Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kepepet Diburu Waktu, Revisi PKPU Pilkada Tak Libatkan DPR

Badri

Kepepet Diburu Waktu, Revisi PKPU Pilkada Tak Libatkan DPR

Mendagri Tito Karnavian usai memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di ruang Pimpinan, Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menghasilkan kesepakatan bulat soal nasib penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah tahun ini. Setelah mendengar tanggapan dari seluruh anggota Komisi II DPR, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, dukungan bulat dari komisi II DPR agar Pilkada serentak tetap berjalan dengan mengetatkan protokol Covid-19.

Terkait perdebatan payung hukum pengetatan protokol Covid-19, mantan Kapolri itu mengatakan, pemerintah telah bersepakat bahwa pengaturan pengetatan protokol Covid-19 dan hal-hal teknis lainnya cukup melalui revisi PKPU Pemilu.

"Semua pihak (Komisi II) setuju Pilkada dilanjutkan. Kami punya kesimpulan bahwa satupun tidak ada yang memiliki usulan opsi menunda Pilkada. Tapi opsinya adalah opsi melanjutkan. Tapi dengan catatan. Catatannya yaitu pelaksanaannya diperketat. Terutama masalah kerumunan sosial, karena itulah yang jadi konsen banyak pihak. Kami sependapat (pengaturan pengetatan) melalui revisi PKPU," katanya di ruang rapat komisi II Senin sore (21/9/2020)

baca juga:

Perdebatan teknis soal jam buka dan tutup TPS yang tidak bisa diatur dalam revisi PKPU, juga telah menemukan jalan keluarnya. Menurut dia, jam buka dan tutup pencoblosan tidak perlu di atur lebih lanjut. Opsi yang dipilih pemerintah adalah lebih beragam. Misalnya menambah bilik suara, memperluas TPS, bahkan bila perlu menambah jumlah TPS nya. Untuk diketahui, TPS dibuka jam 7 pagi dan pencoblosan ditutup jam 1 siang lalu mulai penghitungan suara. Meskipun ada hambatan mslh legalitas, misalnya masalah jam (tutup Pencoblosan di tutup). Jam 7 smp jam 1.

"Kalau soal tambah TPS, masih ada waktu untuk mungkin negosiasi soal (tambahan) anggaran," ujarnya.

Bila soal tambahan anggaran Mendagri memandang masih ada sisa waktu, beda halnya dengan sikap Mendagri soal revisi PKPU yang ada saat ini. Dia mengatakan, waktu untuk merevisi PKPU itu sangat mepet. Karenanya, revisi itu harus segera dilakukan. Bahkan, revisi itu harus sudah selesai dibuat sebelum memasuki masa kampanye terbuka yakni hari Sabtu (26/9/2020).

Karena itu, dia meminta kepada Komisi II untuk menyerahkan sepenuhnya wewenang merevisi PKPU itu ke KPU dan dibantu oleh institusi lain yang terkait. Seperti Mendagri, Bawaslu, Satgas Covid dan Kemenkes.

"Nah yang paling penting kita tentu sedang menjaga agenda penetapan pasangan Calon pada tanggal 23-24 ini. Hari Rabu (lusa). Itu betul-betul terbatas yang hadir di KPU. Tidak Adalagi pengumpulan massa dan pengerahan massa. Penegak hukum akan tegas. Kapolri telah mengeluarkan maklumat jg soal ini. Kemudian, hari Sabtu tanggal 26 mulai masa kampanye. Untuk itu, saat ini yang dibutuhkan adalah kecepatan untuk membuat revisi tersebut sesegera mungkin. Nah, kami mohon kiranya mungkin tim dari KPU, kami juga akan membantu bersama Satgas covid dan Kemenkes, membantu menyusun protokol yang lebih detail dalam PKPU yang baru. Prinsipnya, kerumunan, tidak. Ini perlu cepat segera, sebelum masa kampanye. Artinya, sebelum hari Sabtu sudah harus klir. Nah apakah mungkin ini akan ada rapat lagi setelah KPU mengeluarkan Revisi PKPU atau komisi dua memberi kewenangan kepada KPU dengan bersama pemerintah untuk menyusun revisi tersebut secara detail dan membangun komunikasi informal dengan komisi II tanpa perlu ada rapat lagi seperti ini. Karena ini butuh cepat dan setelah revisi harus adalagi sosialisasi cepat sebelum hari Sabtu. Sehingga paling lambat saya kira hari Kamis sudah klir ini revisi PKPU," katanya disambut anggukan anggota komisi II kompak.

Sementara itu, bilapun ada hal-hal teknis lain yang tidak bisa di cover dalam PKPU, pemerintah akan menggunakan instrumen hukum lain. Misalnya soal kerumunan massa, konvoi bisa dilarang dengan menggunakan UU lalu lintas, UU Trantib, ataupun bisa mengerahkan Satpol PP.

"Prinsipnya, kalau revisi PKPU ini isinya harus lebih jelas dan lebih detail. Detail sekali. Tidak hanya umum. Kemudian mengenai pembatasan-pembatasan yang tidak bisa diatur tetap bisa diatur dengan UU yang lain dengan keikutsertaan instrumen negara yang lain yaitu penegak hukum," katanya.

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Banyak Target Ekonomi Tak Tercapai, Jadi Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Image

Ekonomi

Gara-gara Corona, Matahari Tutup 7 Toko Hingga Telan Kerugian Rp617 Miliar

Image

Ekonomi

Kemenparekraf Tagih Komitmen Semua Pihak Muluskan Hibah Pariwisata

Image

Ekonomi

Menilik Inovasi Layanan Daring BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

Image

Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!

Image

Ekonomi

BUMN Sarankan Pelaku Industri Baja Jaga Arus Kas Keuangan Hingga 2022

Image

Ekonomi

Jokowi Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen Dari Pagu

Image

News

DPR RI

DPR Minta Penyuluh Agama Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks Dana Haji

Image

Ekonomi

Tokopedia

Tokopedia Salam Dukung UMKM Go Digital Bersertifikasi Halal

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gegara Pandemi, DPRD Padang Tunda Pembangunan Kantor Baru

Pembangunan kantor baru DPRD Padang yang mulanya dilaksanakan tahun ini ditunda 2021sebab pengalihan anggaran akibat pandemi COVID-19

Image
News

Perusahaan AS Bagi-bagi Masker Beraroma Daging Babi Asap, Ada yang Mau?

Perusahaan AS ini menciptakan masker dengan bau bacon atau olahan daging babi asap

Image
News

Dispendukcapil Surabaya Imbau Warga Gunakan Chanel Pengaduan Atasi Masalah Adminduk

Agar warga tahu kemana harus melangkah jika mengalami permasalahan dalam layanan Adminduk di Surabaya

Image
News

Pemerintah Sebut UU Cipta Kerja Solusi Permasalahan Ketenagakerjaan

Tingginya angka tenaga kerja produktif, maka dibutuhkan lapangan kerja yang luas pula.

Image
News
MPR RI

Ketua MPR Apresiasi Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung

Ujung dari proses penegakan hukum ini akan bermuara ke pengadilan nanti akan terlihat.

Image
News

PBNU: Sejak Lama Gus Nur Sampaikan Narasi Kebencian ke NU

PBNU mengapresiasi kecepatan polisi menangkap Nur Sugi Raharja alias Gus Nur.

Image
News

ICEL: Kemudahan dan Percepatan Perizinan dalam UU Ciptaker Ancam Perlindungan Lingkungan

Amdal yang sejatinya menjadi kontrol atas potensi pelanggaran lingkungan tak lagi cukup kuat untuk menghentikan itu.

Image
News
Lawan Covid-19

Hari Dokter Nasional, Anies Baswedan: Terima Kasih Atas Perjuangan Menyelamatkan Indonesia

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas kerja kerasnya dalam menghadapi krisis kesehatan.

Image
News

Gus Nur Ditangkap, Fadli Zon: Penangkapan Seperti Ini Mirip Zaman Penjajahan

Fadli tampak menyayangkan penangkapan Gus Nur.

Image
News

Gus Nur Ditangkap, Ferdinand: Saya Harap Polri Juga Proses Hukum Refly Harun

Ferdinand menyebut Refly lewat akun media sosialnya ikut menyebar informasi tidak benar dari Gus Nur.

terpopuler

  1. Dulu Hanya Dibayar Rp5 Juta, Kini Iko Uwais Bisa Dapat Rp14 Miliar dalam Satu Main Film

  2. Baca 3 Ayat Al-Qur'an ini Ketika Memiliki Anak Bandel dan Susah Diatur

  3. Keputusan Honda Pindahkan Alex Marquez ke LCR Mulai Dipertanyakan

  4. Pergantian Nama Stadion Lukas Enembe Dipersoalkan karena Hak Ulayat

  5. Ria Ricis Alami Insiden Memalukan, Jilbabnya Ditarik Orang dari Belakang

  6. Hoki Banget! 5 Shio Ini Bakal Naik Jabatan dan Gaji

  7. Lucu Abis, 7 Potret Adu Gaya Kamar Anak Irish Bella dan Citra Kirana

  8. The Economist Anggap Jokowi Seperti Suharto, Rizal Ramli: Penampilan Berubah dari Merakyat Jadi Neo-Otoriter

  9. Puji Hijaunya Kota Surabaya, Hasto: Ini Menanam Budi Pekerti dan Kebaikan

  10. Praktisi Hukum Nilai Tuntutan Penjara Seumur Hidup Atas Benny Tjokro Sudah Proporsional

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda

Image
Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!

Image
Ekonomi

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia