Politisi PDIP Minta Anies Ganti Aturan Ganjil Genap dengan Program Jokowi
Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono. | AKURAT.CO/Yohanes Antonius
AKURAT.CO, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan menghapus peraturan ganjil-genap.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menilai ganjil genap sudah tidak relevan lagi diterapkan. Sebab kondisi jalan Jakarta tetap macet lantaran jumlah kendaraan terus bertambah. Dia meminta ganjil genap diganti menjadi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
“Gage harus segera diakhiri kenapa harus diakhiri? Tapi warga diberikan pilihan. Pilihannya apa? ERP," kata Gembong ketika dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).
baca juga:
Program ERP sebetulnya sudah lama dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program itu mulai digagas sejak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Program ini kemudian diteruskan Basuki Tjahaja Purnama (Btp) alias Ahok. Saat itu proyek sudah masuk lelang pada 2015. Kala itu, ada dua perusahaan yang diprioritaskan dan teknologinya sudah diuji coba, yakni perusahaan teknologi dan komunikasi asal Swedia Kapsch dan Qfree asal Norwegia. Namun, proses lelang dibatalkan.
Hingga kini, sejumlah infrastruktur ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, terbengkalai dan belum diteruskan Anies Baswedan.
Gembong yakin program ERP mampu mengetaskan permasalahan kemacetan di Jakarta. Program itu dinilai lebih adil ketimbang ganjil genap.
Gembong menjelaskan, permintaan untuk mencabut aturan ganjil genap bukan baru kali ini disampaikan. Hal ini sudah berkali-kali diutarakan kepada Pemprov DKI, namun tidak digubris.
Usulan itu juga pernah dilontarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.
"Kenapa saya minta untuk mengakhiri Pergub tentang Gage, kemarin kita bahas di KUA-PPAS ini kita dorong Pemprov ada percepatan ERP," tuntasnya.[]
