PKS Ingin Kapolri Baru Bawa Perbaikan di Tubuh Polri

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah mengaku tidak kaget dengan terpilihnya calon Kapolri tunggal yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo akan memberikan pos strategis di korps Bhayangkara tersebut kepada bintang tiga yang menonjol dan cemerlang serta memenuhi unsur kapabilitas, kredibilitas dan akseptabilitas.
“Saya tidak kaget dengan itu (penunjukan Listyo, red). Pergantian pucuk pimpinan sebuah institusi negara adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Tinggal bagaimana mekanisme pimpinan tersebut diisi," ujar Dimyati kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).
baca juga:
Dimiyati mengungkapkan, persoalan lain yang menjadi menarik adalah tentang perbaikan di tubuh Polri. Ia menilai, dalam pandangannya Polri harus mengubah pola komunikasi dan pendekatannya kepada masyarakat menjadi lebih humanis.
Ia mencontohkan, Polri kerap kali menggunakan excessive use of force dalam penanganan aksi massa yang menyebabkan timbulnya banyak korban.
“Saya pikir pendekatan dan pola komunikasi Polri kepada masyarakat harus diubah menjadi lebih humanis. Jangan sampai ada yang unjuk rasa ditangani secara berlebihan, excessive use of force, sehingga menimbulkan banyak korban. Sebut saja demo tolak omnibus law kemarin. Pak Sigit harus mengubah ini," terangnya.
“Apalagi Pak Sigit pernah jadi Kapolda Banten dan Kadivpropam Polri, sehingga tahu siapa saja polisi-polisi yang nakal,” imbuhnya.
Meski demikian, Dimyati mengingatkan bahwa proses Listyo menjadi Kapolri yang sah masih panjang. Ada serangkaian prosedur yang harus dilewatinya. Salah satunya adalah fit and proper test di DPR untuk mendapatkan persetujuan.
“Seperti yang kita tahu, Pasal 11 Ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa Kapolri diangkat Presiden dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, proses ini masih panjang. Jika tidak ada halangan, Komisi III menjadwalkan untuk fit and proper test calon Kapolri pada rabu pekan depan,” ucapnya.