Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Presiden Asian Law Students Association (ALSA)

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image

Penumpang saat akan menggunakan transportasi Kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/9/2020). | AKURAT.CO/Arief Rachman

AKURAT.CO, Kasus Covid-19 pertama kali ada di Indonesia diumumkan dengan pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, bahwa ada satu orang yang pernah kontak fisik dengan warga negara Jepang yang diduga mengidap Covid-19, setelah kejadian itu orang tersebut menularkan penyakit Covid-19 kepada ibunya karena terjadi kontak fisik. Kejadian itu terjadi pada rentang waktu 14 Februari-1 Maret 2020. 

Untuk memitigasi masalah ini, salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Secara garis besar Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (disingkat “PSBB”) seperti meliburkan sekolah, membatasi kegiatan di tempat ibadah, dan membatasi kegiatan di tempat/fasilitas umum apabila angka infeksi Covid-19 di Indonesia terus melonjak. 

Regulasi terkini yang dikeluarkan pemerintah adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Tujuan dibuatnya Keputusan Menteri Kesehatan tersebut adalah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan demi menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek kesehatan agar keberlangsungan usaha dalam musim pandemi tetap terjaga,  karena tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 ini berdampak pada beberapa sektor di Indonesia dan salah satunya adalah sektor ekonomi.

baca juga:

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa waktu kedepan (secara kuartal) dapat dikatakan kurang baik. Untuk kuartal II sampai dengan akhir Juni 2020, telah diproyeksi akan menyusut sampai dengan -3,8% (dampak dari PSBB). Di kuartal III per Juli 2020, diprediksi akan tumbuh di kisaran 1,4%, atau melemah hingga -1,6%. Di kuartal IV, Pemerintah Indonesia berharap bisa naik hingga 3,4%, atau paling sedikit 1%. Sri Mulyani juga mengatakan jika pertumbuhan ekonomi selalu minus dalam dua triwulan secara berturut – turut, hal tersebut menunjukan bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil dan bisa terjadi resesi.

Guna mencegah masifnya penyebaran virus Covid-19, sejumlah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penerapan PSBB memiliki dampak kepada pihak perusahaan, pengusaha, dan pekerja yang aktivitasnya dibatasi. Dampak ini menyebabkan situasi sulit bagi perusahaan yang terus mengalami kerugian, sehingga melakukan beragam kebijakan utnuk mengantisipasi semakin memburuknya kondisi keuangan perusahaan, yaitu dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan, dan/atau memotong upah pekerja/buruhnya.

Tak hanya pekerja di Indonesia, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga terdampak dari adanya kebijakan pemerintah negara penempatan yang memberlakukan lockdown. Kebijakan lockdown tersebut memberikan dampak khusus kepada PMI, terutama terkait dengan keberadaan mereka sebagai pekerja migran dan akses terhadap perlindungan hukum.

Segala tindakan-tindakan yang menjamin kepastian hukum bagi PMI tentu harus dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah program Jaring Pengaman Sosial yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dari dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Program ini merupakan program bantuan pemerintah secara tunai dan non tunai untuk masyarakat yang terdampak pandemi.

Namun, masih ditemukan kurangnya efektifitas dari program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan lagi kebutuhan masing-masing masyarakat di setiap daerah agar dapat mengoptimalkan program, serta memastikan sistem pengawasan yang baik. Kemudian, terkait upaya pemerintah dalam pemenuhan hak PMI, alangkah baiknya apabila pemerintah mengkaji lebih lanjut terkait kebijakan moratorium pemberangkatan PMI mengingat bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia dan telah adanya peluang untuk memberangkatkan PMI ke negara tujuan bekerja, dengan memastikan pematuhan prosedur kesehatan untuk menjamin pelaksanaan hak bagi pekerja, terutama di sektor yang terdampak pandemi Covid-19.[]

Rekomendasi ALSA Indonesia

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Gaya Hidup

Lawan Covid-19

Syarat Sebelum Terima Vaksin COVID-19

Image

News

Jangan Termakan Hoax! Ini Fakta Foto Anak Bayi yang Diklaim Korban Vaksin Covid-19

Image

News

Unggah Foto Jenazah Pasien Covid-19, Anies: Kematian Dalam Kesendirian

Image

News

Hoaks Nomor Telepon Satgas Covid-19 DKI, Ini Faktanya!

Image

News

Corona DKI Makin Gawat! PKS: Wajar Anies Perpanjang Masa PSBB Ketat

Image

News

Hoax! Pemilik SIM C dan A Bakal Dapat Bantuan Covid-19

Image

Gaya Hidup

Lawan Covid-19

Pariwisata Nongsa di Batam Lemas Dipukul Corona

Image

News

Dinkes DKI Putar Otak Tekan Angka Kematian Kasus Covid-19 di Tengah Krisis Lahan Makam

Image

News

Ada 566 Kasus Covid-19 Klaster Keluarga, Anies Bakal Maksimalkan Satgas Tingkat RW

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pesawat Boeing 737 Max Kembali Mengudara Setelah 2 Kecelakaan, Mantan Manajer: Terlalu Dini

Perusahaan Boeing menjawab bahwa keterkaitan tersebut tidak ditemukan

Image
News

Ratusan Warga di Kupang Dievakuasi Akibat Longsor

Longsor di Kupang tewaskan 2 warga yang merupakan pasangan suami isteri

Image
News

Dinkes Sumsel Distribusikan Vaksin ke Lima Daerah

Sumsel bersiap menerima dosis vaksin tahap kedua

Image
News

KPK Panggil Enam Saksi Terkait Skandal Pelarian Nurhadi Cs

Keenamnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FY

Image
News

Wagub DKI Akui PSBB Ketat Belum Mampu Tekan Lonjakan COVID-19 di DKI

Kasus harian corona di Jakarta sepanjang Januari 2021 selalu bertengger di atas 3.000 kasus sehari dan tak kunjung melandai.

Image
News

Wagub NTT Kembali Berkantor Usai Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan

Image
News

5.000 Dosis Vaksin COVID-19 Tiba di Purbalingga

Akan dilakukan pemberian vaksinasi terhadap 20 orang di jajaran Forkompinda Kabupaten Purbalingga

Image
News

Satgas: Jumlah Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Bertambah Dua Orang

Total kasus kematian COVID-19 di Babel menjadi 78 orang

Image
News

WHO Nobatkan Madinah Jadi Kota Tersehat di Dunia

Madinah pun diyakini sebagai kota pertama dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa yang meraih status ini.

Image
News

Survey Balitbang Demokrat Ungkap 68.8 Persen Masyarakat Tak Yakin Manfaat Vaksin

Artinya, vaksinasi yang telah bergulir sejak 13 Januari lalu rupanya masih dibayang-bayangi ketidaktahuan publik

terpopuler

  1. Ditengah Lamaran Kalina - Vicky Prasetyo, Azka Ungkap Dirinya Hanya Putra Deddy Corbuzier

  2. Mainkan Nomor Lotre yang Sama Selama 20 Tahun, Wanita Kanada ini Akhirnya Dapat Jackpot

  3. Bertindak Kebablasan pada Pacar Sewaan, Pria Taiwan Dipenjara

  4. Nekat Buka Sampai Larut Malam, Tempat Karoke Masterpiece Tanjung Duren Disegel Petugas

  5. Dolar AS Melompat Seiring Melebarnya Infeksi COVID-19

  6. Anies Dinilai Tak Transparan Soal Pembelian Lahan Makam Covid-19 Senilai Rp185 M

  7. Citilink Imbau Penumpang Validasi Surat Hasil Tes COVID-19 Melalui eHAC

  8. Typo di Kaleng Kemasan, Perusahaan Bir Jepang Tetap Lanjutkan Penjualan

  9. 20 Tahun Hidup Tanpa Tangan, Pria ini Akhirnya Sukses Terima Transplantasi Lengan Ganda

  10. 4 Zodiak Ini Prinsipnya Hidup dengan Kekayaan Berlimpah!

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Abdul Hamid

Ilusi Dilema Demokrasi dan Integrasi

Image
UJANG KOMARUDIN

Menanti Gebrakan Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Gesits Buktikan Kendaraan Listrik Ramah Perawatan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

VIDEO Gesits, Cita-cita Bangsa Ciptakan Kendaraan Listrik | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

Bukan Mistis, Gangguan Jiwa Adalah Gangguan Medis | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Maya Nabila, Mahasiswa S3 ITB yang Baru Berusia 21 Tahun

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot