Giring Ganesha Turun Tangan Soal Kenaikan RKT DPRD DKI Jakarta
Giring Ganesha gowes di area Tengerang Selatan | Twitter/@RahayuSaraswati
AKURAT.CO, Ketua DPW Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar mengaku pihaknya tetap pada pendirian, menolak kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.
"Sudah jelas, sekali lagi saya akan tegaskan bahwa posisi PSI di DKI Jakarta adalah menolak kenaikan RKT seperti yang diusulkan dan ini kami sudah bahas di dalam rapat internal dan ini satu budaya yang kami lakukan tentang mekanisme kontrol," kata Michael dalam sebuah diskusi virtual Kamis (3/12/2020).
Dia mengklaim, isu RKT DPRD DKI Jakarta ini tidak hanya menjadi pembahasan di DPW Jakarta dan fraksi PSI DPRD DKI, masalah ini mendapat sorotan dari pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha. Seluruh anggota PSI disebut sudah kompak menolak kenaikan RKT.
baca juga:
"Jadi isu RKT ini bukan hanya fraksi bukan hanya DPW bahkan ketua umum partai politik kami pun mengetahui bahkan menyoroti dan mengambil keputusan yang tegas," ujarnya.
Gara-gara RKT, muncul isu perpecahan di tubuh DPW PSI menyusul beredarnya video dua anggota fraksi PSI, Viani Limardi dan William Aditya Sarana yang menyatakan setuju dengan usulan kenaikan anggaran ini.
Persetujuan PSI soal kenaikan RKT ini juga dikonfirmasi oleh ketua pansus RKT, M Taufik yang menyebut, perwakilan partai itu ikut menandatangani dokumen usulan kenaikan RKT tahun 2021.
"Kami sudah mempelajari isu-isu tersebut angka angka yang muncul dan DPW DKI Jakarta memegang prinsip bahwa PSI adalah partai yang hadir untuk masyarakat," ucap Michael.
Michael mengaku, kenaikan RKT di tengah krisis kesehatan dan sulitnya perekonomian warga karena COVID-19 sangat tidak pantas. Apalagi sekarang ini angka pengangguran DKI juga melonjak naik, sehingga anggaran itu disarankan digunakan untuk kepentingan yang lain.
"Kami melihat bahwa kenaikan kenaikan tersebut tidaklah pantas di tengah pandemi kesehatan dan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat DKI Jakarta," tutupnaya.[]
