Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Herman Syahara

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo | AKURAT.CO/Herman Sahara

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

baca juga:

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Tips Menjawab Pertanyaan Saat Wawancara Kerja Secara Tepat, Dijamin Ampuh!

Image

Iptek

Esports

Bukan Mimpi, Penyandang Disabilitas Bisa Terlibat dalam Turnamen Gim

Image

News

MPR RI

Pimpinan MPR Desak Penerapan Data Penyandang Disabilitas Segera Direalisasikan

Image

News

Video Wawancara Donald Trump dengan sang Menantu Diblokir Facebook

Image

News

PN Jakarta Pusat Fasilitasi Layanan bagi Penyandag Disabilitas

Image

News

FOTO Pelayanan Khusus Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Image

Gaya Hidup

Anak Disabilitas Majemuk Makin Kesulitan Kala Belajar Daring

Image

News

Polisi Tangkap Pemerkosa Penyandang Disabilitas di Jambi

Image

News

Bamsoet Dukung Pembentukan KND Untuk Penyandang Disabilitas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Komplain Soal Taiwan, China Peringatkan AS 'Jangan Main-main dengan Api'

Pemerintahan Xi Jinping telah siap mengerahkan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut

Image
News
Ramadan 1442 H

Mesir Rayakan Ramadan dalam Suasana 'Normal', meski Kasus COVID-19 Melonjak

Warga memadati jalan dan pasar di ibu kota Kairo

Image
News
MPR RI

Syarief Hasan: Upaya Pencegahan dan Kontra Radikalisasi Jadi Kunci Pemberantasan Terorisme

Dia meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam menangkal masuknya paham radikal terorisme di tengah masyarakat.

Image
News

Kasus Korupsi Proyek GI Kiliranjao-Payakumbuh, Manager UPK 3 Bukittinggi Diperiksa Kejagung

Saksi yang diperiksa bernama inisialnya MR selaku Manager UPK 3 Bukittinggi PT. PLN (Persero) UIP Sumbagut.

Image
News
Ramadan 1442 H

11 Pedoman Ibadah Ramadan di Yogyakarta Selama Pandemi, dari Tarawih sampai Bukber

SE ini dibuat untuk mengantisipasi dan memutus rantai penularan virus corona

Image
News
MPR RI

Apresiasi Peluncuran Aplikasi SIM Online Nasional, Bamsoet: Kini Tak Perlu Lagi ke Satpas

Bamsoet menjelaskan, masyarakat hanya wajib datang ke Satpas pada saat pembuatan SIM baru, karena harus melakukan ujian praktek.

Image
News

Berhasil Tangkap 1.552 Koruptor, Ketua KPK: Masih Ada 262 Juta Warga Indonesia Lain yang Baik

Firli juga mengimbau agar pemerintah daerah memperbanyak kelompok penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas.

Image
News

PKS Sebut Investasi Teknologi Penanganan Bencana Mutlak Diperlukan

BMKG mendeteksi secara dini (kemungkinan bencana hidrologi), dibekali sistem dan peralatan hidrologi yang mumpuni.

Image
News

Kemendikbud Luncurkan Program Pemajuan Kebudayaan Desa Tahun 2021

Tujuan Program ini adalah mendukung proses dan mewujudkan inisiatif pemajuan kebudayaan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Image
News

Indonesia Beri Dukungan Pemulihan Pasca-Bencana di Mozambik dan Zimbabwe

Menlu Retno menyampaikan bahwa pemberian dukungan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk membantu dan berbagi dengan negara lain.

terpopuler

  1. Restrukturisasi Jiwasraya Lebih Baik daripada Pailit

  2. Lama Diparkir, Robot Damkar Rp40 Miliar Turun Gunung Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

  3. Rugi Rp500 Triliun dalam Dua Hari, ini 5 Fakta Menarik Biliuner Bill Hwang

  4. Tembus 15 Juta, Kemenkes Ubah Strategi Vaksinasi Bagi Lansia

  5. Unggah Foto Pernikahan, Pasangan Gay Thailand Dapat Ancaman Pembunuhan dari Warganet Indonesia

  6. 5 Editan Foto Lucu Victor Ahmad dengan Pesepak Bola Top, Akrab Bener

  7. Pengamat: SKPD Dibungkam Demi Pencitraan Anies Baswedan

  8. Sulit Minta Data ke Anak Buah Anies, Politisi PSI: Kita Kaya Debt Collector

  9. Doa Hari Pertama di Bulan Puasa Ramadhan

  10. 5 Ucapan Ramadan Kareem dari Klub Sepak Bola Eropa, Bikin Tersentuh

tokopedia

fokus

Ramadan 1442 Hijriah
Webinar Akurat: DP 0 Persen
Info Kementan
Lawan Covid-19

kolom

Image
Tantan Hermansah

Tantangan Keberlanjutan Pariwisata Desa

Image
Ajib Hamdani

Peningkatan Plafond KUR Pemerintah, Menguntungkan UKM atau Konglomerasi?

Image
Abdul Bari

Merefleksikan Kembali Arti Kesuksesan

Image
Khazangul Huseynova

Tahun Nizami Ganjavi

Wawancara

Image
Video

VIDEO Menstruasi Gak Lancar Tanda Ada Kista dan Berujung ‘Angkat’ Rahim?!? | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

VIDEO Keliling Ruang Kontrol BMKG, Tempat Pantau Cuaca Hingga Bencana se-Indonesia | Akurat Talk

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
Ekonomi

Intip Karier Hingga Kekayaan Song Joong Ki yang Makin Gemerlap!

Image
News

5 Fakta Menarik Lia Eden, Pemimpin Sekte Takhta Kerajaan Tuhan

Image
Gaya Hidup

Hartini Chairudin, Pemilik Brand Radwah Meninggal Dunia