Media Asing Soroti Vaksinasi Gotong Royong RI, Sebut Kontroversial
Al Jazeera menyebut bahwa bahwa dengan skema vaksinasi Gotong Royong, Indonesia memberi peluang bagi perusahaan swasta untuk mengamankan pasokan vaksin mereka sendiri | Dedi Sinuhaji/EPA
AKURAT.CO, Program vaksinasi Gotong Royong yang disodorkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) ikut ramai diberitakan media asing. Namun, seperti surat kabar lokal, beberapa media asing turut mengulas polemik dari program vaksinasi tersebut. Salah satu media yang ramai memberitakan masalah ini adalah surat kabar asal Qatar, Al Jazeera.
Dalam tajuknya, Al Jazeera bahkan langsung menyebut bagaimana aturan anyar Kemenkes ini adalah 'hal yang kontroversial'.
"Indonesia Tuai Kontroversi karena Skema Vaksin COVID Swasta," tulis Al Jazeera tajuk artikel yang diterbitkan tepat pada Kamis (3/3) hari ini.
baca juga:
Sementara, dalam pembukanya, Al Jazeera terlihat lebih dulu menjabarkan berbagai info, seperti maksud hingga tujuan vaksinasi Gotong Royong. Dijelaskan pula bagaimana menurut Juru bicara Kemenkes Dr Nadia Wikeko, program ini tidak akan berpengaruh pada warga miskin dan justru jadi solusi untuk mendongkrak herd immunity atau kekebalan kawanan.
Setelahnya, barulah Al Jazeera menguraikan kontroversi yang dipicu karena vaksinasi Gotong Royong. Al Jazeera menyebut bagaimana program itu justru ditentang oleh sebagian besar ahli medis serta ahli epidemiologi di Indonesia. Untuk mendukung laporannya itu, Al Jazeera juga sampai mengutip komentar langsung dari sejumlah ahli. Di antaranya termasuk konsultan biologi molekuler asal Jakarta, Ahmad Utomo hingga ahli epidemiologi Dr Dicky Budiman.
"Jika pihak swasta ingin membantu, mereka harus mengimpor vaksin dan memberikannya kepada petugas kesehatan dan lansia yang jelas lebih berisiko daripada orang lain.
"Atau mereka dapat memberikannya kepada orang tua karyawan karena sebagian besar pekerja muda di Indonesia tinggal bersama orang tua mereka dan memiliki angka kematian COVID-19 yang jauh lebih rendah. Tapi ini keputusan politik, bukan keputusan ilmiah," tulis Al Jazeera mengutip pernyataan langsung dari Ahmad Utomo.
"Dr Dicky Budiman, seorang ahli epidemiologi yang membantu merumuskan tanggapan strategis Indonesia terhadap pandemi selama 20 tahun, mengatakan ada risiko tinggi yang melekat pada keterlibatan sektor swasta dalam rencana vaksinasi besar.
"Katanya, vaksin adalah barang publik. Seharusnya tidak ada nilai ekonomi karena di hukum ekonomi, penawaran dan permintaan akan berlaku," sambung Al Jazeera sembari mengutip pernyataan Budiman yang khawatir jika program justru akan memunculkan vaksin palsu hingga distribusi vaksin yang tidak memenuhi syarat.
