image
Login / Sign Up

Dua Catatan Penting Terkait RKUHP Versi LBH Masyarakat

Deni Muhtarudin

Image

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memiliki dua catatan krusial terkait dimasukkannya tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea, mengungkapkan bahwa dua catatan tersebut muncul sehubungan dengan keberadaan tindak pidana khusus di dalam RKUHP dan memperhatikan dinamika pembahasan RKUHP baru-baru ini, yang sepertinya luput dari perhatian dan percakapan publik.

baca juga:

"Pertama, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Arinta, hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

"Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Pada praktiknya, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana dengan memanfaatkan faktor kerentanan yang mereka miliki," ujarnya.

Arinta mengatakan, dalam tindak pidana narkotika misalnya, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan intim mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

"Beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan meningkatnya tren perempuan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam tindak pidana terorisme, baru-baru ini kita melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme, padahal sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung," katanya.

Arinta menyampaikan, keterlibatan mereka di tindak pidana khusus tersebut akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Rumusan KUHP sekarang dan RKUHP yang sekarang digodok bersama oleh DPR dan Pemerintah belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

"Pendekatan yang digunakan selama ini adalah kriminalisasi tanpa melihat lebih dalam karakteristik khusus keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Meletakkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan kemungkinan aparat penegak hukum dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan-kejahatan tersebut," ujarnya.

Karena RKUHP adalah legislasi yang bersifat umum (generalis), Arinta menegaskan, maka sebenarnya keberadaan peraturan khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Pengadilan HAM dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.

Catatan Kedua, Arinta menyebutkan, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

"DPR dan Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang luas, partisipatoris dan bermakna, dengan masukan dari lembaga negara tersebut. Apalagi kalau RKUHP dipaksakan selesai di Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan. Penyelesaian pembahasan produk legislasi, terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti RKUHP, tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk perayaan simbolik. Memaksakannya selesai di tengah derasnya penolakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara memperlihatkan kepada publik akan watak DPR dan Pemerintah yang mengejar ego dan bukannya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat," katanya.[]

Editor: Iwan Setiawan

berita terkait

Image

News

RKUHP Dinilai Ancam Kebebsan Pers

Image

News

Kodifikasi RKUHP Dinilai Tak Jelas

Image

News

Duplikasi Pengaturan di RKUHP Dinilai Buka Peluang Korupsi Dagang Pasal

Image

News

Jokowi Bahas RKUHP Bersama KPK Usai Lebaran

Image

News

Soal Pasal 729 dan 723 RKHUP, KPK: Pembahasan Dilanjut Habis Lebaran

Image

News

Tolak Pasal Tipikor dalam RKUHP, KPK Ngotot Ingin Ketemu Presiden

Image

News

Menko Polhukam: RKUHP Tidak Lemahkan KPK

Image

News

KPK: RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Image

News

Tak Ada Wewenang KPK yang Disunat Lewat RKUHP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polri Amankan 49 Orang Pasca Pengeroyokan Anggota TNI-Polri di Jambi

Sampai dengan hari ini sudah 49 orang yang diamakan termasuk M bersama istrinya yang diduga menjadi provokator dari kasus ini.

Image
News

Belum Tetapkan Tersangka, Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Bentrokan di Mesuji

Dari kedua belah pihak sudah kita periksa. Proses berjalan kita akan periksa saksi-saksi lagi, dan kumpulkan barang bukti.

Image
News

Gunung Bromo Kembali Erupsi yang Disertai Lahar Dingin

Telah terjadi erupsi Gunung Bromo di Jawa Timur pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 16.37 WIB selama kurang lebih tujuh menit.

Image
News

Pengacara Tomy Winata Resmi Ditahan Polisi Setelah Jalani Pemeriksaan

Sekaligus dilakukan penahanan dengan persangkaan Pasal 351 ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan dan atau Pasal 212 KUHP.

Image
News

Ingin Berkoalisi, AHY Serahkan Kepada SBY untuk Tentukan Posisi Partainya

Partai Demokrat memiliki keinginan untuk bisa berkontribusi secara langsung, secara nyata, dan ini membutuhkan kerja sama semua elemen.

Image
News

Pengamat: Turunnya Kursi Golkar di Parlemen Jadi Peluang Bamsoet Kalahkan Airlangga

Turunnya perolehan kursi Golkar dibandingkan 2014 lalu, tentu ini menjadi kelemahan Pak Airlangga dan menjadi peluang penantang.

Image
News

SW Ditangkap Polisi Karena Hina Bupati Inhil dengan Sebarkan Foto Bersama Perempuan

Selain itu, konten yang disebarkan oleh SW itu memiliki muatan pengancaman terhadap korban HM Wardan (Bupati Inhil) dan Olva Susanti.

Image
News

Kunjungi Pameran Indo Security 2019, Kadiv Humas Polri: Keamanan Jadi Dasar Utama Suatu Negara

Keamanan mungkin juga bukan segala-galanya. Tetapi tanpa keamanan, semua yang ada di dalam negara tidak ada apa-apanya.

Image
News

Waketum PAN Sebut Pengurus DPP Banyak yang Ingin Jadi Oposisi

Di dalam DPP itu saya lihat banyak yang semangatnya menjadi oposisi. Buat saya menjadi koalisi dan oposisi sama-sama terhormat.

Image
News

KPK Disebut Tidak Menghormati Mahkamah Agung Sama Sekali

"Pernyataan bahwa KPK menghormati Putusan MA ini hanya pemanis bibir saja"

trending topics

terpopuler

  1. Meski Diremehkan, Timnas Indonesia Berpeluang Lolos dari Grup G

  2. 10 Pesona Minati Atmanegara, Awet Muda di Usia 60 Tahun

  3. Sekilas Mirip Kawasaki Ninja, Kendaraan Pria Ini Bikin Geger Warganet

  4. Taruh Modal Rp600 Juta, Arie Untung Ngaku Gak Dapat Untung Bisnis Sama Pablo Benua

  5. Gerindra Minta Masyarakat Tak Salahkan Anies Soal Pembongkaran Getih Getah di HI

  6. Kesal, Regi Datau Harus Bayar Makan Sampai Rp64 Juta Karena Ayu Dewi

  7. Netter Sebut Jokowi 'Bloon', Gibran: Ya Pak, Maaf Pak

  8. Pembuat Anyaman Getih Getah di Bundaran HI Sebut Anggaran Produksi Karyanya Tak Sampai Rp 300 Juta

  9. Tuai Pujian, Kisah Aiptu Rukur Sidabutar Berhasil Mengantarkan Tiga Putranya Lulus Akademi Militer

  10. Usai Berdamai, Bos Garuda Undang Rius Review Seluruh Fasilitas Garuda Indonesia

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik