Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kemenkominfo Bentuk Tim Kajian UU ITE demi Tindaklanjuti Arahan Presiden

Bayu Primanda

Kemenkominfo Bentuk Tim Kajian UU ITE demi Tindaklanjuti Arahan Presiden

Pembentukan Tim Kajian UU ITE | ISTIMEWA

AKURAT.CO Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Langkah ini diambil demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU tersebut.

"Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Kumham akan mengambil langkah-langkah,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Mengenai langkah yang akan diambil, Johnny menyatakan salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.  

Johnny menilai Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Karena syarat mutlak itu, Indonesia berada pada titik tidak balik lagi.

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE,” papar Johnny.

Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Menkominfo menegaskan hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

"Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” tandasnya.

Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, terdapat  Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemenkumham. 

Peran Kominfo

Berkaitan dengan arahan Presiden, Menkominfo Johnny menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” kata dia.

Menurutnya, Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan denganregulasi tersebut. 

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan bahwa suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” ujarnya. 

Libatkan Masyarakat

Menurut Menteri Kominfo, tidak bisa dimungkiri, ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktifitasnya seperti aktifias di ruang fisik.

“Masyarakat kita telah bertransformasi dari phyical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang ruang," tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, ruang digital Indonesia saat ini merupakan komponen penting bahkan ruang digital bangsa-bangsa lain di dunia yakni terkait dengan data.

“Karena itu penting untuk kita memastikan tata kelola data dapat dilakukan dengan baik, mengingat data bergerak ekstrateritorial, data bergerak lintas batas yurisdiksi suatu negara," ungkap dia.

Menteri Kominfo menyatakan saat ini, dalam forum internasional, posisi Indonesia saat ini cukup kuat dan tegas dalam mengatur protokol yang memadai dalam tata kelola pergerakan data lintas batas negara. 

“Disamping undang-undang ITE, undang-undang terkait lainnya dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.” tegasnya.

Menteri Johnny menegaskan bahwa pemerintah akan kerja maraton dengan melibatkan  komponen masyarakat, para ahli akademisi dan lingkungan kerja kementerian/lembaga terkait termasuk menerima masukan dari awak media dalam rangka menghasilkan suatu pedoman pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penegakan hukum di Indonesia. 

“Di sisi yang lain masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan UU ITE itu sendiri agar  bermanfaat bagi masyarakat, dan sejauh mungkin menghindarkan diri lagi dari potensi pasal-pasal karet yang baru,” tandasnya.[]

baca juga:

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

News

Layanan 112 Kemenkominfo Raih Penghargaan CCW World Level Year 2020

Image

News

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan dari Aktivis dan Asosiasi Pers

Image

News

Presiden Jokowi Apresiasi Kemenkominfo Terkait Program DTS

Image

News

Kemenkominfo Terus Berupaya Kembangkan Talenta, Imbangi Laju Transformasi Digital

Image

Ekonomi

Kominfo: Investasi Pusat Data Dorong Transformasi Digital dan Pemulihan Ekonomi

Image

News

FOTO Kemenkominfo Luncurkan Perangko Seri Vaksinasi COVID-19

Image

News

Dubes Prancis Optimis Kerjasama dengan Indonesia Melalui Menkominfo Segera Terwujud

Image

News

Kerja Sama Indonesia-Prancis, Menkominfo Bahas Perkembangan Tiga Proyek Strategis

Image

News

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Menkominfo Gelar Vaksinasi Massal Awak Media

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ulang Kemenangan, DPC PKB Kudus Targetkan Menang Pemilu 2024

Pengurus DPC PKB juga dilarang merangkap jadi pengurus di sayap organisasi

Image
News

Dorong Percepatan Ekonomi, Pemkot Palembang Buat Perda Kompensasi Pembangunan Gedung Bertingkat

Pemerintah Kota Palembang berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kompensasi pembangunan gedung bertingkat yang melebihi batas.

Image
News

Tim Gabungan Lakukan Operasi Yustisi Tegakkan Prokes di Objek Wisata Umbul Boyolali

Tim gabungan mendisiplinkan warga dan pengunjung objek wisata Umbul Pengging Banyudono yang tidak mengenakan masker.

Image
News

Tahanan Wanita Kasus Narkoba Lapas Sulteng Melarikan Diri

Seorang tahanan wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah kabur.

Image
News

Polisi Ungkap Alasan Pengendara Motor Kerap Geber Knalpot Bising di Kawasan Monas

Kawasan Monumen Nasional (Monas), tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Medan Merdeka Utara kerap dijadikan lokasi kebut-kebutan.

Image
News

Ganjar: Pendidikan Berbasis Agama Harus Terus Tingkatkan Kualitas

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul, Gubernur Jateng minta lembaga pendidikan agama terus meningkatkan kualitas

Image
News

Abdillah Toha Sayangkan Moeldoko Terlibat Kisruh Partai Demokrat

Abdillah Toha menilai tidak etis Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat langsung polemik internal Partai Demokrat.

Image
News

Vaksinasi Covid-19 bagi ASN di Sleman Bakal Dimulai Senin

Pelaksanaan vaksinasi akan dibagi ke dalam tiga sesi

Image
News

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta terus mengejar target vaksinasi Covid-19 pada 7,9 juta warga.

Image
News

PP AMMDI: Ketum Airlangga Hartarto Layak dan Pantas Jadi Presiden 2024

Esther menilai Airlangga layak menjadi calon presiden kalau dilihat dari kinerjanya kini dipemerintahan.

terpopuler

  1. Hinca ke Mahfud MD: Seorang Cendikiawan Hukum Tidak Mampu Bedakan Kedua Situasi

  2. Lagi Jemput Istri di Bandara, Buronan ini Malah Disergap Tim Tabur Kejaksaan

  3. Diduga Lelah dengan Pelanggan, Seller Olshop Ini Tulis Keterangan Produk Sambil Emosi

  4. Syamsuddin Haris Nilai Moeldoko Bakal Rusak Citra Pemerintahan Jokowi

  5. Jarang Ketemu Orang Luar, Adik Mendiang Julia Perez Kaget Divonis Positif Covid-19

  6. Musa Sebut Cak Imin Diduga Dapat 40 M Mahar Politik di Pilgub Lampung

  7. Lagi, 5 Meme Lucu Liverpool yang Kini Sedang Melempem

  8. Salah Alamat, Pihak Askara Sebut Gugatan Cerai Nindy Ayunda Tak Bisa Dieksekusi

  9. ASN Wajib Salat Subuh Berjamaah, Teddy: Makin Kesini, Banyak yang Mengambil Peran Tuhan

  10. Kompetisi Elite Politik dan Berakhirnya Keluarga SBY Kuasai Ekonomi Partai

fokus

Mendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital
Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ali Zulfugaroghlu, Elnur Elturk

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image
Ujang Komarudin

Takut Mengkritik

Image
Roosdinal Salim

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image
Poetra Adi Soerjo

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Hubungan yang Tidak Sehat Bisa 'Disembuhkan' | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Toxic Relationship: Ini Salah Aku atau Dia? | Akurat Talk (1/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Anas Urbaningrum, Jabat Ketum Partai Demokrat hingga Terjerat Korupsi

Image
News

5 Fakta Menarik Said Aqil Siroj yang Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT KAI

Image
News

Sederhana! Begini Penampakan Kamar Belva Devara yang Jauh dari Kemewahan