41 Persen Masyarakat Tak Ingin Divaksin, Saleh: Pemerintah Jangan Anggap Remeh Survei!

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay | AKURAT.CO/ Sopian
AKURAT.CO, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional mengenai vaksinasi COVID-19, Minggu (21/2/2021). Hasilnya, 41 persen masyarakat Indonesia tidak bersedia untuk divaksin COVID-19.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah agar temuan survei tidak dianggap remeh. Dia menyarankan supaya Pemerintah bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar ikut vaksinasi. Menurut Saleh, sosialisasi penting dilakukan agar semua masyarakat dapat memahami.
"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara luas dan masif kepada masyarakat," tegas Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (22/2/2021).
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, masyarakat perlu mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebab, kata Saleh, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.
"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian," paparnya.
"Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah," sambungnya.
Saleh mengaku, tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres Nomor 14 itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Selain mengenai ketidak inginan masyarakat untuk di vaksin. Survei Indikator menemukan bahwa sebanyak 70 persen menyatakan tidak bersedia membayar atau membeli vaksin.
"23,7 persen dari 55 persen itu bersedia membayar. Jadi kalo ditotal ada sekitar 13 persen warga yang bersedia untuk membayar," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada 'Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia', Minggu (21/2/2021).
Sementera survei yang melihatkan bahwa vaksin dapat mencegah tertular COVID-19 sekitar 53,5 persen dan yang tidak percaya ada 30,3 persen.
"Saya juga terganggu ya dengan penemuan ini, saya berharap lebih besar lagi mereka yang percaya vaksin efektif dalam mencegah penularan COVID-19," katanya.[]