Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Herman Syahara

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo | AKURAT.CO/Herman Sahara

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

baca juga:

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Menakjubkan! Penyandang Lumpuh Panjat Gedung Pencakar Langit Hong Kong dengan Kursi Roda

Image

Ekonomi

Hati-hati! Ini Tips Menjawab Pertanyaan Jebakan HRD Saat Wawancara Kerja

Image

Gaya Hidup

Adaptive Clothing, Tren Busana Baru Bagi Penyandang Disabilitas

Image

Ekonomi

Garuda Indonesia Optimalkan Layanan Bagi Penumpang Penyandang Disabilitas

Image

News

Pelaku UKM Disabilitas di Ternate Membutuhkan Perhatian Pemda

Image

Gaya Hidup

Willy Wanta, Dokter yang Miliki Impian Menjadi Instruktur Zumba® Bagi Penyandang Disabilitas

Image

Iptek

DAMRI Resmi Luncurkan Bus Disabilitas NTB Gemilang

Image

Gaya Hidup

Lawan Covid-19

Kaum Disabilitas Juga Harus Dibantu Hadapi Pandemi

Image

Ekonomi

Nasib Penyandang Disabilitas di Tengah Pandemi COVID-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Menko PMK Minta Kementerian Terkait Bersiap Hadapi Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah mulai melakukan konsolidasi sektoral untuk menghadapi situasi tanggap darurat bencana.

Image
News

Dapat MURI Penanaman Pohon Terbanyak, Megawati Bicara Soal Kerusakan Hutan

PDIP siap jadi pelopor lingkungan.

Image
News

Kasus Ultah Sean Gelael, Polisi: Tamu Undangan Jalani Prokes, Ada Swab Antigen

Aparat kepolisian telah mengecek kediaman Sean Gelael untuk menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara ulang tahunnya.

Image
News

Pasar Santa yang Semakin Sepi

Pasar Santa di bilangan Blok M, Jakarta Selatan tak lagi ramai dikunjungi pembeli.

Image
News

Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Diperpanjang Tiga Hari

Ketua Basarnas menyatakan perpanjang masa operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Dermaga JICT 2, Jakarta, Senin (18/1/).

Image
News

Dilantik Jadi Sekda DKI, Marullah: Ini Karir Tertinggi, Semua Pagawai Menginginkannya

Marullah bangga dengan jabatan barunya.

Image
News

Ditahan di Rutan Bareskrim, Kondisi Kesehatan Ustaz Maaher Memperihatinkan

Maaher mengalami sakit usus yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit (rs).

Image
News

Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Dugaan Kerumunan di Rumah Sean Gelael

Polisi akan gelar perkara dugaan kasus kerumunan di kedian Sean Gelael.

Image
News

Sekda Marullah Serahkan Penanganan Covid-19 ke Anies Baswedan

Marullah mengakui, penularan corona di Jakarta sudah tidak bisa dianggap remeh.

Image
News

Dua Korban Penipuan PT Grab Toko Diperiksa Penyidik Bareskrim

Korban Grab Toko diduga tertipu puluhan juta rupiah.

terpopuler

  1. Uang Dipegang Orangtua, Fathin Shidqia Tidak Tahu Ayahnya Beli Rumah Mewah

  2. 4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot

  3. Kasus Covid-19 DKI Mengkhawatirkan, Politisi PDIP: Anies Kuat Narasi, Miskin Implementasi

  4. Gugatannya Ditolak MK, Rizal Ramli Sebut MK sebagai Mahkamah Kekuasaan

  5. 7 Potret Cantik Hana Hanifah, Sosok yang Sedang Jadi Perbincangan Warganet

  6. Kocak! Humor Gus Dur tentang Jamaah Haji NU dan Kuli Arab

  7. Humor Gus Dur; Airport Abdurrahman Wahid

  8. Jokowi Tunjuk Marullah Jadi Sekda, Anies Cs Tak Bisa Membantah

  9. Risma dan Susi Pudjiastuti Berpeluang Lawan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2022

  10. Selain Signal dan Telegram, Berikut Aplikasi Chat Pengganti WhatsApp yang Patut Dicoba

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Image
Muhammad Husen Db, M.Pd

Transformasi Episode Dalam Dimensi Merdeka Belajar

Image
ARLI ADITYA PARIKESIT

Dilema Kebebasan Pendapat dan Pengendalian Transmisi Virus SARS-CoV-2

Wawancara

Image
News

Covid-19 Tembus 3.500 Kasus Per Hari, DKI Gagal Terapkan Program 3T?

Image
News

Vaksinasi Bisa Putus Mata Rantai Penularan Covid-19 di DKI Jakarta?

Image
Video

VIDEO Resesi, Cukuplah Sampai di Sini | N. Siklo

Sosok

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot

Image
News

Wafat di Hari Jumat, Ini 5 Fakta Penting Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf

Image
News

5 Potret Kenangan Syekh Ali Jaber Bersama Tokoh Politik Tanah Air