Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasih

Anggota BPK RI

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Image

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi | Istimewa

AKURAT.CO Sejak dikeluarkan pada 3 September 2020, Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menuai kecaman. Berita-berita berikut pandangan berbagai tokoh menghiasi media massa mainstream dan media sosial. Cukup ketik ‘staf ahli direksi BUMN’ di mesin pencari Google, maka kita akan diantarkan pada berbagai konten tersebut.

Jika diamati secara saksama, memang terdapat beberapa persoalan mendasar terkait penerbitan surat edaran tersebut. Selain persoalan good corporate governance—karena BUMN adalah badan usaha yang bahkan sudah banyak di antaranya menjadi perusahaan publik (Tbk)—penggunaan medium surat edaran (SE) oleh kementerian serta ketentuan yang berubah-ubah menjadi sorotan utama. Belum lagi di tengah pandemi saat ini, kesan atau kecurigaan akan adanya ‘bagi-bagi jatah’ dan mobilisasi politik BUMN menjadi semakin mengental.


Kita mulai dari perubahan peraturan. SE yang ditandatangani Menteri BUMN tersebut mengubah ketentuan sebelumnya yang diterbitkan di era menteri sebelumnya, yakni Surat Edaran Nomor SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus dan/atau Sejenisnya. SE tahun 2017 ini sendiri juga mengubah SE sebelumnya yaitu Surat Edaran Nomor S-375/MBU.Wk/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011.


Pelarangan yang paling tegas—sehingga terdapat sandaran yang lebih mudah dipedomani—adalah SE yang diterbitkan Menteri BUMN pada 2011. Dalam SE tersebut sama sekali tidak diberi peluang untuk adanya staf ahli, staf khusus dan sejenisnya. Peluang kemudian mulai dibuka kembali dalam SE tahun 2017.

baca juga:


Meskipun dalam judul dan isi melarang mempekerjakan staf ahli atau apapun namanya, dalam SE tahun 2017 ini terdapat pernyataan yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, bahwa “Larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi pengangkatan tenaga ahli untuk tugas-tugas yang bersifat ad hoc (personal konsultan) untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dengan output tertentu, selama dimungkinkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar.”


Dalam SE tahun 2020, keran dibuka secara resmi, meskipun dengan embel-embel pembatasan jumlah hanya lima orang dan gaji yang tak lebih dari 50 juta rupiah. Pada bagian A dan B dinyatakan bahwa ini adalah untuk mendukung tugas direksi, di mana staf ahli bertugas melakukan analisis, memberi masukan dan pertimbangan atas permasalahan dalam perusahaan. Staf ahli juga dinyatakan harus independen dan kompeten dalam bidangnya.


Padahal, jika alasannya adalah adanya pelanggaran oleh direksi, semestinya diambil tindakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran dalam pengangkatan staf ahli, misalnya, pemerintah sebagai pemegang saham tunggal atau mayoritas bisa mengintervensi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dengan adanya SE tersebut, ternyata bukan tindakan hukum yang diambil tetapi justru mengadopsi pelanggaran tersebut ke dalam sistem, katakanlah semacam legalisasi.


Berdasar bagian A dan B dalam SE tahun 2020 ini, kita sampai pada persoalan kedua, bahwa pengangkatan staf ahli bagi direksi pada dasarnya mendiskreditkan kualifikasi direksi itu sendiri. Sebab posisi direksi dalam direksi BUMN pada dasarnya adalah jabatan profesional, sehingga dengan sendirinya siapapun yang duduk di situ haruslah orang yang ahli dalam menjalankan tugasnya.


Di samping itu, bersama-sama dengan direksi dalam setiap BUMN terdapat puluhan atau ratusan karyawan yang memang ahli dalam bidang usahanya. Bahkan dengan rata-rata BUMN telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, adanya kebutuhan ad hoc pun akan sangat terbatas. Sebab dalam setiap BUMN sudah pasti ada sistem atau mekanisme yang ajeg, sehingga pengangkatan staf ahli yang dipekerjakan dalam jangka waktu yang panjang menjadi mubazir.


Logika pengangkatan staf ahli direksi menjadi lebih kacau lagi jika jabatan staf ahli diberikan pada mereka yang berlatar belakang politik, bukan keahlian sesuai bidang usaha BUMN, atau terkoneksi dengan partai atau tokoh politik tertentu. Jika hal ini yang terjadi, maka itu menjadi justifikasi bahwa pemerintah melalui kementerian BUMN tidak menjalankan good corporate governance secara penuh. Dalam hal ini kita juga harus mencatat bahwa menteri adalah lebih sebagai sebuah jabatan politik ketimbang profesional.

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

Iptek

Desain Kolom Pencarian Google Pada Ponsel Kini Lebih Efisien

Image

News

Tragedi Black January

Image

News

Transformasi Episode Dalam Dimensi Merdeka Belajar

Image

News

Tiga Cerita Selera Humor Prof Muladi, Sisi Lain

Image

News

Keterbukaan Informasi: Gapura Pencegahan Korupsi

Image

News

Hidup Sukses dengan Lima Jari

Image

News

Memangkas Birokrasi

Image

News

Perdayai Aparat, Kartel Narkoba Kolombia Nekat Simpan Kokain dalam Implan Payudara Wanita

Image

News

Gunung Merapi Siaga, Warga Pengungsi di Magelang Bertambah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Ada 'Taliban' di KPK, Alexander Marwata: Mungkin Maksudnya 'Militan' Berantas Korupsi

Alexander Marwata membantah adanya isu radikalisme dan "Taliban" yang kembali muncul di KPK.

Image
News

Oknum Polisi Diduga Terlibat Kasus Pencurian Mobil Pikap di Merangin

Oknum Polri yang berinisial SR itu ditangkap warga setelah dikejar usai mencuri mobil.

Image
News

Usung Vaksinasi Rumah ke Rumah, Ridwan Kamil: Puskesmas di Jabar Belum Memadai

Pemerintah Provinsi Jabar akan mengusulkan skema vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah warga.

Image
News

Sebanyak 92 Nakes di RSUD Marsidi Judono Belitung Divaksin Covid-19

Total seluruh nakes dan non kesehatan lainnya di RSUD Marsidi Judono Belitung yang akan disuntik vaksin COVID-19 sebanyak 347 orang

Image
News

Tenaga Medis Puskesmas di Lebak Disuntik Vaksin Covid-19

Hari ini sebanyak enam petugas medis menjalani vaksinasi COVID-19

Image
News

Polda Sumsel Ungkap Kematian Dokter Bukan Akibat Vaksin Covid-19

Polda Sumsel mengungkap kematian seorang dokter di Palembang, Jamhari Farzal pada Jumat (22/1)

Image
News
Lawan Covid-19

Kepala Dusun di Kubu Raya Jadi Kadus Pertama yang Disuntik Vaksin COVID-19

Agung Sedhayu menjadi kadus pertama di Indonesia yang mendapat suntikan vaksin COVID-19

Image
News

90 Persen Warga Tangsel Tertib Gunakan Masker

Pemkot Tangsel klaim bahwa 90 persen masyarakat sudah tertib menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah atau ruangan

Image
News

Soal Pigai, Teddy ke Ambroncius Nababan: Bantahlah dengan Argumen Bukan Hinaan

Ambroncius Nababan mengunggah foto Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai disandingkan dengan foto gorila

Image
News

Polresta Bandung Tangkap Belasan Bandar Sayur Keroyok Anggota Ormas

Kasus itu bermula dari adanya ketidaksukaan antara seorang bandar sayur berinisial YS terhadap dua korban tersebut karena sering dipalak

terpopuler

  1. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Resmikan Brand Ekonomi Syariah

  2. 7 Potret Memesona Nora Alexandra dengan Pakaian Khas Bali, Cantik Paripurna!

  3. Gak Mau Kalah Sama RI, Paman Sam Pilih Wanita Pertama Sebagai Bendahara Negara

  4. Turnamen Berakhir, Pebulutangkis Indonesia Pulang Hari Ini

  5. Humor Gus Dur; Rapat IPPNU

  6. 5 Meme Lucu Liverpool Dikalahkan MU di Piala FA, Trio Firmansah Babak Belur

  7. Bren Esports, Penakluk Tim Indonesia Juarai M2 World Championship

  8. 5 Amalan Pembuka Pintu Rezeki yang Patut Dibaca Setiap Hari

  9. Dikabarkan Billy Syahputra Positif Covid-19, Ibunda Amanda Manopo Ingatkan Jangan Makan Gorengan

  10. Gagal Terus Bina Rumah Tangga, Vicky Prasetyo Anggap Salah Metode Pernikahan

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Abdul Hamid

Ilusi Dilema Demokrasi dan Integrasi

Image
UJANG KOMARUDIN

Menanti Gebrakan Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Gesits Buktikan Kendaraan Listrik Ramah Perawatan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

VIDEO Gesits, Cita-cita Bangsa Ciptakan Kendaraan Listrik | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

Bukan Mistis, Gangguan Jiwa Adalah Gangguan Medis | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Maya Nabila, Mahasiswa S3 ITB yang Baru Berusia 21 Tahun

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot