Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pemahaman PPHN

Oktaviani

Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pemahaman PPHN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat melantik anggota MPR RI antar waktu Bimantoro Wiyono, di Jakarta, Senin (18/1/2021). | MPR RI

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan, bahwa dalam menghadapi globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia sangat memerlukan adanya satu pedoman/arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karenanya, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana direkomendasikan MPR RI 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR RI 2019-2024.

"Keberadaan PPHN juga untuk memastikan adanya pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual," ujar Bamsoet saat melantik anggota MPR RI antar waktu Bimantoro Wiyono, di Jakarta, Senin (18/1/2021).

"Sehingga menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral," imbuhnya.

Ia menjelaskan, tekad mewujudkan gagasan menghadirkan PPHN sangat penting, mengingat pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Dengan adanya PPHN, lanjut Bamsoet, maka calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan menyusun visi, misi, dan program pembangunan sesuai dengan PPHN.

"Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya," jelasnya.

Selain itu Bamsoet menambahkan, demikian pula dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye.

Ia menyebut, keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan tidak hanya ketidaksinambungan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.

"Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara pusat dan daerah, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya," tandasnya.

Ia menerangkan, jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, apalagi Indonesia menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, maka yang terjadi bukan hanya inefisiensi anggaran dan sumber daya pembangunan nasional lainnya. Tetapi yang lebih krusial adalah berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa.

"Yang pada akhirnya justru akan mengancam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, kehadiran PPHN sangat diperlukan sebagai pengikat pola pembangunan dari pusat hingga daerah, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya," pungkasnya.[]

baca juga:

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Tidak Mau Dibilang Lemah Pengawasan Soal PPKM, Begini Reaksi Satpol PP Jakbar

Image

News

Karangan Bunga Kapolda Metro Terpapang di Kediaman Anggota TNI Korban Penembakan

Image

News

HNW Ungkap Penolakan Masyarakat Terkait Penghapusan Santunan Korban COVID-19

Image

News

Kemenkes Diminta Gandeng KPK Tindaklanjuti Temuan Pemangkasan Insentif Nakes

Image

News

Bamsoet Minta Pemerintah Perkuat Dasar Hukum Pasar Kripto

Image

News

Jazilul Fawaid: Platform Ansor Cerminkan Empat Pilar MPR

Image

News

MPR: Tingkatkan Kewaspadaan Testing Covid-19 di Pintu Masuk Antarnegara

Image

News

Gelar Uji KWP, Bamsoet: Upaya Jadi Acuan Sistem Evaluasi Kinerja Wartawan

Image

News

Kasus Empat IRT di Lombok Ditangguhkan, MPR Minta Revisi UU Kejaksaan Diterapkan Lebih Tegas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kapolda Metro Apresiasi Master Trust Law Firm Peduli Beasiswa Korban Covid-19

Fadil Imran menyampaikan apresiasinya kepada Advokat Natalia Rusli dan Master Trust Law Firm yang telah berpartisipasi memberikan bantuan.

Image
News

Pengamat: SBY Terlihat Panik dan Mainkan Adu Domba

Saiful Huda Ems menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyeret sejumlah nama menteri pemerintahan Joko Widodo.

Image
News

Para Terduga Mafia Kepailitan PKPU Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Andi Hamzah mengatakan Polri tentunya harus memproses berbagai laporan masyarakat.

Image
News

Densus 88 Ringkus 12 Orang Terduga Teroris di Jatim

Mereka disinyalir punya peran berbeda-beda dalam jaringan terorisme

Image
News

Ini Alasan KPK Tak Tulis Nama Ihsan Yunus dalam Surat Dakwaan Harry Van Sidabukke

KPK minta semua pihak ikut mengawasi proses persidangan

Image
News

Jokowi dan Viktor Laiskodat Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Kerumunan Massa

Pelapor mengatasnamakan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam

Image
News

Kerumunan Jokowi di Maumere Tak Bisa Jadi Dalih Bebaskan HRS

Pasalnya, yang terjadi di Maumere dan Petamburan kondisinya berbeda

Image
News

Demokrat Pecat Tujuh Kader, Termasuk Mantan Ketua DPR Marzuki Alie

Mereka diduga terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan

Image
News

BPPTKG Ungkap Aktivitas Gempa Guguran Gunung Merapi Naik

Sepekan ini awan panas guguran terjadi sebanyak 3 kali dengan estimasi jarak luncur maksimal 1.900 meter.

Image
News

Pasar hingga TPA, Ini 5 Potret Gibran Blusukan Setelah Resmi Jabat Wali Kota

Gibran memastikan persiapan vaksinasi pedagang di Pasar Gede dan Pasar Klewer.

terpopuler

  1. Terekam Citra Satelit, Ada Aktivitas Konstruksi Mencurigakan di Fasilitas Nuklir Rahasia Israel

  2. Kapolres Jakbar Ikut Angkut Peti Mati Anggota TNI yang Ditembak Bripka CS

  3. Kerumunan di NTT, Dokter Tirta: Pak Jokowi Adalah Simbol Negara yang Akan Menarik Massa

  4. Anwar Abbas Minta Jokowi Didenda, Muannas: Coba Suruh Dia Cari Sendiri Pakai Pasal Apa?

  5. Aktor Yanto Tampan Tutup Usia, Begini Cerita Istri Tercinta

  6. 7 Potret Hangat KSP Moeldoko Bersama Keluarga, Ayah Idaman!

  7. Mengaku Pernah Jadi Head Office, Kebohongan Cuitan IPK 1,77 Dibongkar Warganet

  8. Dijamin Pembeli Bisa Maklum, Begini Cara Unik Penjual Buah Saat Naikkan Harga Dagangan

  9. Kasus Cepu Polisi, Nikita Mirzani Umumkan Elza Syarief Sudah Diperiksa Penyidik

  10. Buka Izin Investasi Miras, Ustaz Hilmi Minta Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Presiden

fokus

Mendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital
Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ali Zulfugaroghlu, Elnur Elturk

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image
Ujang Komarudin

Takut Mengkritik

Image
Roosdinal Salim

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image
Poetra Adi Soerjo

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Hubungan yang Tidak Sehat Bisa 'Disembuhkan' | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Toxic Relationship: Ini Salah Aku atau Dia? | Akurat Talk (1/3)

Sosok

Image
News

7 Potret Hangat KSP Moeldoko Bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Dikabarkan Dekat dengan Luna Maya, Ini 5 Fakta Menarik Otis Hahijary

Image
News

Profil Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo