Komisi VI Dorong Pemda Percepat Program Vaksinasi Massal
DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi | Fraksi Partai NasDem
AKURAT.CO, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mendorong Pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat program vaksinasi massal.
Dia mengatakan, program yang menyasar seluruh masyarakat itu pada umumnya bisa dilakukan bertahap. Kemudian bisa beriringan dengan vaksinasi kelompok tertentu yang kini berlangsung agar kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk.
“Saya usulkan vaksinasi massal dipercepat sehingga target kekebalan kelompok juga cepat terbentuk. Kalau menunggu beberapa bulan lagi, khawatir pembentukan herd immunity terlalu lama dan penularan akan terus berlangsung,” kata Subardi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).
Subardi mengusulkan, manajemen vaksinasi massal bisa dilakukan dengan self assessment system, atau inisiatif masyarakat untuk mendaftar mengikuti vaksin. Dia menjelaskan, sistem yang mengikuti mekanisme pelaporan pajak itu diyakini efektif mendorong masyarakat menyukseskan percepatan vaksin massal.
Menurut Subardi, cara seperti itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu vaksin untuk kelompok prioritas selesai karena masyarakat bisa mengajukan waktunya sendiri.
“Bisa saja dengan pola self assessment system untuk membangun kesadaran kolektif. Biarkan masyarakat berinisiatif untuk mendaftar divaksin. Tentunya pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapannya dan alokasi vaksinnya,” paparnya.
Dia menyebut, usulan itu didasarkan pada semangat gotong royong bahwa vaksinasi ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi ada peran aktif masyarakat. Ia optimistis percepatan vaksin massal tidak harus menunggu terlalu lama, apalagi diwacanakan baru digelar pada pertengahan tahun.
“Sebagai bangsa gotong-royong, kita buktikan mampu. Di awal vaksinasi kita mampu lebih cepat dari negara-negara ASEAN. Bukan tidak mungkin vaksinasi massal bisa berjalan lebih cepat tanpa menunggu pertengahan tahun,” ujarnya.
Sementara, terkait vaksin mandiri, Subardi mendukung langkah pemerintah yang saat ini sedang merumuskan aturan vaksin mandiri. Hanya saja, pemerintah tetap fokus dalam mempercepat vaksin saat ini.
“Vaksinasi mandiri patut diapresiasi. Melibatkan swasta memang perlu karena tidak semua fasilitas pemerintah memadai. Apalagi swasta banyak terlibat dalam penanganan Covid sejak awal pandemi,” pungkasnya.[]
