Jawab Ombudsman, Ganjar: Sorry Pak Adrianus Asumsinya Keliru
Potret Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di berbagai kesempatan | Dokumen Humas Jawa Tengah
AKURAT.CO, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendebat pernyataan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala terkait temuan soal kesiapan distribusi alat pelindung diri (APD) Kota Semarang belum maksimal.
Adrianus Meliala mengungkap Kota Semarang adalah salah satu daerah yang distribusi alat pelindung diri (APD) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat rendah. Dari hasil investigasinya, Ombudsman menemukan distribusi APD ke TPS itu baru mencapai 40 persen. Padahal, pencoblosan tinggal 5 hari lagi.
"Data kami di Kota Semarang itu baru 40 persen yang terdistribusi. Harusnya sudah ditas 70 persen," kata Adrianus dalam webinar bertajuk 'Investigasi Kesiapan APD Pilkada: Apa Hasilnya?. Dialog itu ditayangkan di kanal YouTube BNPB Jumat sore (4/12/2020).
baca juga:
Sementara, Ganjar menilai bahwa pernyataan Adrianus ialah asumsi. Akibatnya hanya memunculkan pesimisme.
"Sorry pak Adrianus, asumsinya tidak begitu, ya. Asumsinya ini bergerak terus. Makanya nggak tahu data Anda itu update kapan gitu, ya. Karena tadi kita sampaikan kita pastikan betul. Maksud saya, kalau memang umpama pak Adrianus membutuhkan, kami akan berikan data terus menerus," ujarnya.
Sebelumnya Ganjar mengaku sudah menyelenggarakan rapat bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dari situ, dia mendapat laporan bahwa persiapan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Tengah sudah sangat siap. Salah satu masalah teknis yang penting yang diselesaikan adalah soal dokumen rapit test dari saksi masing-masing calon.
Dia mengatakan, KPU rupanya tidak mengcover biaya rapit test bagi saksi. KPU hanya menyiapkan rapit test untuk petugas KPPS."Saksi dari masing-masing calon ini nampaknya tidak masuk dalam covereg yang di rapit test. Karena KPU hanya menyiapkan untuk petugas KPPS. Tapi saksinya belum. Tadi kita negosiasi agar calon mengetes sendiri para saksinya. Itu yang kami sampaikan," ujarnya.
Dia mengatakan agar masing-masing Paslon memperhatikan imbauannya agar pada saat pencoblosan tidak terjadi pelanggaran Prokes. Sebab, Prokes menjadi prasyarat utama penyelenggaraan Pilkada serentak Desember tahun ini.[]
