Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Aliansi Rakyat Sipil Laporkan Sultan HB X ke Komnas HAM Terkait Pergub Pembatasan Demo

Kumoro Damarjati

Aliansi Rakyat Sipil Laporkan Sultan HB X ke Komnas HAM Terkait Pergub Pembatasan Demo

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Sultan HB X ke Komnas HAM, Selasa (16/2/2021). | Dok. ARDY

AKURAT.CO, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) akhirnya melaporkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (16/2/2021). Pelaporan terkait terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

ARDY yang beranggotakan 78 lembaga nonpemerintah dan individu prodemokrasi ini menilai Pergub tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Ada empat hal yang disorot pada beleid itu sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli yang juga bagian dari aliansi.

Pertama, adalah mengenai pembatasan kawasan penyampaian pendapat di muka umum. Berkedok pariwisata, Sultan meneken aturan untuk membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat. Pergub tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

baca juga:

Pasal 5 menyatakan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro. Demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Sementara di kawasan larangan sebagai lokasi aksi tersebut terdapat sejumlah lembaga negara, seperti Gedung DPRD DIY dan Kantor Pemda DIY. Tempat-tempat itu selama ini menjadi panggung untuk masyarakat sipil menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

"Pergub tersebut menghambat setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Aturan itu bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia di mana setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan," tulis Yogi.

Kedua, terkait pembatasan waktu penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Pergub itu. Disebutkan, penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

Ketiga, tentang pembatasan penggunaan pengeras suara. Pasal 6 mengharuskan setiap orang menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Diwajibkan bagi setiap orang mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 desibel (dB).

Keempat adalah tentang pelibatan TNI dalam urusan sipil. Lewat Pasal 10, Pergub itu mendorong tentara keluar dari barak untuk terlibat dalam urusan sipil, ikut serta dalam wilayah koordinasi sebelum, saat dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Editor: Ahada Ramadhana

berita terkait

Image

Ekonomi

Jasa Marga Lanjutkan Rekonstruksi di Simpang Susun Cikunir

Image

News

Lawan COVID-19

UGM Belum Temukan COVID-19 Varian B117 di DIY

Image

News

Demokrat DIY Ogah Akui KLB di Sumut: AHY Tetap Ketum

Image

News

Lawan COVID-19

Sempat Tertunda, Wali Kota Yogyakarta Akhirnya Dapat Suntikan Vaksin COVID-19

Image

News

Lawan Covid-19

Puluhan Santri dan Guru Ponpes di Bantul Positif Corona, Pemkab Tak Lakukan Penutupan

Image

News

45 Santri dan Guru Ponpes di Bantul Positif Corona

Image

News

Abdi Dalem Bukan Ajang Cari Penghasilan

Image

News

Optimalkan Belajar Jarak Jauh, Sekolah di Yogyakarta Harap Subsidi Kuota Internet Segera Direalisasikan

Image

News

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Program BPKH dan Lazismu Diaudit BPK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Menakar Jurus Kemenperin Optimalkan Peran Industri Percepat Pulihkan Ekonomi Nasional

Pemerintah mengoptimalkan peran industri untuk memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19

Image
Ekonomi

Dongkrak Penjualan Pelumas di Thailand, Pertamina Lubricants Gandeng Mitra Lokal

Pertamina Lubricants gandeng Iyara Energy Group Co Ltd untuk mendorong pertumbuhan penjualan pelumas di Thailand

Image
Ekonomi

Pemerintah Ingin Impor Beras 1 Juta Ton, Anggota DPR: Jangan Terus Sandiwara!

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah yang akan meingimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021 ini

Image
Ekonomi

Aparat Gagalkan Penyelundupan 23.942 Benih Bening Lobster

Aparat gabungan menggagalkan pengiriman 23.942 benih bening lobster atau benur dari Bandara Soekarno-Hatta disamarkan sebagai paket garmen

Image
Ekonomi

Langkah Agresif BSI Dorong Pertumbuhan Pembiayaan Rumah

BSI lakukan langkah agresif dorong pertumbuhan pembiayaan KPR salah satunya dengan program BSI Griya Hasanah

Image
Ekonomi

Pecut Ekspor Ikan Hias, Menteri KKP Resmikan Pusat Koi dan Maskoki Nusantara

Sakti Wahyu Trenggono meresmikan Pusat Koi dan Maskoki Nusantara di Raiser Ikan Hias Cibinong menyiasati semakin pesatnya ekspor ikan hias

Image
Ekonomi

Trik Menangani Komplain Pelanggan Tanpa Bikin Ambyar, Cek Nih Caranya!

Dalam kamus bisnis, pelanggan adalah raja. Raja harus dilayani sebaik-baiknya, termasuk saat keluhan meluncur dari bibir pelanggan

Image
Ekonomi

BTN Dorong Pemda Bantu Pulihkan Ekonomi Melalui Sektor Properti

BTN mengajak pemerintah daerah untuk membantu dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti

Image
Ekonomi

Potensi Panen Padi Melonjak, Petani Dipacu Manfaatkan Resi Gudang

KBI menggenjot para petani pemilik komoditas gabah untuk memanfaatkan sistem resi gudang

Image
Ekonomi

KKP Gandeng Lembaga Dalami Penyebab Mamalia Laut Terdampar Massal

KKP menggandeng beberapa lembaga dan sejumlah pakar kelautan dalam rangka mendalami sejumlah kasus penyebab mamalia laut terdampar massal

terpopuler

  1. Hinca ke Mahfud MD: Seorang Cendikiawan Hukum Tidak Mampu Bedakan Kedua Situasi

  2. Lagi Jemput Istri di Bandara, Buronan ini Malah Disergap Tim Tabur Kejaksaan

  3. Diduga Lelah dengan Pelanggan, Seller Olshop Ini Tulis Keterangan Produk Sambil Emosi

  4. Syamsuddin Haris Nilai Moeldoko Bakal Rusak Citra Pemerintahan Jokowi

  5. Mabes TNI AU Klarifikasi Permasalahan INKOPAU dengan Pengelola Golf Matoa

  6. Jarang Ketemu Orang Luar, Adik Mendiang Julia Perez Kaget Divonis Positif Covid-19

  7. Musa Sebut Cak Imin Diduga Dapat 40 M Mahar Politik di Pilgub Lampung

  8. Lagi, 5 Meme Lucu Liverpool yang Kini Sedang Melempem

  9. Salah Alamat, Pihak Askara Sebut Gugatan Cerai Nindy Ayunda Tak Bisa Dieksekusi

  10. ASN Wajib Salat Subuh Berjamaah, Teddy: Makin Kesini, Banyak yang Mengambil Peran Tuhan

fokus

Mendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital
Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ali Zulfugaroghlu, Elnur Elturk

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image
Ujang Komarudin

Takut Mengkritik

Image
Roosdinal Salim

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image
Poetra Adi Soerjo

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Hubungan yang Tidak Sehat Bisa 'Disembuhkan' | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Toxic Relationship: Ini Salah Aku atau Dia? | Akurat Talk (1/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Anas Urbaningrum, Jabat Ketum Partai Demokrat hingga Terjerat Korupsi

Image
News

5 Fakta Menarik Said Aqil Siroj yang Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT KAI

Image
News

Sederhana! Begini Penampakan Kamar Belva Devara yang Jauh dari Kemewahan