breaking news: Jadi Kawasan Zona Merah Lagi, Polda Lampung Imbau Masyarakat Untuk Tidak Liburan

Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Komite III DPD RI Apresiasi Kesepakatan DPR dan Pemerintah Mencabut Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker

Ridwansyah Rakhman

Komite III DPD RI Apresiasi Kesepakatan DPR dan Pemerintah Mencabut Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker

Komite III DPD RI Sylviana Murni | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja diapresiasi positif oleh Komite III DPD RI. Ketua Komite III, Sylviana Murni memandang, kesepakatan DPR dan Pemerintah itu sejalan dengan aspirasi masyarakat dan daerah yang selama ini disuarakan DPD dalam rapat-rapat kerja penyusunan RUU Cipta Kerja di Baleg DPR. Bagi Sylviana urusan pendidikan tidak bisa direduksi sekedar persoalan izin usaha dan kemudahan berinvestasi. Namun, memiliki bobot ideologis dan filosofis.

"Pendidikan merupakan fondasi bagi pembentukan watak yang berakhlak mulia. Pendidikan adalah wahana untuk transformasi etik, sikap dan perilaku, agar generasi masa depan bisa lebih baik," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi AKURAT.CO. 

Awalnya, melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah sedianya mengusulkan, mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Namun saat di bahas di Baleg DPR, bagian klaster pendidikan menyangkut undang-undang di atas mengalami perdebatan sengit. 

baca juga:

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengatakan, Komite III DPD RI sedari awal telah mengusulkan untuk mengeluarkan klaster pendidikan tersebut. Alasannya, banyak pasal-pasal yang diusulkan sangat kontroversi.

Pertama, ketiadaan jaminan pendidikan bermutu dan terjangkau baik dari segi pendanaan maupun geografis bisa dirasakan oleh masyarakat, terlebih warga tidak mampu. Kedua, pengalihan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya oleh pemerintah pusat mencederai desentralisasi dan otonomi daerah sebagai buah reformasi.

Ketiga, banyak pasal-pasal yang berbahaya dan kontroversi hendak diadopsi. Seperti dekriminalisasi bagi pemalsu ijazah dengan menghapus sanksi pidananya. Belum lagi diskriminasi kebijakan, seperti bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Sementara, hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri.

Bagi Sylviana Murni, yang  juga senator asal DKI, menilai, keputusan DPR dan Pemerintah sudah tepat mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Dengan begitu, di mata publik, Pemerintah dan DPR peka terhadap kegelisahan publik, yang sebenarnya telah disampaikan pula oleh para senator DPD RI di rapat-rapat badan legislasi DPR tersebut.

"Ini menjadi pelajaran ke depan agar pembahasan RUU Cipta Kerja dapat lebih mengoptimalkan penyerapan aspirasi publik, yang salah satunya disuarakan oleh DPD RI, sebagai representasi masyarakat dan daerah," ujar mantan kandidat Cawagub DKI Jakarta ini.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Ibas Sesumbar Bakal Terus Desak Pemerintah Agar Konsisten Perhatikan UMKM

Image

News

DPD RI

Senator Asal DKI Minta Pemerintah Tegas dan Transparan Soal Vaksin Covid-19

Image

News

DPD RI

Walikota Mojokerto Sampaikan Apresiasinya ke Rombongan DPD yang Ikut Meresmikan Pasar Benteng Pancasila

Image

News

Resmikan Pasar Benteng Pancasila, LaNyalla Ingatkan Pentingnya Teknologi Digital

Image

Ekonomi

DPD RI Beri Keterangan Permohonan Atas Pengujian UU Minerba Terhadap UUD 1945

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Nilai Pemerintah Sangat Serius dalam Penanganan COVID-19

Image

News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun: Sudah Seharusnya Perbankan Bertransformasi Lewat Digitalisasi Pelayanan

Image

Ekonomi

Perpanjangan Sertifikat Halal Tak Miliki Kontrol Jelas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gempa Pangandaran 5,5 Magnitudo Sebabkan Kerusakan Rumah Warga

Kerusakan terjadi di wilayah-wilayah tetangga Pangandaran.seperti Ciamis dan Garut.

Image
News

Survei PusdeHAM, Paslon Eri-Armuji Unggul 6 Persen

Ada effect Risma yang masih menjabat sebagai wali kota Surabaya berhasil memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memilih Eri-Armuji.

Image
News

Temuan Indikator, Publik Ingin Cakada Langgar Prokes Didiskualifikasi

50 persen responden sanksi bagi Cakada yang melanggar adalah membatalkan pencalonannya.

Image
News

FSGI Dorong Kemendikbud Tetapkan Satu Kurikulum Khusus Kondisi Bencana

FSGI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menetapkan satu kurikulum dalam masa pandemi Covid-19.

Image
News

Ketimbang Blokir Medsos, Jubir PSI Sarankan Kominfo Cek Fakta

Berita bohong alias hoax sulit diatasi dengan pemblokiran akun media sosial.

Image
News

Tengku Zulkarnain: Pemerintah Berbuat Seenaknya

Tengku Zulkarnain menilai permerintah sewenang-wenang karena meminta masyarakat mengajukan judicial review Omnibus Law Cipta Kerja ke MK.

Image
News

Jangan Anggap Remeh Pelaksanaan Pilkada 2020, Potensi Terjadi 'Electroal Frauds'

David Kaligis menyebutkan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Image
News

Cerai dengan Bang Akur, Mira Jadi Penari Telanjang

Mira menjadi penari telanjang sejak 2014.

Image
News

Pemprov DKI Buka Uji Emisi Gratis Dua Kali dalam Sepekan 

Dinas Lingkungan Hidup setempat membuka uji emisi gratis bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan roda empat.

Image
News

Demokrat Minta Kasus Gus Nur Dimaafkan, Abu Janda: Partai Kok Gak Ada Integritas

Andi Arief meminta agar Gus Nur dimaafkan.

terpopuler

  1. Terlibat Kasus Sabu 16 Kg, Ini Peran Kompol Imam Zaidi Zaid

  2. Anies Baswedan Putar Otak Garap Proyek Mangkrak 16 Tahun yang Gagal Dituntaskan Jokowi-Ahok

  3. Gus Nur Jadi Tersangka Hina NU, Habiburokhman: Aneh Kalau Bapak Berseteru dengan Anak

  4. 5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

  5. Teddy dan Muannas Bicara Soal Kemungkinan Refly Harun Terjerat Kasus Gus Nur

  6. 5 HP Berkapasitas Baterai di Atas 5.000 mAh, Termurah Rp2 Juta

  7. Galaxy M51 Laris Manis, Samsung Buka Penjualan Lagi Mulai Tanggal Segini

  8. Polisi Terbitkan DPO Arifin Widjaja

  9. Dua Pemuda di Kendari Bakal Menua di Penjara Gara-gara Jual Barang Terlarang

  10. KSPI Bakal Demo Besar-besaran, Ferdinand Hutahaean: Negara Tidak Akan Tunduk

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda