M Taufik Bantah DPRD DKI Minta Naik Gaji Rp8,3 Milar Per Tahun
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik saat mendatangi Bawaslu DKI di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin (20/8) | AKURAT.CO/Gerdiansyah
AKURAT.CO, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Kebon Sirih pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
Politisi Gerindra ini menyebut, Anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam KUA PPAS APBD DKI 2021 yang ramai dibahass belakangan ini bukan semata-mata hanya untuk gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD DKI Jakarta.
Dia menegaskan, nilai anggaran tersebut, merupakan biaya keseluruhan kegiatan anggota dewan selama 2021. Jadi Informasi mengenai gaji anggota DPRD DKI yang mencapai Rp8,3 milar setahun tidak benar.
baca juga:
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di DPRD DKI, Selasa (1/12/2020).
Pengajuan anggaran ini diprotes keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Nilai Rp888 milar ini dinilai terlampau fantastis pada masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi saat ini banyak masyarakat kesulitan ekonomi gara-gara wabah corona.
Taufik mengaku kecewa dengan pernyataan sikap PSI, sebab pada rapat sebelumnya, partai besutan Grace Natalie itu ikut tanda tangan dan mengatakan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar," ucapnya.
Taufik menilai, PSI hanya memanfaatkan momen untuk pencitraan semata. Jika ingin menolak pengajuan anggaran tersebut, kata Taufik, PSI tidak seharusnya berbicara di luar forum resmi.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," tegas Taufik
