Ketua DPR: Deklarasi Benny Wenda Hanya Sekedar Kamuflase Politik
Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna ke-6 masa persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi pendeklarasian Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda di Papua Barat hanya kamuflase (penyamaran) politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.
"Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," ungkap Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk merespon dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda karena sepak terjangnya sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” tegasnya.
Menurut Puan, aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Selain itu, lanjut Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.
"Kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain," paparnya.
"Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," imbuhnya.
Sebelumnya, Benny Wenda memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara Republik Papua Barat. Ia akan menjalankan konstitusi sendiri yang berbeda dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land. (Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara #WestPapua. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami),” kata Benny Wenda di akun Twitter @BennyWenda pada Selasa, 1 Desember 2020.[]
