Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

PKS Cermati Pasal 68 di UU Cipta Kerja, Bukhori: Waspada Pasal Karet

Oktaviani

PKS Cermati Pasal 68 di UU Cipta Kerja, Bukhori: Waspada Pasal Karet

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin bersama Ketua Baleg Supratman Andi Agtas serta anggota Baleg saat menggelar jumpa pers mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja di lobi Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai jika UU Cipta Kerja menyimpan pasal karet di salah satu pasalnya. Ia mengakui, temuan ini diperoleh setelah melakukan penyisiran pada Pasal 68 UU Cipta Kerja terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

"Fraksi PKS mencermati pasal 68 merupakan concern utama kami, yakni terkait syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang harus kami pastikan adalah WNI dan muslim sebagaimana dalam UU No. 8/2019 (eksisting)," ungkap Bukhori dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

"Sebab sebelumnya, dalam draf RUU versi 1029 halaman, pemerintah secara gegabah menghapuskan syarat muslim dan WNI tersebut dan menggantinya dengan klausul persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Alhasil, kata Bukhori, Fraksi PKS bersikeras untuk mempertahankan syarat semula hingga akhirnya berhasil terakomodir kendati harus melalui proses pembahasan yang alot di Baleg.

Namun di sisi lain, lanjut Bukhori, pembahasan perihal sanksi sayangnya dibahas oleh pemerintah dan DPR secara terpisah, khususnya terkait sanksi pidana pada pasal 125 dan 126 UU No. 8/2019 dengan menambahkan batas waktu 5 hari, imbuhnya.

“Sebagai konsekuensi, di UU Cipta Kerja yang terbaru kemudian memunculkan pasal tambahan, yakni pasal 118A dan 119A sebagai pasal sisipan. Kedua pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif ini nyatanya memiliki kaitan dengan pasal 125 dan 126 terkait sanksi pidana sehingga memunculkan potensi sanksi berlapis,” ujarnya.

Menurut Ketua DPP PKS ini, pasal sisipan tersebut sesungguhnya memiliki maksud yang baik, yakni memberikan proteksi kepada jemaah dari praktik penyimpangan pihak penyelenggara haji/umrah yang merugikan jemaah sebagaimana pernah terjadi sebelumnya pada kasus penipuan biro haji dan umrah First Travel.

"Namun anehnya, di dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 125 dan pasal 126 disebutkan bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dan 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar," singgungnya.

Sementara, jika dilihat dari segi etika hukum, Bukhori menganggap pemberlakuan sanksi berlapis ini tidak pada tempatnya alias tidak adil karena melampaui batas kewajaran.

“Kami menduga munculnya ambiguitas terkait pengenaan sanksi berlapis untuk satu perbuatan dalam UU ini sesungguhnya tidak lepas sebagai akibat dari ketergesa-gesaan selama proses penyusunannya,” singgungnya.

Namun, meski demikian, Bukhori menambahkan, dengan melihat fakta bahwa ancaman hukuman dalam UU Cipta Kerja ini sifatnya berlapis, menurutnya, pasal pidananya sebaiknya dicabut saja agar tidak membuka ruang spekulasi bagi para penegak hukum.

"Sehingga memberikan kepastian hukum bagi PIHK dan PPIU sesuai dengan asas keadilan," pungkasnya.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Bawaslu Ungkap Belum Semua APD Covid-19 Tiba di TPS, Komisi II: KPU Jangan Main-main!

Image

News

Lawan Covid-19

Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak, Begini Solusi Jitu dari Mardani

Image

Ekonomi

Apindo: UU Cipta Kerja Mampu Atasi Tumpang Tindih Regulasi Investasi

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Mampu Bikin Produktivitas dan Inovasi Masyarakat Berkembang

Image

Ekonomi

Titah Jokowi ke BI, Gerakkan Sektor Riil dan Jangan Bangun Tembok Tinggi

Image

News

Mardani: Pembubaran 10 LNS Harus Sesuai Reformasi Birokrasi

Image

Ekonomi

Pulihkan Perekonomian Bali, Pemerintah Bakal Lakukan Diversifikasi Ekonomi

Image

News

Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural, Politisi PKS Ingatkan Jokowi Soal ini

Image

Ekonomi

Pede Ekonomi RI Membaik di 2021, Luhut Rayu Investor Hulu Migas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Rizieq Shihab Dijemput Polisi, Kuasa Hukum: Hoax Itu  

Rizieq Shihab dikabarkan dijemput paksa polisi di kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Image
News

Gories Mere dan Karni Ilyas Tak Ada Hubungannya dengan Kasus Jual Beli Tanah di Labuan Bajo

Gories Mere dan Karni Ilyas tidak memiliki tanah di Labuan Bajo.

Image
News
Lawan COVID-19

Isolasi Mandiri 'Setengah Hati' Diduga Jadi Pemicu 74 Kasus Penularan Corona Dalam Keluarga di Sleman

Kepala Dinkes Sleman, Joko Hastaryo menjelaskan, penularan dalam lingkup keluarga ini sebagian bisa dikategorikan sebagai klaster.

Image
News

Akhir Kisah Ratu Tipu Hollywood Asal Indonesia, Ditangkap FBI di Inggris

Hargobind Tahilramani nantinya akan dijerat dengan penipuan, pencurian identitas, dan konspirasi.

Image
News

Bawaslu Ungkap Belum Semua APD Covid-19 Tiba di TPS, Komisi II: KPU Jangan Main-main!

Bawaslu mendapat laporan bahwa sejumlah wilayah hingga saat ini belum mendapat logistik terutama APD.

Image
News

Jadi Guru Paling Top Dunia dan Raih Rp14 Miliar, Pengajar India ini Putuskan Sumbang Separuh Hadiah

Disale berencana membagi-bagi hadiahnya kepada 9 finalis runner-up

Image
News

Pria yang Kumandangkan Azan Jihad Ditangkap, Polisi Sita Peci hingga Kain Sarung

SY ditangkap pada Jumat (4/12/2020) sekira pukul 02.45 WIB di Jalan Raya Sukabumi, Kecamatan Cibadak, Jawa Barat (Jabar).

Image
News

PFIJ Gelar Pameran Rekam Jakarta Untuk Donasi

Pewarta Foto Indonesia Jakarta (PFIJ) menggelar pameran di Thamrin 10, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Image
News

KIPP Minta Sistem Rekapitulasi Manual Tetap Digunakan

KIPP sependapat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang meminta sistem perhitungan suara dilakukan secara manual.

Image
News

Kuota dan Kepastian Haji 2021, DPR: Kita Tunggu Keputusan Pemerintah Arab Saudi

Ibadah haji 2021 belum ada kepastian.

terpopuler

  1. Natalius Pigai: Orang Papua Bukan Sapi yang Bisa Disembelih Tiap Saat

  2. Ustaz Hilmi Firdausi Sarankan Presiden Berkantor Sementara di Papua, Kenapa?

  3. Ungkap Kasus Pembunuhan 7 Tahun Lalu di Sleman, Polisi: Kuncinya, Motor Sport Plat AG Bukan Buatan Jepang

  4. Bayi Baru Lahir Ini Berusia 27 Tahun, Hanya 2 Tahun Lebih Muda dari Ibunya

  5. Resmi Tak Lagi Beroperasi, Ini 5 Fakta Menarik Perjalanan Mal Golden Truly

  6. Perkuat Hubungan Diplomatik, Israel Bakal Buka Kedutaan Besar di Bahrain

  7. 5 Fakta Mengejutkan Endang Tarot, Sempat Ramal 2020 sebagai Tahun Kematian

  8. Begini Kondisi Terkini Haedar Nashir yang Dinyatakan Positif Covid-19

  9. Komisi IX Harap Ucapan Maaf Habib Rizieq Bisa Jadi Contoh Para Simpatisannya

  10. Kecelakaan di Tol Madiun-Nganjuk Tewaskan Tiga Orang

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Korupsi Menteri Edhy

Image
Achsanul Qosasi

Memangkas Birokrasi

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Wawancara

Image
Video

VIDEO Empat Pemuda Tunanetra di Tangsel Jalankan Usaha Kedai Kopi

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Tokopedia

Herman Widjaja, 'Inovator Ulung' Tokopedia Kembali Masuk CIO50 ASEAN

Image
Ekonomi

Jin BTS Ulang Tahun, Harta Kekayaannya Tembus Rp113 Miliar!

Image
Ekonomi

Inspiratif! Adi Sarwono, Salesman Keliling Sang Juru Selamat Literasi Anak