Anggota DPR: Perpanjangan PPKM Jawa-Bali dalam Situasi Dilematis
Ketua Netty Prasetiyani Aher | Pks
AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai, perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali berada dalam situasi dilematis.
Ia mengatakan, dalam satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, nyaris tembus satu juta. Namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.
"Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," kata Netty kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021)
"Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus Covid-19 yang makin kuat dan makin mudah menular," imbuhnya.
Menurutnya, perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus apabila Pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh (PSBB) Total.
Ia mencotohkan salah satunya seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi. Tetapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat," ungkapnya.
Maka dari itu, Netty meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T serta edukasi kepada masyarakat agar selalu taat prokes dengan 3M.
"Dukung penyebaran alat tes GeNose C19 hasil inovasi dalam negeri yang lebih murah sebagai alat skrining agar masyarakat mudah mengakses pengetesan dengan biaya murah," ujarnya.
Ia mendoromg, Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19. Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah.
"Saat ini sudah
banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," terangnya.
Selain itu, tambah Netty, Pemerintah juga perlu segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah hingga penambah jumlah nakes.
"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," tegasnya.[]
