HNW Desak Presiden Batalkan Proyek Calling Visa untuk Israel
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid | DOK. HUMAS MPR RI
AKURAT.CO, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan pengaktifan layanan visa khusus untuk Israel. Wakil Ketua MPR itu menilai, pengaktifan kembali calling visa itu dia duga sebagai jalan untuk membuka kembali hubungan politik dengan Israel. Padahal, kata dia, antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik.
Dia mengatakan, sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan secara terbuka seruan boikot terhadap Israel sebagai bentuk dukungan atas perjuangan Palestina.
“Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi secara heroik menyerukan dan mengajak negara-negara muslim di KTT Organisasi Kerja Sama Islam untuk memboikot Israel. Seharusnya seruan ini yang sungguh-sunnguh diperjuangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah RI, bukan malah mengaktifkan calling visa untuk Israel” ujarnya melalui siaran pers (27/11/2020).
baca juga:
HNW, sapaan akrabnya khawatir dengan pengaktifan kembali calling visa Israel tersebut, langkah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara dibuka kembali. Padahal, hubungan diplomatik itu sudah ditolak bahkan sejak Presiden Soekarno.
"Bung Karno pernah menegaskan bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa pernyataan Presiden Soekarno itu sangat bisa dipahami. Sebab sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, hak untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan merupakan hak setiap bangsa di dunia.
"Dan faktanya Israel masih terus menjajah Palestina. Sementara Presiden Jokowi juga pernah menyatakan bahwa Indonesia masih punya hutang, yaitu kemerdekaan Palestina. Karena dari semua negara yang diundang hadiri KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955, semua negara-negara itu sudah merdeka, kecuali Palestina. Itu yang mestinya diseriusi oleh pemerintah," ungkapnya.
Indonesia, kata dia, bahkan perlu memaksimalkan usaha itu baik dalam posisinya sebagai anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB maupun sebagai anggota Dewan HAM. Indonesia seharusnya, kata dia, tidak malah membuka celah dengan mengizinkan calling visa Israel.
"Presiden Jokowi perlu segera perintahkan Dirjen Imigrasi untuk segera membatalkan proyek calling visa Israel,” katanya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menuturkan bahwa, normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan berhasil menciptakan Palestina merdeka. Pengalaman-pengalaman dari negara-negara yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kata dia, telah membuktikan itu.
