Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Mungkinkah Pilkada Tanpa Money Politics

Image

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta | Dok. Pribadi

AKURAT.CO, Pilkada serentak tahun 2018 merupakan momentum pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah yang terbaik, berintegritas, profesional, bertanggung jawab, siddiq, tabligh, amanah, fathonah, dan memiliki jiwa melayani. Dengan memiliki kepala daerah yang berprestasi dan unggul suatu daerah akan mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan. Dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik.

Pemimpin yang baik, berprestasi dan unggul haruslah melalui Pilkada yang jujur, adil, tanpa kecurangan, dan tanpa money politics. Oleh karena itu, menjaga agar Pilkada berjalan dengan fair adalah tugas kita semua. Jika Pilkada dilumuri permainan uang, maka Pilkada sejatinya akan menghasilkan pemimpin yang palsu, korup, dan hanya akan mementingkan diri kelompok dan partainya.

Namun bisakah kita dapat menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada yang tanpa kecurangan dan tanpa permainan uang. Jawabannya bisa. Tapi entah kapan itu bisa terjadi. Fenomena mahar politik menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa usaha membeli rekomendasi kepada partai politik oleh calon kepala daerah itu terjadi. Dan mahar politik menjadi indikasi awal bahwa proses Pilkada sudah diwarnai oleh permainan uang.

baca juga:

Memang didunia ini tidak ada makan siang gratis. “No free lunch”. Termasuk urusan mahar dalam Pilkada. Tidak ada yang gratis untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Partai politik membutuhkan dana segar untuk operasional partai dan untuk memenuhi gaya hidup pimpinan partai. Dan di sisi yang lain calon kepala daerah juga membutuhkan rekomendasi partai politik sebagai syarat pencalonan menjadi kepala daerah.

Saya dengan beberapa teman pernah melakukan riset kecil-kecilan di tiga kabupaten di Jawa Barat terkait dengan “money politics” dalam Pilkada, Pileg, Pilpres. Dalam satu kesempatan saya mewawancarai beberapa warga dari berbagai macam profesi. Mereka yang saya wawancarai dengan jelas mengatakan bahwa percuma melakukan kampanye ke semua tempat jika di hari H pencoblosan tidak ada “uang cendol”, maka tidak akan dipilih. Sebuah jawaban yang polos dan lugu dari masyarakat yang membutuhkan pendidikan politik yang baik dan benar.

Jawaban masyarakat tersebut harus menjadi refleksi apakah sebenarnya yang terjadi dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Mungkin masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan presidennya. Yang mungkin saja ketika janji-janji kampanye dulu tidak terealisasi. Dan masyarakat tidak merasakan bantuan atau pembangunan yang sudah dijanjikan oleh para pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Oleh karena itu, masyarakat berpikir masa bodoh dan dipaksa menerima “uang cendol” dihari pemilihan.

Saya juga melakukan riset lanjutan ingin mengetahui kapan kira-kira waktu yang tepat dalam memberikan “uang cendol” kepada pemilih. Saya menemukan jawaban yang memang cukup memuaskan. Ternyata yang paling efektif untuk memberi “uang cendol” itu dihari H pencoblosan. Hampir 90% masyarakat yang saya wawancarai menjawab hari H pemilihan adalah waktu yang paling tepat dan efektif untuk melakukan operasi pembagian “uang cendol”. Oleh karena itu, tidak heran kita sering mendengar istilah “serangan fajar”. Artinya para tim sukses Paslon sangat sibuk di waktu fajar untuk membagi-bagikan “uang cendol” tersebut.

Untuk memperkuat riset saya. Saya pun mewawancari salah satu kepala daerah di Jawa Barat. Saya tercengang dan kaget mendapat jawaban dari kepala daerah tersebut. Ternyata ketika dia mencalonkan diri sebagai Bupati menghabiskan uang Rp 40 Milyar. Sebuah angkat yang bagi kita cukup besar. Dan cukup untuk memberi makan ribuan orang miskin. Dia pun bercerita bahwa untuk menang menjadi kepala daerah membutuhkan uang yang banyak. Bahkan sang kepala daerah tersebut mempersiapkan satu juta setengah amplop yang diisi dengan uang nominal dua puluh ribuan untuk diberikan kepada pemilih dihari H pemilihan.

Saya juga mewawancarai anggota legislatif daerah terpilih. Untuk terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten juga harus mengeluarkan banyak modal untuk mempersiapkan “uang cendol” dan lain-lain. Bahkan menurutnya satu pemilih itu dihargai seratus ribu per-pemilih. Saya tersenyum kecut mendengar jawaban dari anggota legislatif tersebut. Masih menurutnya, harga suara pemilih menjadi mahal dan tinggi karena masing-masing calon anggota DPRD juga beradu kekuatan dan gengsi. Jika ada calon A membayar lima puluh ribu per-pemilih, maka calon B akan membayar lebih tinggi dari angka yang dikeluarkan oleh calon A.

Fenomena dan fakta politik uang masih terjadi. Dan bahkan mungkin terjadi disemua wilayah Indonesia. Tentu hal ini jangan dibiarkan. Karena akan merusak esensi Pilkada dan demokrasi. Pilkada sejatinya bukan untuk menyuburkan politik uang. Tetapi untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan visi-misi dan program-program Paslon kepala daerah. Jika uang sudah bisa membeli pemilik suara, maka Pilkada dalam ancaman. Pilkada hanya akan menghasilkan pemimpin yang bermental penyuap dan korup. Sudah bisa dipastikan pemimpin yang terpiih karena menyuap akan menjadi pemimpin yang akan berurusan dengan penegak hukum dikemudian hari.

Menjadikan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil menjadi dambaan dan tugas kita semua. Kita tidak hanya bisa berharap pada KPUD, Panwaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang harus profesional menyelenggarakan, menjaga, dan mengawal pesta demokrasi Pilkada dengan damai, bersih, jujur, dan adil. Tapi kita juga sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menjadikan dan memastikan Pilkada menjadi Pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bersih dan amanah.

Momentum Pilkada tahun ini harus menjadi momentum perbaikan daerah dan bangsa. Pilkada yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang jujur pula. Dan begitu juga sebaliknya. Pilkada jangan dirusak oleh “uang cendol”. Berbahaya dan merusak sendi-sendi bernegara. Jika mau bersedekah “uang cendol” bersedekahlah dengan ikhlas. Dan bersedekahlah ketika sedang tidak menjadi calon kepala daerah.

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

Editor:

berita terkait

Image

News

Dinilai Lebih Efektif, Orang Tua dan Guru di Kayong Utara Harapkan KBM Tatap Muka

Image

News

KPU Badung Tetapkan Pasangan Cabup-Cawabup Terpilih Pilkada 2020

Image

News

Lestarikan Penyu, Pemkab Tapanuli Tengah Lepas Penyu di Pantai Binasi

Image

News

Angka Kematian Masih Tinggi, Banyumas Perpanjang PPKM

Image

News

Cegah Covid-19, Bupati Lebak Wajibkan Masyarakat Patuhi Prokes

Image

News

Demokrat Ngotot Pemilu dan Pilkada 2024 Tidak Serentak

Image

News

Polisi Ungkap Kasus Pemerasan dan Pencemaran Nama Baik Bupati Aceh Barat

Image

News

Sejumlah KPU Papua Gelar Pleno Tetapkan Cabup-Cawabup Terpilih Pilkada 2020

Image

News

Tangsel Berduka, Anggota DPRD dari Partai Golkar Meninggal Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sebanyak 11 Guru SMPN 1 Tarakan Terpapar COVID-19

Kini semuanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing

Image
News

Kasus Positif COVID-19 di Kalimantan Timur Bertambah 432 Orang

Balikpapan masih menjadi penyumbang terbesar kasus aktif dengan adanya tambahan sebanyak 102 kasus

Image
News

Pasien Sembuh Covid-19 di RS Wisma Atlet Berjumlah 46.254 Orang

Jumlah pasien sembuh merupakan akumulasi dari pencatatan sejak 23 Maret 2020 hingga 24 Januari 2021

Image
News

Sulawesi Utara Alami Lonjakan Kasus COVID-19 Terbanyak 241 Pasien

Kota Kotamobagu menjadi daerah dengan angka kasus baru terbanyak yaitu 62 kasus

Image
News

Sebanyak 385 Pasien COVID-19 di Mukomuko Dinyatakan Sembuh

Sebanyak 385 dari total 441 pasien yang terjangkit virus corona di daerah itu dinyatakan sembuh

Image
News

Kemenhub Pilih Terminal Pulogebang Jadi Tempat Pertama GeNose

Terminal Pulo Gebang akan dilengkapi GeNose.

Image
News

Maqdir Ismail Geram KPK Masih Incar Sjamsul Nursalim dan Istrinya

KPK masih mengejar tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya untuk diproses hukum

Image
News

Setelah Stasiun, Menhub Rencana Pakai GeNose Secara Random di Terminal Bus AKAP

Menhub Budi Karya Sumadi terus bergerilya memasang GeNose di Terminal Kampung Rambutan, Minggu 24/1/2021.

Image
News

Polemik Hijab Non-Muslim, PSI: Tak Boleh ada Paksaan. Itu Pelanggaran Konstitusi

Tsamara menilai, tidak boleh ada pemaksaan dalam menggunakan model pakaian agama tertentu

Image
News
Lawan Covid-19

Dinkes DKI: 221.567 Pasien Covid-19 Jakarta Telah Sembuh

Persentase tingkat kesembuhan Covid-19 di Jakarta mencapai 88, 7 persen.

terpopuler

  1. Ditengah Lamaran Kalina - Vicky Prasetyo, Azka Ungkap Dirinya Hanya Putra Deddy Corbuzier

  2. Terima Tantangan Istri Daus Mini untuk Tes DNA, Yunita Lestari Sampaikan Pesan Ini

  3. Tersangka Korupsi Dilantik Jadi Pejabat, Pengamat: Itu Melanggar Etika!

  4. Anggota DPR: Kewajiban Memakai Hijab Bagi Siswi Non-Muslim Tak Boleh Terjadi

  5. Kocak! Humor Ketika Gus Dur Lupa Tanggal Lahir

  6. Masyarakat Tak Patuhi Prokes, Bangka jadi Penyumbang Terbesar Kasus COVID-19 di Babel

  7. Humor Gus Dur; Salaman Gus Dur

  8. Bertindak Kebablasan pada Pacar Sewaan, Pria Taiwan Dipenjara

  9. Mainkan Nomor Lotre yang Sama Selama 20 Tahun, Wanita Kanada ini Akhirnya Dapat Jackpot

  10. Pemaksaan Siswi Non Muslim Untuk Berhijab di SMK Ditanggapi Miring Sejumlah Tokoh

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Abdul Hamid

Ilusi Dilema Demokrasi dan Integrasi

Image
UJANG KOMARUDIN

Menanti Gebrakan Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Gesits Buktikan Kendaraan Listrik Ramah Perawatan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

VIDEO Gesits, Cita-cita Bangsa Ciptakan Kendaraan Listrik | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

Bukan Mistis, Gangguan Jiwa Adalah Gangguan Medis | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Maya Nabila, Mahasiswa S3 ITB yang Baru Berusia 21 Tahun

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot