Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kewenangannya Dilucuti di RUU Omnibus Law, Asosiasi Pemda Protes

Badri

Kewenangannya Dilucuti di RUU Omnibus Law, Asosiasi Pemda Protes

Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Protes terhadap RUU Omnibus Law terus meluas. Kali ini datang dari asosiasi pemerintah daerah. RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dalam Omnibus Law dianggap telah melucuti kewenangan pemerintah daerah dalam banyak hal. Akibatnya, fungsi pengawasan pemerintah dan berkurangnya pendapatan daerah.

Protes atas RUU Omnibus Law kluster RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dituangkan dalam siaran pers Minggu malam (20/9/2020). Pada bagian atas siaran pers itu, tertulis logo organisasi-organisasi pemerintah daerah seperti APEKSI, ADEKSI, APKASI, ADKASI, dan KPPOD. Sementara di bagian bawah siaran pers tertanda Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi selaku Ketua Umum APKASI, Sigit Karyawan Yunianto, Ketua DPRD Kota Palangkaraya selaku Ketua Umum ADEKSI, Lukman Said, DPRD Kabupaten Pasangkayu selaku Ketua Umum ADKASI, dan Robert Na Endi selaku Direktur Eksekutif KPPOD.

Dalam siaran persnya itu, asosiasi pemerintah daerah menjelaskan, kewenangan daerah yang dilucuti dalam dua RUU itu misalnya, izin lokasi hanya melalui RDTR digital, izin lingkungan, persetujuan lingkungan melalui AMDAL, persetujuan bangunan gedung melalui IMB, perizinan berusaha sejumlah sektor seperti pariwisata, perdagangan dan perindustrian, serta penentuan tarif pajak yang tidak memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

baca juga:

"Karena itulah, asosiasi pemerintahan daerah yang terdiri atas APEKSI, APKASI, ADEKSI, dan ADKASI, bersama KPPOD menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah untuk memastikan agar prinsip otonomi daerah tetap terintegrasi dalam paket Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut," katanya.

Perkumpulan pemerintah daerah itu mengaku memaklumi upaya pemerintah pusat memperkuat perekonomian nasional melalui paket RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan. Sebab, dua RUU itu diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga mensejahterakan masyarakat melalui perbaikan di berbagai kebijakan seperti perizinan dan perpajakan.

"Akan tetapi, otonomi daerah sebagai amanat reformasi juga bertujuan membangun kemandirian dan profesional daerah agar mampu lebih mensejahterakan masyarakat. Maka, segala bentuk peraturan perundangan yang berimplikasi pada proses pembangunan di daerah sudah seharusnya beriringan dengan prinsip otonomi daerah tersebut," ujarnya.

Selain itu, politik kebijakan hingga tata cara penyerahan urusan pemerintahan dinilai harus memperhatikan kedudukan dan kewenangan daerah otonom sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Atas dasar itu, pelayanan dasar sejatinya berada di wilayah pemerintah daerah.

"maka pemberian perizinan dasar tentunya akan lebih efektif jika tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah seperti izin lokasi, izin lingkungan, persetujuan, AMDAL, IMB serta penentuan tarif pajak daerah," ungkapnya.

Pemerintah pusat diakui memang perlu menjamin kemudahan berinvestasi dalam negeri. Tetapi, upaya mendorong kemudahan berinvestasi itu juga tetap harus memastikan bahwa pemerintah daerah menjadi pihak yang memberikan otorisasi atas perizinan berusaha sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Asosiasi pemerintahan daerah sangat mendukung upaya Pemerintah dalam penguatan perekonomian bangsa untuk semakin mensejahterakan masyarakat, seraya tetap memastikan bahwa proses tersebut mendudukkan posisi proporsional pemerintah pusat dan daerah yang akan menjalankan wewenangnya sesuai prinsip otonomi daerah yang telah diatur dalam UUD 1945," terangnya.

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

DPR RI

DPR Minta Penyuluh Agama Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks Dana Haji

Image

News

IBUF Bentuk Tim Analisis UU Ciptaker Bersama Pemerintah dan DPR

Image

News

Budiman Sudjatmiko Ingin DPR Beri Argumen Relevan Soal UU Ciptaker

Image

News

DPRD DKI Bahas APBD-P di Puncak, Politisi PDIP: Saya Sempat Usulkan Rapat Daring 

Image

News

APBD-P DKI Alami Defisit Hingga 46 Persen

Image

News

Hindari Corona Sampai Melipir ke Puncak, Rapat APBD DKI Ternyata Diikuti 800 Peserta 

Image

News

DPRD DKI Bahas APBD di Luar Kota, FITRA: Ini Mencederai Transparansi Anggaran

Image

News

Larang Warga Keluar Kota, Anak Buah Anies dan DPRD DKI Malah Bahas APBD di Puncak

Image

News

Alasan Komisi D DPRD DKI Gelar Rapat Bahas APBD di Puncak Bogor

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Intip 5 Potret Rumah Dinas Mahfud MD, Banyak Koleksi Lukisan!

Wallpaper motif dan beberapa koleksi lukisan membuat rumah dinas Mahfud MD nyaman ya!

Image
News

Gegara Pandemi, DPRD Padang Tunda Pembangunan Kantor Baru

Pembangunan kantor baru DPRD Padang yang mulanya dilaksanakan tahun ini ditunda 2021sebab pengalihan anggaran akibat pandemi COVID-19

Image
News

Perusahaan AS Bagi-bagi Masker Beraroma Daging Babi Asap, Ada yang Mau?

Perusahaan AS ini menciptakan masker dengan bau bacon atau olahan daging babi asap

Image
News

Dispendukcapil Surabaya Imbau Warga Gunakan Chanel Pengaduan Atasi Masalah Adminduk

Agar warga tahu kemana harus melangkah jika mengalami permasalahan dalam layanan Adminduk di Surabaya

Image
News

Pemerintah Sebut UU Cipta Kerja Solusi Permasalahan Ketenagakerjaan

Tingginya angka tenaga kerja produktif, maka dibutuhkan lapangan kerja yang luas pula.

Image
News
MPR RI

Ketua MPR Apresiasi Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung

Ujung dari proses penegakan hukum ini akan bermuara ke pengadilan nanti akan terlihat.

Image
News

PBNU: Sejak Lama Gus Nur Sampaikan Narasi Kebencian ke NU

PBNU mengapresiasi kecepatan polisi menangkap Nur Sugi Raharja alias Gus Nur.

Image
News

ICEL: Kemudahan dan Percepatan Perizinan dalam UU Ciptaker Ancam Perlindungan Lingkungan

Amdal yang sejatinya menjadi kontrol atas potensi pelanggaran lingkungan tak lagi cukup kuat untuk menghentikan itu.

Image
News
Lawan Covid-19

Hari Dokter Nasional, Anies Baswedan: Terima Kasih Atas Perjuangan Menyelamatkan Indonesia

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas kerja kerasnya dalam menghadapi krisis kesehatan.

Image
News

Gus Nur Ditangkap, Fadli Zon: Penangkapan Seperti Ini Mirip Zaman Penjajahan

Fadli tampak menyayangkan penangkapan Gus Nur.

terpopuler

  1. Dulu Hanya Dibayar Rp5 Juta, Kini Iko Uwais Bisa Dapat Rp14 Miliar dalam Satu Main Film

  2. Baca 3 Ayat Al-Qur'an ini Ketika Memiliki Anak Bandel dan Susah Diatur

  3. Keputusan Honda Pindahkan Alex Marquez ke LCR Mulai Dipertanyakan

  4. Pergantian Nama Stadion Lukas Enembe Dipersoalkan karena Hak Ulayat

  5. Ria Ricis Alami Insiden Memalukan, Jilbabnya Ditarik Orang dari Belakang

  6. Hoki Banget! 5 Shio Ini Bakal Naik Jabatan dan Gaji

  7. Lucu Abis, 7 Potret Adu Gaya Kamar Anak Irish Bella dan Citra Kirana

  8. The Economist Anggap Jokowi Seperti Suharto, Rizal Ramli: Penampilan Berubah dari Merakyat Jadi Neo-Otoriter

  9. Puji Hijaunya Kota Surabaya, Hasto: Ini Menanam Budi Pekerti dan Kebaikan

  10. Praktisi Hukum Nilai Tuntutan Penjara Seumur Hidup Atas Benny Tjokro Sudah Proporsional

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda

Image
Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!

Image
Ekonomi

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia