Gelombang Unjuk Rasa Guncang Pakistan, Posisi PM Imran Khan Terancam
PDM telah menggerakkan 6 unjuk rasa besar-besaran untuk menggulingkan PM Imran Khan dan menuntut digelarnya Pemilu baru | AFP
AKURAT.CO, Pakistan diguncang demonstrasi besar-besaran pada Minggu (13/12) untuk menggulingkan Perdana Menteri Imran Khan. Demonstrasi ini digerakkan oleh para pemimpin aliansi antipemerintah yang menilai Khan dilantik oleh militer usai Pemilu 2018 yang dicurangi.
Dilansir dari Reuters via Channel News Asia, aliansi yang terdiri dari 11 partai oposisi utama, Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran sejak didirikan pada bulan September. Mereka berusaha menggulingkan Khan dan mendesak militer agar berhenti mencampuri politik.
"Masa untuk berdialog telah berakhir. Kini akan ada demonstrasi," kata Pemimpin Oposisi Bhutto Zardari, putra mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto.
baca juga:
Oposisi telah menggalang 6 unjuk rasa besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berencana untuk menekan pemerintah agar mengadakan Pemilu baru, sedangkan jadwal Pemilu berikutnya masih tahun 2023. Zardari menegaskan bakal menutup kemungkinan dialog dengan Khan atau militer, kecuali Pemilu baru diumumkan.
Sementara itu, Khan menuding unjuk rasa itu bertujuan untuk memerasnya agar mengesampingkan kasus korupsi terhadap para pemimpin aliansi tersebut. Ia juga mengkritik digelarnya demonstrasi di tengah pandemi COVID-19.
Pakistan telah melaporkan 72 kematian akibat virus corona dan 3.369 infeksi dalam 24 jam terakhir, angka tertinggi sejak Juni. Aksi protes pun muncul ketika ekonomi negara itu terpukul akibat tingginya inflasi dan pertumbuhan negatif. Pihak oposisi pun menyalahkan Khan dan militer atas situasi ini.
"Siapa lagi yang bisa kita salahkan," kata mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif saat berpidato dalam rapat umum melalui tautan video dari rumahnya di London, Inggris.
Usai berselisih dengan para jenderal, Sharif divonis pada 2018 atas tuduhan korupsi. Ia pun bertolak ke London dengan jaminan medis akhir tahun lalu.
"Jangan gunakan institusi militer untuk tujuan politik Anda," desaknya pada para jenderal militer.[]
