Pakar Kesehatan: Lonjakan Kasus Covid-19 di Malaysia dan Singapura Terjadi Pasca Pemilu
Sejumlah warga penyandang disabilitas mencuci tangan sebelum melakukan pencoblosan saat simulasi pemungutan suara untuk pemilihan serentak 2020 di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). | AKURAT.CO/Endra Prakoso
AKURAT.CO, Pilkada serentak 2020 yang mengundang kerumunan dikhawatirkan meningkatkan penularan kasus Covid-19. Peningkatan penularan sejalan dengan mobilitas orang. Oleh karenanya, anggapan bahwa Pilkada 2019 tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 patah dengan sendirinya.
Sebab, prinsip dasar Pilkada dan wabah Korona bertolak belakang secara tajam. Pilkada menghendaki pergerakan orang banyak, sementara virus Covid-19 mewajibkan orang tidak berkerumun. Pernyataan itu disampaikan Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad.
"Kita tidak bisa mengatakan bahwa Pilkada besok (Desember) tidak akan menimbulkan klaster baru. Yang bisa kita katakan adalah seberapa jauh kita bisa menekan penularan," ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan KPU RI, Rabu (11/11/2020).
baca juga:
Dia mengatakan, pemerintah selalu berharap Pilkada serentak tidak akan meningkatkan jumlah kasus. Tetapi, harapan itu nyaris mustahil. Sebab, secara teori, pasti akan menimbulkan peningkatan tajam.
"Di Malaysia menunjukkan adanya peningkatan kasus pasca pemilihan umum. Ada Belarusia, ada Polandia di Eropa, bahkan di Singapura yang kita tau adalah salah satu negara model pencegahan yang baik pun, setelah pemilihan terlihat ada peningkatannya," katanya.
Hal sama juga dialami Malaysia. Publik tahu bahwa Malaysia merupakan salah satu negara di Asia yang mampu mengendalikan Covid-19 dengan baik. Sejak Mei, secara kasuistis, mereka bisa mengendalikan laju penularan karena penambahan kasusnya sangat landai.
"Tetapi, begitu ada pemilihan umum PD tanggal 26 September dan didahului dengan kampanye yang dilakukan secara tradisional (bukan kampanye daring) maka terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Ini menjadi catatan kita juga. Karena apa? Negara yang sudah mampu secara efektiv mengendalikan pandemi ini, ternyata bisa kebobolan juga ketika mereka melakukan pemilihan," ungkapnya.
Lantas, bagaimana dengan kondisi Indonesia. Negara ini kerap dikritik negara-negara lain lantaran dianggap belum mampu mengendalikan laju penularan Covid-19. Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak yang baik.
"Itu menjadi catatan tersendiri. Kesiapan apa yang kita lakukan kalaupun kasusnya meningkat peningkatannya tidak se drastis apa yang terjadi di Malaysia. Karena kita sudah melihat di Malaysia ini ada perbedaan slop kemiringan dari kasus yang luar biasa tingginya," ujarnya.
