Sebut Pasien Jantung dan Kanker Menumpuk di IGD, Gerindra Paksa Anies Bikin RSUD Baru
Sidang Paripurna hari ulang tahun ke-493 DKI Jakarta berlangsung tertutup di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (22/6/2020). | AKURAT.CO/Yohanes Antonius
AKURAT.CO, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan membanguan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) khusus untuk merawat pasien penderita kanker dan dan Jantung di tengah wabah Covid-19 tengah mengepung Ibu Kota.
Hal ini disampaikan politisi Gerindra DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua ketika menyampaikan pandangan umum partainya dalam rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2021 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
"Sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian-kajian untuk kebutuhan RSUD di Jakarta. RSUD kanker Jakarta dan RSUD Jantung Jakarta," kata Inggard.
baca juga:
Alasan pihaknya meminta Anies Baswedan membangun RSUD khusus di tengah pandemi dengan menggunakan anggaran APBD 2021 itu lantaran fasilitas rumah sakit khusus milik Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Jakarta masih sangat minim.
Imbasnya penumpukan pasien kerap kali terjadi. Padahal jenis penyakitnya sangat berbahaya. Bahkan ada yang tidak bisa dirawat sehingga terpaksa melakukan rawat jalan.
"Karena RS khusus milik Pemerintah Pusat seperti RSCM, RS Dharmais dan Harapan Kita sering terjadi penumpukan pasien di IGD," tandasnya.
Apabila DKI Jakarta sudah punya RSUD khusus ini, fraksi Gerindra meyakini layanan kesehatan di Ibu Kota akan berjalan lebih maksimal dan tidak selalu bergantung pada Pemerintah pusat.
"Ini tujuannya agar pelayanan kesehatan di Jakarta mandiri," pungkasnya.
Perlu diketahui, Legislatif dan Eksekutif DKI Jakarta telah menyetujui nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.
KUA-PPAS 2021 menjadi dasar Pemda DKI menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2021 yang akan dibahas kembali bersama DPRD. []
