image
Login / Sign Up

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Herman Syahara

Image

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo | AKURAT.CO/Herman Sahara

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

baca juga:

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Gaya Hidup

Salut! Jakarta Modest Fashion Week Libatkan Kaum Difabel

Image

Ekonomi

Kemenaker Apresiasi Sepuluh Perusahaan Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Image

News

Hadapi Pilkada 2018, KPU Pamekasan Madura Lakukan Perbaikan Data Penyandang Disabilitas

Image

Iptek

Microsoft Adaptive Controller Terbaru Diluncurkan Pada September

Image

Video

VIDEO Controller Xbox untuk Gamer Disabilitas

Image

News

Media Terkemuka Timur Tengah Wawancara Eksklusif dengan Tommy Soeharto, Ini Isinya

Image

Iptek

Xbox Adaptive Kontrol, Stick Game untuk Disabilitas

Image

News

DPR Dukung KSM Peduli Mulia Berdayakan Disabilitas Desa Resapombo

Image

Gaya Hidup

Sayuti OB Pilih Urus Anak Tanpa Baby Sitter, Ini Alasannya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ketua KPU Sebut Lima Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg DPR RI

KPU pun menyatakan para bakal calon itu tidak memenuhi syarat dan seluruh berkasnya akan dikembalikan.

Image
News

KPK Ungkap Alasannya Turut Tangkap Inneke Koesherawati

Sebenarnya kami 'ambil' karena kami curigai dia mengetahui.

Image
News

KPK Ultimatum KemenkumHAM Jangan Melulu Salahkan Oknum

Lapas dan rutan seluruh Indonesia ada 528. Jumlah pegawai 43 ribu lebih. Dengan isi lapas 249 ribu orang. Ini barangkali kapasitas 124 ribu.

Image
News

Bamusi: Tokoh Islam di PDIP Dekatkan dengan Umat

Kehadiran tokoh-tokoh Islam itu semakin memantapkan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis religius dan berpihak pada kepentingan umat.

Image
News

Jelang Asian Games, BMKG Konsen Terhadap Olahraga Sensitif

nformasi prediksi cuaca di 16 lokasi cabang olahraga, baik yang di selenggarakan di Jakarta dan di Palembang.

Image
News

KPU Selesaikan Verifikasi Bakal Caleg DPR RI

KPU telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon serta dokumen persyaratan administrasi calon.

Image
News

Kemenkumham Mohon Maaf Usai Kecolongan Kasus Jual-Beli Fasilitas Lapas

Kejadian di sukamiskin, kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan bapak Presiden.

Image
News

DirjenPas Akui Fasilitas di Sukamiskin Tak Sesuai Standar Lapas

Benar ada fasilitas yang tidak pada tempatnya di Sukamiskin.

Image
News

OTT Sukamiskin, Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Periksa Menkumham

"Salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Bukum dan HAM,"

Image
News

KPK: Kepala Lapas Sukamiskin Tak Sesali Perbuatannya

Kalau lihat dari cerita yang kami pantau dari kemarin pagi sampai hari ini memang ada kesan itu sudah terbiasa.

Image
News

MDI Yakin Koalisi PDIP-Golkar Jaminan Suksesnya Periode Kedua Jokowi

PDI Perjuangan dan Golkar merupakan parpol tua penuh pengalaman pemerintahan.

Image
News

Kakanwil Jabar Siap Dicopot dari Jabatannya Atas Kasus Dugaan Jual-Beli Fasilitas Lapas

Boleh saja dicopot.

trending topics

terpopuler

  1. Jadi Tempat Penyebaran Radikalisme, LDNU Serukan Kelompok Moderat Kendalikan Masjid

  2. Hina Peserta Audisi, KPID DKI Jakarta Akan Tindak Tegas Program KDI

  3. Diduga Terima Suap dari Napi, Ternyata Segini Harta Kekayaan Kalapas Sukamiskin

  4. Kali Item Ditutupi Jaring, Warganet: Itu Kesalahan Fatal!

  5. Tiang Bendera Pakai Bambu, Ernest: Orang Singapura Memaki-maki Indonesia

  6. Diduga Tebar Ranjau di Jalan, Pria ini Disikat Ojol

  7. Keputusan Ahok Soal Water Way Marunda Diapresiasi Sandiaga

  8. Meski Sudah Dipasang Jaring, Anies Masih Endus Bau di Kali Item

  9. Meme Dukung Jokowi, Ustadz Abdul Somad: Hoax

  10. Diprotes Warga, Pemerintah Vietnam Bebaskan WN Amerika Serikat yang Ditahan

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rame-rame Jadi Caleg

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan