PSBB Ketat DKI Dinilai Belum Maksimal, Ketua DPRD: Masih Banyak Perkantoran yang Nakal
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi | AKURAT.CO/Yohanes Antonius
AKURAT.CO, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang berlaku di Jakarta sekarang ini masih belum berjalan maksimal. Banyak pelanggaran peraturan yang belum mampu dideteksi oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sejak PSBB ketat diberlakukan pada 11 Januari 2020 lalu, hingga kini masih banyak perkantoran yang mengacuhkan peraturan pembatasan karyawan yang masuk kantor. Peraturan dari Gubernur Anies Baswedan cenderung ditabrak.
"Perkantoran juga masih banyak yang nakal," kata Pras ketika dikonfirmasi, Selasa (19/1/2021).
baca juga:
Pada PSBB ketat ini, Pemerintah merubah peraturan jumlah maksimum pegawai yang masuk kantor setiap harinya. Pada PSBB transisi pegawai yang masuk adalah 50 persen, jumlah ini kemudian dipangkas menjadi hanya 25 persen saja pada PSBB ketat yang akan berakhir pada 25 Januari 2021 mendatang.
"Tindak tegas itu. 25 persen di kantor itu harus dijalankan," tegasnya.
PSBB ketat di DKI Jakarta diharapkan bisa meredam kasus Covid-19 yang terus melonjak naik. Kasus corona di Ibu Kota kembali meletus pada pertengahan Desember 2020 lalu dengan catatan kasus harian yang berkisar 1.000 pasien per hari.
Bukannya menurun, kasus penyakit menular ini justru meroket hingga Januari 2021 dengan kasus harian yang sekarang sudah tembus 3.500 kasus per hari.
"Saya juga minta masyarakat sadar diri lah, istilahnya sekarang ikuti aturan dulu, karena masalahnya kasus makin bertambah. Kalau enggak, kasus terus meningkat akhirnya masyarakat sendiri yang rugi," tuntasnya.[]
