Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?
Ketua Komite Tetap Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Hutan Kadin Indonesia Roosdinal Salim | Istimewa
AKURAT.CO, Baru pertama kali dalam sejarah di dunia berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) tanggal 25-26 Januari 2021 secara daring.
Apa yang dibahas dalam KTT CAS ini? Dan apa untungnya untuk Indonesia? Tujuan utama dari KTT CAS ini adalah membahas apa dan bagaimana langkah negara-negara di dunia di dalam menangani adaptasi dalam perubahan iklim.
Karena fakta yang ada bahwa suhu di bumi semakin panas. Kenaikan temperatur suhu sudah hampir menakutkan, karena kalau sampai temperatur suhu bumi naik hingga dua derajat celcius, maka berakhirlah bumi ini karena es di Kutub Utara dan Kutub Selatan akan mencair mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan mengakibatkan tenggelamnya pulau dan negara yang punya bibir pantai.
baca juga:
Negara seperti Maladewa, Fiji, Tonga dari lainnya yang terletak di Pasifik akan tenggelam dan lenyap. Bagaimana dengan Indonesia? Yang pasti wilayah Pantura di Pulau Jawa akan tenggelam, termasuk di kawasan Kepri, Bangka Belitung, Maluku Utara dan lainnya.
Untuk itulah KTT CAS ini sangat penting untuk membicarakan bagaimana menangani adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam sambutan di KTT CAS Presiden Joko Widodo mengatakan "seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melakukannya melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024". Presiden Joko Widodo juga menyerukan sejumlah langkah luar biasa bagi upaya penanganan global mengenai dampak perubahan iklim.
Nah, apakah dengan menggerakkan seluruh potensi masyarakat lewat program Kampung Iklim maka penanganan adaptasi akan tertangani? Juga langkah luar biasa apa saja bagi penanganan dampak perubahan iklim yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo?
Melihat dari kebijakan yang saat ini diambil oleh Pemerintahan Joko Widodo belum terlihat adanya keperpihakan serius dari pemerintah dalam penanganan dampak perubahan iklim. Selama ini pemerintah lebih berfungsi sebagai "pemadam kebakaran", belum terlihat bagaimana konsep adaptasi untuk penangan dampak perubahan iklim ini dijalankan dalam bentuk regulasi satu pintu.
Pemerintah terkesan sangat lamban dalam membuat regulasi adaptasi ini karena memang melibatkan multi stakeholder dan memerlukan dana yang tidak sedikit.
Program Kampung Iklim ini digulirkan oleh pemerintahan SBY di tahun 2010 dan hingga saat ini telah berjalan, namun sangat lamban. Faktanya hingga saat ini baru ada 3.000 Kampung Iklim di seluruh Indonesia. Jadi dalam 11 tahun baru tercipta 3.000 Kampung Iklim.
