Antre Vaksinasi Covid-19 di DKI Sampai 3 Jam, PDIP Minta Dievaluasi
Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono. | AKURAT.CO/Yohanes Antonius
AKURAT.CO, Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengevaluasi proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang telah dilakukan pada Jumat (15/1/2021) lalu.
Pasalnya pada proses imunisasi perdana itu ditemukan ada sejumlah kendala di lapangan seperti proses input data yang lama sehingga para penerima vaksin bahkan menunggu hingga tiga jam lamanya untuk disuntik antivirus sinovac.
Salah satu sumber Akurat.co yang menjadi penerima vaksin pada tahap pertama ini menyatakan, pada proses vaksinasi tahap pertama ini, pembagian penerima vaksin di semua fakses yang tersebar di DKI juga belum merata, sehingga yang terjadi adalah, beberapa fakses justru over load, hal ini yang membuat para penerima vaksin harus menunggu hingga berjam-jam lamanya.
baca juga:
“Tinggal evaluasi dan evaluasi agar pelayanan masyarakat bisa lebih cepat, murah, dan lebih manusiawi," kata Gembong ketika dikonfirmasi Akurat.co Minggu (17/1/2021).
Gembong meminta supaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan mengatasi masalah ini, supaya pada vaksinasi tahap berikutnya masalah ini tidak kembali terulang. Sistem vaksinasi harus segera dibenahi.
"Diambil tindakan, penyelesaian agar tidak berlarut-larut panjang. Jadi Itu yang kita harapkan," tegasnya
Lebih dari itu, Gembong menilai proses pendistribusian vaksin pada fekses-fakses yang telah disediakan sudah berjalan bagus, hanya saya masalah teknis pemberian vaksin ini mesti dibenahi lagi
"Kalau vaksinasi yang kita pantau di lapangan sudah bagus, distribusi vaksin sudah sampai puskesmas tingkat kelurahan, distribusi vaksinnya dengan yang bervariasi," tuturnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan vaksinasi tahap pertama pada Jumat (15/1/2021) sasaran vaksinasi adalah para tenaga medis.
Pemerintah Provinsi DKI sendiri sudah menyiapkan 453 fakses yang tersebar di lima kota administrasi Fakses itu tersebar mulai dari rumah sakit, baik milik pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta serta Puskesmas di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. []
