Korban Terorisme di Sulsel Terima Uang Ganti Rugi Mulai Rp75 juta Hingga Rp250 juta
Karyawan menunjukkan uang dolar Amerika Serikat (AS) di tempat penukaran valuta asing, Jakarta, Rabu (6/1/2021). | AKURAT.CO/Endra Prakoso
AKURAT.CO, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan pembayaran kompensasi ganti rugi dari negara kepada 10 korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2002.
"Total nilai ganti kerugian (kompensasi) yang dikeluarkan oleh negara untuk sepuluh korban terorisme tersebut mencapai Rp2,015 miliar," ucap Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, di Makassar, Jumat (22/01/2021).
Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban, kata dia, telah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dengan rincian Rp250 juta untuk korban meninggal dunia.
baca juga:
Selanjutnya, Rp210 juta untuk korban dengan kondisi luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang dan Rp75 juta bagi korban luka ringan.
Untuk korban terorisme di Sulsel yang menerima kompensasi, lanjut dia, terdiri dari enam orang korban meninggal dunia, satu orang mengalami luka berat, dua orang luka sedang dan satu orang mengalami luka ringan.
"Bagi korban meninggal dunia, kompensasi diserahkan kepada ahli warisnya," tutur Nasution di hotel Rinra Makassar.
Peristiwa terorisme yang mereka alami masing-masing bom McDonalds Makassar tahun 2002, bom Kafe Bukti Sampodo Kota Palopo tahun 2004, bom Polsek Bontoala tahun 2018 dan beberapa peristiwa penyerangan dan penembakan yang menyasar anggota kepolisian.
Sedangkan satu peristiwa terorisme yang terjadi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, korbannya diketahui berdomisili di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurut Nasution, Undang-undang tersebut diterbitkan merupakan jalan bagi pemulihan korban terorisme. Sebab, negara telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya. Undang-undang ini merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme.
