Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasih

Anggota BPK RI

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Image

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi | Istimewa

AKURAT.CO Sejak dikeluarkan pada 3 September 2020, Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menuai kecaman. Berita-berita berikut pandangan berbagai tokoh menghiasi media massa mainstream dan media sosial. Cukup ketik ‘staf ahli direksi BUMN’ di mesin pencari Google, maka kita akan diantarkan pada berbagai konten tersebut.

Jika diamati secara saksama, memang terdapat beberapa persoalan mendasar terkait penerbitan surat edaran tersebut. Selain persoalan good corporate governance—karena BUMN adalah badan usaha yang bahkan sudah banyak di antaranya menjadi perusahaan publik (Tbk)—penggunaan medium surat edaran (SE) oleh kementerian serta ketentuan yang berubah-ubah menjadi sorotan utama. Belum lagi di tengah pandemi saat ini, kesan atau kecurigaan akan adanya ‘bagi-bagi jatah’ dan mobilisasi politik BUMN menjadi semakin mengental.


Kita mulai dari perubahan peraturan. SE yang ditandatangani Menteri BUMN tersebut mengubah ketentuan sebelumnya yang diterbitkan di era menteri sebelumnya, yakni Surat Edaran Nomor SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus dan/atau Sejenisnya. SE tahun 2017 ini sendiri juga mengubah SE sebelumnya yaitu Surat Edaran Nomor S-375/MBU.Wk/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011.


Pelarangan yang paling tegas—sehingga terdapat sandaran yang lebih mudah dipedomani—adalah SE yang diterbitkan Menteri BUMN pada 2011. Dalam SE tersebut sama sekali tidak diberi peluang untuk adanya staf ahli, staf khusus dan sejenisnya. Peluang kemudian mulai dibuka kembali dalam SE tahun 2017.

baca juga:


Meskipun dalam judul dan isi melarang mempekerjakan staf ahli atau apapun namanya, dalam SE tahun 2017 ini terdapat pernyataan yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, bahwa “Larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi pengangkatan tenaga ahli untuk tugas-tugas yang bersifat ad hoc (personal konsultan) untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dengan output tertentu, selama dimungkinkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar.”


Dalam SE tahun 2020, keran dibuka secara resmi, meskipun dengan embel-embel pembatasan jumlah hanya lima orang dan gaji yang tak lebih dari 50 juta rupiah. Pada bagian A dan B dinyatakan bahwa ini adalah untuk mendukung tugas direksi, di mana staf ahli bertugas melakukan analisis, memberi masukan dan pertimbangan atas permasalahan dalam perusahaan. Staf ahli juga dinyatakan harus independen dan kompeten dalam bidangnya.


Padahal, jika alasannya adalah adanya pelanggaran oleh direksi, semestinya diambil tindakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran dalam pengangkatan staf ahli, misalnya, pemerintah sebagai pemegang saham tunggal atau mayoritas bisa mengintervensi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dengan adanya SE tersebut, ternyata bukan tindakan hukum yang diambil tetapi justru mengadopsi pelanggaran tersebut ke dalam sistem, katakanlah semacam legalisasi.


Berdasar bagian A dan B dalam SE tahun 2020 ini, kita sampai pada persoalan kedua, bahwa pengangkatan staf ahli bagi direksi pada dasarnya mendiskreditkan kualifikasi direksi itu sendiri. Sebab posisi direksi dalam direksi BUMN pada dasarnya adalah jabatan profesional, sehingga dengan sendirinya siapapun yang duduk di situ haruslah orang yang ahli dalam menjalankan tugasnya.


Di samping itu, bersama-sama dengan direksi dalam setiap BUMN terdapat puluhan atau ratusan karyawan yang memang ahli dalam bidang usahanya. Bahkan dengan rata-rata BUMN telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, adanya kebutuhan ad hoc pun akan sangat terbatas. Sebab dalam setiap BUMN sudah pasti ada sistem atau mekanisme yang ajeg, sehingga pengangkatan staf ahli yang dipekerjakan dalam jangka waktu yang panjang menjadi mubazir.


Logika pengangkatan staf ahli direksi menjadi lebih kacau lagi jika jabatan staf ahli diberikan pada mereka yang berlatar belakang politik, bukan keahlian sesuai bidang usaha BUMN, atau terkoneksi dengan partai atau tokoh politik tertentu. Jika hal ini yang terjadi, maka itu menjadi justifikasi bahwa pemerintah melalui kementerian BUMN tidak menjalankan good corporate governance secara penuh. Dalam hal ini kita juga harus mencatat bahwa menteri adalah lebih sebagai sebuah jabatan politik ketimbang profesional.

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

News

Tahun Nizami Ganjavi

Image

News

Pesan Doni Monardo kepada Putra-putri “Pahlawan Citarum Harum”

Image

News

Gara-gara Taruhan, Dua Pria Garang Kolombia Ini 'Besarkan' Payudara

Image

News

BPK Apresiasi Program Akselerasi Transformasi Digital Kemenkominfo

Image

News

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image

News

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image

News

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Image

News

Orang Tua yang Mengirim Anak ke Penjara

Image

Iptek

Desain Kolom Pencarian Google Pada Ponsel Kini Lebih Efisien

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kasus Sembuh COVID-19 di Pamekasan Bertambah Dua Orang

kasus sembuh dari paparan COVID-19 di Pamekasan mencapai 1.062 orang

Image
News

Pemkot Batam Izinkan Warga Jalankan Ibadah Ramadan di Masjid

Pelaksanaan ibadah Ramadan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 .

Image
News

Polda Sumut Larang Adanya Sahur On The Road Selama Ramadan

Kegiatan asmara subuh yang umumnya dilakukan oleh anak muda juga dilarang

Image
News

Jelang Ramadan, Objek Wisata di Ternate Dipenuhi Warga

Sejak pagi ratusan warga datang ke lokasi itu telah memenuhi areal parkir untuk menikmati pesona wisata pantai

Image
News

SBY Daftarkan Merek PD Secara Pribadi, Pendiri Demokrat Ajukan Penolakan

Wisnu selaku pendiri dan saksi sejarah berdirinya Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY bukanlah sebagai pendiri Demokrat.

Image
News
DPR RI

Barbuk 1,9 Kg Emas Dicuri Pegawai, KPK Diminta Evaluasi Sistem Pengawasan

Selalu ada ruang perbaikan untuk memperkuat sisi pengawasan sistem operasional kerja KPK

Image
News

Polres Surakarta Tahan Seorang Pengedar Narkoba

Pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2)

Image
News

Petugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan 22.230 Benih Lobster ke Singapura

Petugas gabungan menggagalkan penyelundupan 23.230 benih bening lobster (BBL) atau benur dari Kepulauan Riau dikirim ke Singapura.

Image
News

15 Tahun Buron, Hendro Tak Berkutik Saat Ditangkap Tim Tabur Kejaksaan

Kejagung menangkap mantan Direktur PD BPR BKK Dukuhseti, Hendro (45) setelah buron 15 tahun.

Image
News

Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan, Ini Daftar Lokasi Rukyatul Hilal

Kemenag menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1442 H di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia.

terpopuler

  1. Pangeran Philip Meninggal Dunia, Berapa Total Harta Kekayaannya?

  2. Klasemen Liga Spanyol: Madrid Rebut Puncak Klasemen Usai Menangi El Clasico

  3. Pembangunan Tugu Sepeda Sudah 80 Persen, Pekerja: Tinggal Pasang Lampu 

  4. Beli Jaket di Swalayan, Wanita Ini Malah Temukan Barang Tak Terduga di Kantong

  5. Isak Tangis Warga Toraja Tak Terhindarkan Saat Dua Jenazah Guru Tiba di RSUD Mimika

  6. Minyak Balur Ini Atasi Insomnia dan Bisa untuk Aroma Terapi 

  7. Begini Makna Jihad yang Sesungguhnya Menurut Gus Baha

  8. Bukan Cinta, Ini Ciri Pasangan Terobsesi Padamu

  9. Kalina Oktarani Usik Kehidupan Zaskia Gotik, Penggemar Terpancing Emosi

  10. Usai Mengamuk di NTT dan Timor Leste, Badai Seroja Bersiap Terjang Australia

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: DP 0 Persen
Info Kementan
Paramount Land
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ajib Hamdani

Peningkatan Plafond KUR Pemerintah, Menguntungkan UKM atau Konglomerasi?

Image
Abdul Bari

Merefleksikan Kembali Arti Kesuksesan

Image
Khazangul Huseynova

Tahun Nizami Ganjavi

Image
Roso Daras

Pesan Doni Monardo kepada Putra-putri “Pahlawan Citarum Harum”

Wawancara

Image
Video

VIDEO Menstruasi Gak Lancar Tanda Ada Kista dan Berujung ‘Angkat’ Rahim?!? | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

VIDEO Keliling Ruang Kontrol BMKG, Tempat Pantau Cuaca Hingga Bencana se-Indonesia | Akurat Talk

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Lia Eden, Pemimpin Sekte Takhta Kerajaan Tuhan

Image
Gaya Hidup

Hartini Chairudin, Pemilik Brand Radwah Meninggal Dunia

Image
News

6 Potret Menyentuh Jokowi dengan Warga, Terbaru Berikan Jaket ke Pemuda NTT Korban Longsor