Anggota Komisi I: Calon Dubes RI Harus Punya Track Record yang Bersih

Selasa, 23 Februari 2021 09:17 WIB

Pelantikan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI pada Senin (14/9) digelar dengan menerapkan protokol kesehatan | Kemlu RI

AKURAT.CO, Beredar kabar bahwa seseorang yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, masuk ke dalam daftar nama-nama yang diajukan sebagai calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI).

Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, akan berupaya mencari tahu kebenaran kabarnya.

Karena menurut Toriq, idealnya nama-nama calon Dubes RI harus memiliki track record yang bersih dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

“Saya akan memastikan kebenaran kabar tersebut. Harusnya hal Ini menjadi tanggungjawab pemerintah," kata Toriq dalam keterangannya yang ditulis, Selasa (23/2/2021).

Dia menerangkan, sebelum pemerintah mengajukan nama-nama Duta Besar Indonesia ke DPR RI, harus melakukan pengecekan mendalam terhadap latar belakang mereka. Selanjutnya Komisi I melakukan uji kelayakan dan kepatutan saja.

“Uji kepatutan dan kelayakan tersebut untuk mendalami konsep para calon Dubes dalam meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Sehingga diharapkan akan menghasilkan nama-nama Duta Besar yang mampu meningkatkan hubungan bilateral Indonesia di berbagai sektor,” terangnya.

Berikutnya, tambah Toriq, hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Dubes oleh Komisi I DPR RI akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. Dengan demikian, Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan di Komisi I DPR RI itu kepada Presiden.

“Saya berharap betul mekanisme uji kepatutan dan kelayakan digunakan
sebaik-baiknya oleh semua Anggota Komisi I yang bertugas. Dengan demikian hanya mereka yang patut dan layak saja yang akan menjadi duta besar," ujarnya.

Berikut nama-nama 28 calon duta besar Indonesia dan tiga Perutusan Tetap RI (PTRI):

1. Amerika Serikat: Rosan P Roeslani (Ketua KADIN).
2. Spanyol: Terawan Agus Putranto (eks Menteri Kesehatan).
3. Polandia: Anita Luhulima.
4. Slovakia: Pribadi Sutiono.
5. Timor Leste: Okto D. Manik.
6. Selandia Baru: Fientje M. Suebu.
7. Tanzania: Triyogo Jatmiko.
8. Prancis: M. Oemar.
9. Kuwait: Lena Maryana Mukti.
10. Tunisia: Abdul Aziz.
11. Korea Selatan: Gandi Sulistyanto (Dirut Sinarmas).
12. Arab Saudi: Zuhairi Misrawi (politikus PDIP).
13. Kazakhstan: M. Najib.
14. Bahrain: Ardi Hermawan.
15. Portugal: Rudy ALfonso.
16. Ukraina: Ghafur AD.
17. Sri Lanka: Dewi Tobing.
18. Afghanistan: Gina Yoginda.
19. Bangladesh: Heru Subolo.
20. Kolombia: Tatang B.U. Razak.
21. Yordania: Ade Padmo Sarwono.
22. Kroasia: Suwartini Wirta.
23. Austria: Damos D. Agusman.
24. Australia: Siswo Pramono.
25. Kanada: D. Tumpal Simanjuntak.
26. Italia: M Prakosa.
27. India: Ina Krisnamurthi.
28. Yunani: Bebeb A. K. N. Djundjunan.
29. PTRI ASEAN: Derry Amman.
30. PTRI Jenewa: Febryan Rudyard.
31. PTRI New York: Armananta Nasir.[]