Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan Harus Diaudit KPK-BPK

Bayu Primanda

Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan Harus Diaudit KPK-BPK

Gili Trawangan | ISTIMEWA

AKURAT.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pasalnya, terdapat keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut, sehingga hal ini harus diusut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” ujar Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada wartawan pada Minggu (22/11/2020).

Dalam hal ini, aparat penegak hukum selayaknya meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Anggota Ombudsman itu menilai, KPK yang saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

Terkait masalah ambil alih penanganan perkara, KPK sebelumnya telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Sayangnya, hingga kini surat itu belum juga direspon Pemerintah Provinsi NTB.

Padahal, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan begitu, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan ini jika ada pihak yang melaporkan. Akan tetapi, kata Alamsyah, KPK sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” jelas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan kepada KPK langsung saja ambil alih melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Sebab, kalau cuma bersurat tentu tidak akan dihiraukan Pemerintah Provinai NTB.

“Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat menyurat ya lama, bakal dicuekin lah,” kata Uchok.

Menurut dia, KPK tidak langsung bergerak kemungkinan karena faktor Ketua KPK Firli Bahuri pernah menjabat sebagai Kapolda NTB. Harusnya, persoalan pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB momentum bagi KPK untuk unjuk gigi lagi.

“Bisa jadi karena Ketua KPK pernah jadi Kapolda disana, jadi belum bergerak. Padahal sekarang momen bagi KPK untuk menunjukkan tajinya lagi, langsung saja lakukan penyelidikan,” jelas dia.

Diketahui, KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi pada aset-aset miliknya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda pada Senin, 26 Oktober 2020 lalu.

Untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa tersebut, KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” ujar Linda.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Menurut Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dimana, syarat subjektif dan objektif perjanjian itu tidak terpenuhi. Konsekuensinya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan.

Sedangkan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

”Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” kata Nanang.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp2,3 triliun.[]

baca juga:

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

News

Jawab Ombudsman, Ganjar: Sorry Pak Adrianus Asumsinya Keliru

Image

News

OTT Bupati Banggai Laut, 16 Orang Diamankan oleh Satgas KPK

Image

News

Perludem: KPU Harus Bertanggungjawab Bila Hari H Pencoblosan Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Image

News

PAD Provinsi NTB Menurun, KPK Turun Tangan

Image

News

Kena OTT KPK, Bupati Banggai Punya Harta Rp5,4 Miliar

Image

News

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut

Image

News

Soal Potensi Maladministrasi Penyaluran APD ke TPS, Ini Tanggapan KPU

Image

News

Geledah Rumah Pemberi Suap Edhy Prabowo, KPK Amankan Dokumen Penting

Image

News

Suap Edhy Prabowo, PT ACK Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polri Sebut Situasi di Aceh Kondusif Saat Peringatan HUT ke-44 GAM

Ada sejumlah masyarakat menggelar aksi di depan Masjid Baitul Rahman.

Image
News

Pujian Mahfud MD Saat Bertemu Habib Luthfi

Habib Luthfi merupakan sosok yang tidak saja berilmu luas, namun juga pandai bermusik.

Image
News

Angka Kasus Covid-19 Meningkat, Logistik APD Harus Sampai di TPS Tepat Waktu

Zulfikar Arse Sadikin mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk memastikan penyaluran seluruh logistik APD.

Image
News

KPU Pesisir Selatan Tunggu Hasil Tes Cepat 7.700 KPPS

Jika di antara peserta, terdapat hasil tesnya yang reaktif maka kepersertaan sebagai KPPS tidaklah gugur

Image
News

Pasien Sembuh COVID-19 di Magetan Capai 562 Orang

Warga Magetan yang sembuh dari infeksi virus corona bertambah tujuh orang

Image
News

Bawaslu Bubarkan Lima Kampanye Pilkada yang Langgar Prokes di Riau

Bawaslu tegas dalam mengawasi pelanggaran protokol kesehatan hingga ke pelosok desa di masa pandemi COVID-19 ini

Image
News
Lawan Covid-19

Pasien Sembuh COVID-19 di Padang Bertambah 169 Orang

Sehingga total warga Padang yang sembuh COVID-19 hingga 4 Desember 2020 menjadi 10.142 orang

Image
News

KPID Sumbar Ajak Masyarakat Kawal Iklan Susupan di Masa Tenang Pilkada 2020

Pengawasan terhadap lembaga penyiaran tetap dilakukan meski masa kampanye hanya tinggal sehari lagi

Image
News

Polres Bangka Tengah Petakan Titik Rawan Kampanye Terselubung di Masa Tenang

Polres Bangka Tengah sudah memetakan titik rawan praktik kampanye terselubung pada masa tenang Pilkada 9 Desember 2020

Image
News

Aktivitas Seismik Merapi Alami Penurunan

Kepala BPPTKG Hanik Humaida menjelaskan, pengamatan termutakhir berlangsung selama 27 November hingga 3 Desember 2020.

terpopuler

  1. Bayi Baru Lahir Ini Berusia 27 Tahun, Hanya 2 Tahun Lebih Muda dari Ibunya

  2. Begini Kondisi Terkini Haedar Nashir yang Dinyatakan Positif Covid-19

  3. Mohon Doa, Dinda Hauw - Rey Mbayang Akan Berjuang untuk Miliki Momongan

  4. 5 Jembatan Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp284 Triliun!

  5. Setelah Dicoret Timnas, Serdy Fano Kini Terancam Dipecat Bhayangkara

  6. COVID-19 di Kupang Tembus Angka 500 Kasus Lebih

  7. Pengurus Depinas SOKSI Masa Bakti 2020-2025 Resmi Dikukuhkan

  8. Akui Operasi Plastik, 7 Potret Terbaru Nita Thalia yang Bikin Pangling

  9. Rilis Awal Tahun, Samsung Galaxy S21 Series Bakal Usung Kamera Berbeda?

  10. IHSG Dihantui Aksi Profit Taking, Saatnya Berburu Saham yang Bikin Makmur Investor!

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Korupsi Menteri Edhy

Image
Achsanul Qosasi

Memangkas Birokrasi

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Soal Vaksin, Ahmed Zaki: Ini Bocoran Hanya untuk Akurat.co

Image
Video

VIDEO Jurus Jitu Ahmed Zaki Tekan Kasus Covid-19 di Tangerang

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Sosok

Image
Ekonomi

Tokopedia

Herman Widjaja, 'Inovator Ulung' Tokopedia Kembali Masuk CIO50 ASEAN

Image
Ekonomi

Jin BTS Ulang Tahun, Harta Kekayaannya Tembus Rp113 Miliar!

Image
Ekonomi

Inspiratif! Adi Sarwono, Salesman Keliling Sang Juru Selamat Literasi Anak