Pemerintah akan Bangun 3.050 Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Sulteng
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan sebanyak 3.050 unit hunian tetap untuk korban gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Kementerian PUPR, Rezki Agung, Selasa (12/01/2021) mengatakan hunian tetap menyasar Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, yang merupakan daerah terdampak parah bencana pada 28 September 2018 lalu.
Dia menjelaskan, proses pelelangan hingga kegiatan konstruksi dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dua tahun.
baca juga:
Menurutnya, tahun ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi korban bencana, karena warga penyintas telah melewati dua tahun pascabencana dan masih separuh dari mereka yang mendapat hunian.
"Warga penyintas sudah pasti ingin segera tinggal di tempat yang lebih nyaman, maka dari itu kami harus bekerja keras untuk mewujudkan harapan korban bencana," ujar Agung.
Lanjutnya, Kota Palu masuk tahap pertama skema program relokasi mandiri sejak dimulai tahun 2020 dan pihaknya telah mengakomodasi 160 warga terdampak bencana (WTB) dan saat ini proses pembangunan sedang berjalan.
Hunian yang dibangun menggunakan konsep risa dengan struktur bangunan yang dirancang khusus tahan gempa.
"Skema relokasi mandiri merupakan solusi terhadap keterbatasan lahan relokasi yang berasal dari hibah atau pun pembelian lahan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan hunian tetap komunal," ucap Agung.
Guna mendukung program tersebut, pihaknya telah menyediakan fasilitator yang ditugaskan mendata kesiapan lahan masyarakat untuk pembangunan hunian tetap mandiri yang ikut dalam skema ini, serta proses pendampingan, termasuk perekrutan kembali fasilitator oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan kementerian PUPR sebanyak 105 orang.
"Syarat lahan hunian tetap mandiri yakni lahan memenuhi tiga kriteria yaitu akses jalan, akses listrik dan akses air bersih. Saat ini fasilitator kami berjumlah 84 orang sedang bekerja di lapangan," ujar Agung.[]
