Puluhan Tokoh Oposisi Hong Kong Ditangkap Menggunakan UU Keamanan Nasional Beijing
Puluhan tokoh prodemokrasi Hong Kong ditangkap pada Rabu (6/1) menggunakan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Beijing tahun lalu | AFP via The Guardian
AKURAT.CO, Puluhan mantan anggota parlemen dan aktivis oposisi Hong Kong dilaporkan telah ditangkap pada Rabu (6/1) pagi. Mereka dicurigai melanggar undang-undang (UU) keamanan nasional kota tersebut. Peristiwa ini merupakan tindakan keras terbesar sejak Beijing memberlakukan UU tersebut tahun lalu.
Dilansir dari CNN, menurut pernyataan yang diunggah daring, mereka yang ditangkap adalah semua peserta dalam Pemilu pendahuluan pada Juli lalu yang dirancang untuk menggembosi kandidat prodemokrasi menjelang Pemilu legislatif pada bulan September.
Pemilu itu akhirnya ditunda karena pandemi virus corona, tetapi baru diadakan lagi usai banyak kandidat didiskualifikasi. Selain itu, dibuat peringatan bahwa mereka yang berpartisipasi dapat melanggar UU keamanan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.
baca juga:
"Dengan dukungan kekuatan eksternal, kelompok dan pemimpin oposisi dengan sengaja menyusun rencana untuk mengadakan apa yang disebut 'Pemilu primer'. Itu merupakan provokasi serius bagi sistem Pemilu saat ini dan menyebabkan kerusakan serius pada keadilan Pemilu Dewan Legislatif," kata Kantor Penghubung, perwakilan tertinggi Beijing di Hong Kong, pada saat itu.
Pada Rabu (6/1), ancaman itu tampaknya menjadi nyata. Polisi Hong Kong dilaporkan menangkap kandidat utama dalam razia pagi. Mereka yang ditahan meliputi mantan anggota parlemen Partai Demokrat James To, Andrew Wan, dan Lam Cheuk-ting, yang hingga akhir tahun lalu menjadi anggota Dewan Legislatif kota. Setelah itu, mereka dan seluruh anggota blok prodemokrasi mengundurkan diri untuk memprotes keputusan pemerintah yang menyingkirkan beberapa anggota parlemen.
Pemilu primer adalah hal yang normal dalam demokrasi di seluruh dunia. Hong Kong juga pernah mengadakan pemungutan suara semacam itu di masa lalu untuk menyesuaikan organisasi dan disiplin kubu pro-Beijing yang bersaing dan menghindari pemisahan suara prodemokrasi.
Penangkapan pada Rabu (6/1) merupakan eskalasi paling dramatis dan luas di bawah UU keamanan nasional. Dalam video langsung penangkapan yang direkam anggota dewan distrik dan aktivis Ng Kin-wei, seorang petugas terdengar mengatakan kepada Ng bahwa ia ditangkap karena kejahatan menumbangkan kekuasaan negara.
"Selama 2020, Anda menjadi bagian dari Pemilu primer '35+' yang dirancang untuk memilih 35 atau lebih anggota Dewan Legislatif untuk memveto semua kebijakan dan mosi anggaran pemerintah guna memaksa Kepala Eksekutif mengundurkan diri. Tindakan seperti itu akan secara serius mengganggu dan menghalangi tanggung jawab resmi pemerintah," ujar petugas penangkap dalam video itu.
Skema seperti itu telah diusulkan aktivis prodemokrasi Benny Tai sebagai taktik untuk memulai kembali proses reformasi politik yang telah lama terhenti di Hong Kong. Pemungutan suara terhadap anggaran dan memaksa kepala eksekutif untuk mengundurkan diri dianggap legal sebelum UU keamanan nasional. Ini mirip dengan 'mosi tidak percaya' yang mendorong Pemilu di banyak negara demokrasi.
Di bawah UU keamanan nasional, seseorang yang dihukum karena subversi yang bersifat serius dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal 10 tahun. Sementara itu, pelanggaran lainnya terancam hukuman penjara 3-10 tahun.[]
