Ombudsman: Kota Semarang Salah Satu Daerah yang Rendah Distribusi APD
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, saat melakukan sidak ke Pos Polisi di Jl. Raya Gadog, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/12/2019) | AKURAT.CO/Bayu Primanda
AKURAT.CO, Ombudsman RI mengungkap Kota Semarang adalah salah satu daerah yang distribusi alat pelindung diri (APD) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat rendah. Dari hasil investigasinya, Ombudsman menemukan distribusi APD ke TPS itu baru mencapai 40 persen. Padahal, pencoblosan tinggal 5 hari lagi.
Hal itu diungkap Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam webinar bertajuk 'Investigasi Kesiapan APD Pilkada: Apa Hasilnya?. Dialog itu ditayangkan di kanal YouTube BNPB Jumat sore (4/12/2020).
"Data kami di Kota Semarang itu baru 40 persen yang terdistribusi. Harusnya sudah ditas 70 persen," ujarnya saat menanggapi pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal kesiapan APD di TPS.
baca juga:
Dia mengatakan, potret yang terjadi di Kota Semarang cukup untuk menggambarkan kondisi di daerah lain di Jawa Tengah. Apalagi, ada 21 daerah kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada serentak di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu.
"(Kalau di Kota Semarang baru 40 persen), Apalagi di wilayah-wilayah yang ujung, yang jauh itu bagaimana. Itu akan jauh lebih rendah lagi," ungkapnya.
Menurut dia, seharusnya APD untuk KPPS itu telah tiba di TPS paling lambat dua hari sebelum coblosan. Sehingga ada waktu bagi petugas KPPS untuk melakukan simulasi penggunaan APD saat hari pencoblosan. Dengan begitu, prasyarat penerapan Prokes benar-benar berjalan.
"Jadi, harusnya dua hari sebelum pencoblosan, semua APD itu sudah terdistribusi sampai ke TPS di semua daerah penyelenggara Pilkada," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ombudsman merilis hasil investigasi mereka terhadap distribusi APD ke TPS di lebih dari 30 KPUD kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada. Hasilnya ditemukan masih banyak KPUD yang belum mendistribusikan APD ke TPS. Padahal, petugas KPPS harus melakukan simulasi penggunaan APD sebelum coblosan dilakukan.[]
