Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasih

Anggota BPK RI

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Image

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi | Istimewa

AKURAT.CO Sejak dikeluarkan pada 3 September 2020, Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menuai kecaman. Berita-berita berikut pandangan berbagai tokoh menghiasi media massa mainstream dan media sosial. Cukup ketik ‘staf ahli direksi BUMN’ di mesin pencari Google, maka kita akan diantarkan pada berbagai konten tersebut.

Jika diamati secara saksama, memang terdapat beberapa persoalan mendasar terkait penerbitan surat edaran tersebut. Selain persoalan good corporate governance—karena BUMN adalah badan usaha yang bahkan sudah banyak di antaranya menjadi perusahaan publik (Tbk)—penggunaan medium surat edaran (SE) oleh kementerian serta ketentuan yang berubah-ubah menjadi sorotan utama. Belum lagi di tengah pandemi saat ini, kesan atau kecurigaan akan adanya ‘bagi-bagi jatah’ dan mobilisasi politik BUMN menjadi semakin mengental.


Kita mulai dari perubahan peraturan. SE yang ditandatangani Menteri BUMN tersebut mengubah ketentuan sebelumnya yang diterbitkan di era menteri sebelumnya, yakni Surat Edaran Nomor SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus dan/atau Sejenisnya. SE tahun 2017 ini sendiri juga mengubah SE sebelumnya yaitu Surat Edaran Nomor S-375/MBU.Wk/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011.


Pelarangan yang paling tegas—sehingga terdapat sandaran yang lebih mudah dipedomani—adalah SE yang diterbitkan Menteri BUMN pada 2011. Dalam SE tersebut sama sekali tidak diberi peluang untuk adanya staf ahli, staf khusus dan sejenisnya. Peluang kemudian mulai dibuka kembali dalam SE tahun 2017.

baca juga:


Meskipun dalam judul dan isi melarang mempekerjakan staf ahli atau apapun namanya, dalam SE tahun 2017 ini terdapat pernyataan yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, bahwa “Larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi pengangkatan tenaga ahli untuk tugas-tugas yang bersifat ad hoc (personal konsultan) untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dengan output tertentu, selama dimungkinkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar.”


Dalam SE tahun 2020, keran dibuka secara resmi, meskipun dengan embel-embel pembatasan jumlah hanya lima orang dan gaji yang tak lebih dari 50 juta rupiah. Pada bagian A dan B dinyatakan bahwa ini adalah untuk mendukung tugas direksi, di mana staf ahli bertugas melakukan analisis, memberi masukan dan pertimbangan atas permasalahan dalam perusahaan. Staf ahli juga dinyatakan harus independen dan kompeten dalam bidangnya.


Padahal, jika alasannya adalah adanya pelanggaran oleh direksi, semestinya diambil tindakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran dalam pengangkatan staf ahli, misalnya, pemerintah sebagai pemegang saham tunggal atau mayoritas bisa mengintervensi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dengan adanya SE tersebut, ternyata bukan tindakan hukum yang diambil tetapi justru mengadopsi pelanggaran tersebut ke dalam sistem, katakanlah semacam legalisasi.


Berdasar bagian A dan B dalam SE tahun 2020 ini, kita sampai pada persoalan kedua, bahwa pengangkatan staf ahli bagi direksi pada dasarnya mendiskreditkan kualifikasi direksi itu sendiri. Sebab posisi direksi dalam direksi BUMN pada dasarnya adalah jabatan profesional, sehingga dengan sendirinya siapapun yang duduk di situ haruslah orang yang ahli dalam menjalankan tugasnya.


Di samping itu, bersama-sama dengan direksi dalam setiap BUMN terdapat puluhan atau ratusan karyawan yang memang ahli dalam bidang usahanya. Bahkan dengan rata-rata BUMN telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, adanya kebutuhan ad hoc pun akan sangat terbatas. Sebab dalam setiap BUMN sudah pasti ada sistem atau mekanisme yang ajeg, sehingga pengangkatan staf ahli yang dipekerjakan dalam jangka waktu yang panjang menjadi mubazir.


Logika pengangkatan staf ahli direksi menjadi lebih kacau lagi jika jabatan staf ahli diberikan pada mereka yang berlatar belakang politik, bukan keahlian sesuai bidang usaha BUMN, atau terkoneksi dengan partai atau tokoh politik tertentu. Jika hal ini yang terjadi, maka itu menjadi justifikasi bahwa pemerintah melalui kementerian BUMN tidak menjalankan good corporate governance secara penuh. Dalam hal ini kita juga harus mencatat bahwa menteri adalah lebih sebagai sebuah jabatan politik ketimbang profesional.

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

News

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Image

Olahraga

Tour De France 2020

"Superman" Menangi Etape ke-17 dalam Pertarungan Tanjakan

Image

News

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Al-Quran

Image

News

Anomali Masjid

Image

News

7 Aksi 'Gila' Pablo Escobar, Bakar Uang Rp20 Miliar hingga Mau Lunasi Utang Negara

Image

News

Menyoal Ketahanan Pangan yang Belum Memuaskan

Image

News

Banalitas Ekonomi Umat (Islam)

Image

News

Energi Berbagi dan Memerdekakan dari Nurhayati Subakat

Image

News

Al-Quran untuk Mahligai Keluarga

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Istri Jenderal Andika Bantu Pedagang Terdampak Covid-19 di Ketep Pass

Ketep Pass merupakan objek wisata yang lokasinya berada di puncak bukit Sawangan tepat di tengah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu

Image
News

Istri Mendiang Sekda Saefullah Bikin Surat Terbuka, Begini Isinya

Rusmiati meminta masyarakat membukakan pintu maaf atas kesalahan Saefullah semasa hidupnya.

Image
News

Gagal Bujuk PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran, AS Terancam 'Dikucilkan Maksimal'

Hampir semua anggota DK PBB lainnya mempermasalahkan hal ini

Image
News

TNI AD Dukung Segala Inovasi untuk Tangani Pandemi Covid-19

TNI dukung penelitian UGM Yogyakarta tentang inovasi alat kesehatan untuk menangani pandemi virus COVID-19.

Image
News

5 Fakta Dentuman Misterius di DKI Jakarta dan Banten, Diduga Bersumber dari Petir

Suara dentuman diduga berasal dari petir

Image
News

BMKG Duga Dentuman Misterius di Jaksel dan Jaktim Bersumber dari Gunung Salak

BMKG menduga dentuman di Jaksel dan Jaktim bersumber dari aktivitas petir.

Image
News

Kalau Pilkada Dilaksanakan di Tengah Pandemi, KAMI: Jokowi Ingkar Janji

KAMI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara negara menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Image
News

Bareskrim: Semua CCTV di Gedung Utama Kejagung Hangus Terbakar

Rekaman CCTV tidak bisa ditelaah atau didalami oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Pusinafis serta penyidik kepolisian.

Image
News

Pekan Ini, Kemendikbud Akan Bahas Soal Percepatan Penyaluran Dana BOP 2020

Materi webinar ini terdiri dari sesi diskusi khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan.

Image
News

Ferdinand: Sebaiknya Pilkada Ditunda, Presiden Beberapa Kali Bicara Kesehatan Prioritas

Ferdinand menyebut Presiden Jokowi pernah mengatakan kesehatan adalah prioritas.

terpopuler

  1. Tunda Pergi Haji Demi Temani Valentino Rossi, Komeng: Dia Itu Anak Tongkrongan

  2. Viral, Foto KTP Wanita Ini Sukses Bikin Iri Warganet karena Kelewat Cantik

  3. Wabup Mabuk dan Tabrak Polwan Hingga Tewas, Fahira Idris: Hancur Hati Ini

  4. Polling Soal Vaksin Covid-19, Netizen: Saya Ingin Sehat, Halal-Haram Biar Urusan Saya dan Tuhan

  5. Niat Jadikan Kawasan Hijau, Hutan Mini di Apartemen China Justru Jadi Ladang Nyamuk

  6. Telah Bercerai, Song Hye Kyo Diduga Masih Rayakan Ulang Tahun Song Joong Ki

  7. Napi Asal China Lapas Tangerang Kabur, Kapolda : Kita Akan Kejar

  8. Ariel NOAH Didoakan Tambah Soleh oleh Putrinya, Alleia Anata

  9. Ferdinand ke Tengku Zulkarnain: Jangan Identikkan Kadrun dengan Umat Islam

  10. Tanggapi Mutilasi Rinaldi, Pimpinan DPR Imbau Anak Muda Hati-hati di Sosial Media

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Image
UJANG KOMARUDIN

Berdaya Karena Corona

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Membangun Kembali Kejayaan Islam

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!

Image
Ekonomi

Celana Dalam Bekas Laku Rp50 Juta, Kepoin Harta Kekayaan Fantastis DJ Dinar Candy!