Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Din Syamsuddin: Sekarang Ada Gejala Pemimpin Diktator Konstitusional

Badri

Din Syamsuddin: Sekarang Ada Gejala Pemimpin Diktator Konstitusional

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin saat mengadakan rapat pleno ke-36 di Gedung MUI, Proklamasi, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Dalam rapat pleno yang menghadirkan sejumlah ormas islam, ulama serta cendikiawan muslim ini seharusnya menghadirkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi, namun keduanya tidak bisa hadir karena sudah ada jadwal kegiatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsudin menyatakan, saat ini ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional. Indikasi negara diktator konstitusional adalah sikap kukuh pemerintah terhadap masukan masyarakat atas kebijakannya.

Hal itu tercermin dalam penolakan revisi UU KPK, desakan penundaan Pilkada serentak, Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan teranyar UU Omnibus Law. Desakan dan pendapat masyarakat dalam berbagai kebijakan itu, kata dia, tidak satupun didengarkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditolak masyarakat tetap saja dilanjutkan.

"Kalau ini terus terjadi, tidak ada titik temu, pemerintah merasa berkuasa, ada gejala negara ini menjadi negara konstitusional dictator," kata Din saat memberi kata penutup dalam webinar bertajuk Dampak Omnibus Law Terhadap Otonomi Daerah Dan Berbagai Aspek Lainnya, Kamis (22/10/2020).

baca juga:

Celakanya, pemerintah merasa diri sudah baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Padahal, kata dia, dalam banyak hal, pemerintah berjalan dengan keputusan sendiri dan tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Ini berbahaya," katanya.

Dia mengungkapkan, dalam kasus UU Omnibus Law, hampir seluruh elemen negara telah bersuara keras meminta pemerintah membatalkan pembahasan di DPR. Suara yang sama disampaikan agar UU itu dibatalkan setelah di sahkan. Tetapi, pemerintah nampak tidak mau mendengarkan aspirasi itu.

"Moral politik pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat yang berdaulat," katanya.

Dia menambahkan, banyak akademisi yang juga telah memberi kesan terhadap UU Omnibus Law. Misalnya Fakultas Hukum UI yang menyebut penyusunan UU itu jorok. Kesan-kesan itu, kata dia, diberikan tentu setelah melalui pembacaan atas UU yang diparipurnakan pada 5 Oktober lalu. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Luhut Sebut Aturan SWF Tuntas Desember dan Mulai Beroperasi Januari 2021

Image

Ekonomi

RI Negara Paling Rumit untuk Berbisnis, Luhut: Ini Alasan di Balik UU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Indonesia Jadi Negara Paling Kompleks untuk Berbisnis, Alasan Pemerintah Gelontorkan UU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Webinar Akurat: Investasi Saham

Hadirnya UU Ciptaker Malah Memperkuat Berbagai Sektor Ekonomi

Image

Ekonomi

Bos BKPM ke Mahasiswa: Kalau Mau Jadi Pengusaha, Momentumnya dengan UU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Pemerintah Rampungkan RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Image

News

Srikandi UGM Gelar Diskusi Soal Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Image

News

Siap-siap Ade Yasin Kena Teguran dari Ridwan Kamil Gegara Rizieq Shihab

Image

News

Usai Dipanggil Penyidik Bareskrim, Ridwan Kamil Minta Maaf

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

PA 212 Ngotot Gelar Reuni di Monas, Polri: Kita akan Bubarkan

Awi Setyono menegaskan tidak akan mentolerir dan mengizinkan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Image
News

Rumah Dikepung Massa, Mahfud MD: Kali Ini Mereka Mengganggu Ibu Saya

Mahfud mengaku,dirinya selalu berusaha menghindar jika menindak orang yang menyerang pribadinya.

Image
News

Bangkitkan Hukum Lese-majeste, Thailand Tuntut Demonstran dengan Ancaman 15 Tahun Penjara

Setidaknya ada lima aktivis yang baru saja dikenai tuntutan lese-majeste. Mereka adalah para pemimpin gerakan prodemokrasi.

Image
News
Lawan COVID-19

File Bocor, China Kepergok Salah Tangani Tahap Awal COVID-19

China diduga telah meremehkan tingkat keparahan wabah virus corona.

Image
News

Anies - Ariza Positif Covid-19, 260 Petugas Disinfeksi Gedung Balai Kota

Steriliasi dilakukan oleh 260 petugas selama tiga hari

Image
News

6.237 Warga Dievakuasi, Wabup: 15 Ribu Orang Masih Tertahan di KRB Ile Lewotolok

BPBD Lembata, hingga Selasa malam jumlah pengungsi yang sudah dievakuasi dari kawasan erupsi gunung api Ile Lewotolok mencapai 6.237 jiwa.

Image
News

Pekan Ini, Polisi Periksa Eggi Sudjana Terkait Kasus Makar

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Eggi Sudjana sebagai tersangka kasus dugaan makar pada Kamis (3/12/2020).

Image
News

Menko PMK: Libur Akhir Tahun Dikurangi Tiga Hari

Libur Natal, lebaran Idul Fitri dan libur tahun baru dipisahkan dalam dua kelompok.

Image
News

Bupati Tangerang Jelaskan Kronologis Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ngaku mendapat undangan Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani.

Image
News

Sigit Widodo Sindir DPRD DKI Jakarta yang Minta Tunjangan RKT Naik

Sigit Widodo sedih mendengar adanya wacana kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

terpopuler

  1. Dedek Prayudi: Pembantaian Keluarga Kristiani oleh Teroris Buat Saya Malu sebagai Seorang Muslim

  2. 5 Meme Superlucu Arsenal yang Bikin Ketawa Ngakak tapi Kasihan

  3. Wisuda Online Didampingi Orang Tua ‘Palsu’, Warganet: Emaknya Waxing Dulu!

  4. Media Asing Soroti Aksi Teroris yang Bunuh 1 Keluarga di Sigi, Disebut Bukan Masalah Agama

  5. Moderna Umumkan Hasil Uji Coba, Vaksin Coronanya 100 Persen Ampuh Lawan COVID-19 Parah

  6. IHSG Terancam Terkoreksi, Ini Saham-saham Bikin Untung Investor!

  7. PA 212 Ancam Kerahkan Massa Saat Rizieq Diperiksa, Denny Siregar: Ini Sudah Provokasi

  8. Musni Umar Keluhkan Penyebutan Premanisme Terhadap Massa Pendukung HRS

  9. Pemerintah Harus Tanggung Biaya Perawatan Rp184 Juta per Orang Pasien Covid-19

  10. Perbedaan Swab PCR dan Swab Antigen seperti yang Dilakukan Anies Baswedan

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan