logistik Pemilu 2019

Image
Hervin Saputra

Bisakah Kebenaran Mengalahkan Budaya Curiga dalam Kasus Jokdri?

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Putaran Kedua: Panggung Milik Siapa?

Wawancara

Image
Iptek

Debat Pilpres 2019

Ahmad Agus Setiawan: ‘Milenial Lebih Cepat Beradaptasi pada Sisi-sisi Tertentu, Terutama Digital’

Image
Hiburan

Cerita Egy Fedly Saat Pandangan Pertama Menjemput Jodoh

Image
Olahraga

Susy Susanti

"Sekarang Saatnya Pemain Putri Mengubah Mindset"

Sosok

Image
News

Dari Aktor hingga Politisi, Ini 5 Fakta Perjalanan Karier Rano Karno

Image
News

10 Aksi Susi Pudjiastuti di Atas Perahu, Menantang Laut

Image
News

7 Potret Ketegaran Ani Yudhoyono Jalani Pengobatan Kanker Darah