Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

UJANG KOMARUDIN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

Quo Vadis Kampus Merdeka

Image

Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. Dalam rapat ini juga membahas terkait polemik pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kebijakan kampus merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim menuai banyak polemik. Terkesan bagus secara konseptual, namun dalam operasionalnya justru bisa menyesatkan bagi para stakeholder di dunia pendidikan. Konsep yang tidak dikalkulasi secara matang, hanya akan menjadikan kampus, sebagai institusi tempat tumbuhnya, komersialisasi, kapitalisasi, dan liberalisasi dunia pendidikan.  

Kampus-kampus di Indonesia memang masih terbelenggu, bukan hanya karena persoalan klasik yang membayangi, seperti persoalan civitas akademika kampus, yang masih berkutat pada persoalan administrasi. Namun juga persoalan office politik, dan campur tangan pemerintah dalam dunia akademik.

Dosen dipaksa untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tri dharma perguruan tinggi, yang menguras tenaga dan pikiran. Mahasiswa juga dijejali dengan mata kuliah yang sangat banyak, sehingga banyak mempelajari teori, tapi miskin implementasi. Hebat secara teoritik. Tapi memble ketika sudah menghadapi realitas kehidupan.

baca juga:

Kebijakan kampus merdeka, sejatinya jangan hanya terkesan merdu di dengar. Dan seolah-olah indah dipandang. Sebagai konduktor, Mendikbud harus dapat mengakselerasikan kebijakannya secara tepat, sehingga dapat dinikmati oleh civitas akademika kampus, yang menjadi sasaran kebijakannya. Bukan malah memaksakan sesuatu yang hanya terdengar merdu, tapi hanya di alam pikiran Mendikbud saja. Karena komposisi yang baik, hanya akan dapat tercipta apabila seluruh stakeholder pendidikan di perguruan tinggi dilibatkan di dalamnya. Sehingga timbulnya nada-nada sumbang, karena salah dalam mengkalkulasi kebijakan dapat dihindari.

Karena pada dasarnya, sesuatu yang datang dari atas, kebijakan yang dibuat dari Kemendikbud, belum tentu cocok dan dapat dioperasionalisasikan di kampus-kampus. Konsep yang baik, jika tak bisa dieksekusi di lapangan, sama saja dengan menanam tumbuhan, namun tak disiram, akan mati kekeringan.

Kebijakan kampus merdeka, jangan hanya terlihat seolah-olah baik, karena memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk secara sukarela, boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya, sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Artinya mahasiswa bisa belajar di kelas, magang atau praktek kerja di industri dan organisasi, pertukaran mahasiswa, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Namun yang menjadi persoalan, apakah ada payung hukum kampus merdeka tersebut, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lainnya, sehingga kampus merdeka menjadi kuat secara legitimasi. Ataukah hanya sekedar aturan Mendikbud saja. Sehingga ketika Menteri berganti, maka kebijakan kampus merdeka pun bisa diganti.

Dunia kampus, banyak mengeluhkan kebijakan kampus merdeka, selain karena konsepnya yang masih kabur dan belum jelas, tak bisa dipahami oleh stakeholder pendidikan, dan dalam implementasinya juga membuat pihak kampus pusing tujuh keliling.

Dengan adanya kebijakan kampus merdeka, kampus-kampus harus merubah kurikulum. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2017 saja, yang belum lama diimplementasikan oleh universitas-universitas, membuat banyak kekacauan di internal kampus. Apalagi adanya kampus merdeka, yang menganggap 40 SKS mahasiswa, bisa dikonversi dengan magang di perusahaan, dll.

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Rustam Ibrahim Tunggu Gebrakan Menteri Nadiem soal Penegakkan Nilai Keberagamaan dan Toleransi

Image

News

5 Fakta penting Asesmen Nasional yang Ditunda hingga September 2021

Image

News

PKB Minta Kinerja Mendikbud Dievaluasi

Image

News

Ini Alasan Abdul Mu'ti Menolak Masuk Kabinet

Image

News

Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Harus Disetujui Orangtua Siswa

Image

Iptek

Jawab Tantangan Tranformasi Digital di Dunia Pendidikan, Gerakan Literasi Digital Digaungkan

Image

News

Menteri Nadiem Pastikan BSU untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tepat Sasaran

Image

News

Fahira: Keputusan Sekolah Tatap Muka di Januari 2021 Tidak Tepat

Image

Ekonomi

Startup Pahamify Apresiasi Para Guru dengan Gelaran Unik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Seorang Wanita Nekat Bunuh Diri Lompat dari Apartemen, Sialnya Ada Wanita Lain yang Malah Tertimpa Jasadnya

Wanita yang tertimpa jasad itu langsung dapat perawatan

Image
News

Ambroncius Klarifikasi Soal Postingannya yang Sandingkan Natalius Pigai dengan Gorila

Ia mengakui postingan itu ia buat sendiri

Image
News

Geram dengan Hoax Vaksin Covid-19, Ruhut: Tolonglah Hormati Kerja Keras Pak Jokowi!

Menurutnya, hoax itu dapat membuat masyarakat bingung

Image
News

Habiburokhman Sesalkan Sikap Ambroncius yang Menghina Natalius Pigai

Pasalnya hinaan tersebut mengarah pada fisik Natalius Pigai

Image
News

PPKM Diperpanjang, Ini Syarat Perjalanan Keluar-Masuk Pulau Jawa

Masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan

Image
News

Sabdatama dan Sabdaraja, Akar Perkara Dua Adik Tiri Sultan Lepas Tangan dari Jabatan di Keraton Yogyakarta

Gusti Yudha beserta para rayi dalem sampai sekarang juga masih menolak Sabdatama, Sabdaraja, juga Dhawuh Raja

Image
News

Mahfud MD: Kalau Tak Suka dengan Statment Orang, Jangan Hina dengan Gambar Hewan

Menurut Mahfud, jika seseorang tidak suka dan berbeda pandangan dengan Natalius Pigai, tidak elok menghinanya dengan gamba hewan.

Image
News

Lima Orang Tewas Keracunan Gas Bocor SMGP di Mandailing Natal

Sedikitnya lima orang meninggal dunia akibat keracunan gas dari kebocoran pipa gas milik PT Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP).

Image
News
Lawan Covid-19

Kebijakan Larangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang hingga 8 Februari

Penutupan sementara akses masuk warga negara asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia diperpanjang mulai 26 Januari hingga 8 Februari.

Image
News

Ada 'Taliban' di KPK, Alexander Marwata: Mungkin Maksudnya 'Militan' Berantas Korupsi

Alexander Marwata membantah adanya isu radikalisme dan "Taliban" yang kembali muncul di KPK.

terpopuler

  1. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Resmikan Brand Ekonomi Syariah

  2. 7 Potret Memesona Nora Alexandra dengan Pakaian Khas Bali, Cantik Paripurna!

  3. Gak Mau Kalah Sama RI, Paman Sam Pilih Wanita Pertama Sebagai Bendahara Negara

  4. Turnamen Berakhir, Pebulutangkis Indonesia Pulang Hari Ini

  5. 5 Amalan Pembuka Pintu Rezeki yang Patut Dibaca Setiap Hari

  6. 5 Meme Lucu Liverpool Dikalahkan MU di Piala FA, Trio Firmansah Babak Belur

  7. Humor Gus Dur; Rapat IPPNU

  8. Dikabarkan Billy Syahputra Positif Covid-19, Ibunda Amanda Manopo Ingatkan Jangan Makan Gorengan

  9. Luhut Resmi Gantikan Bob Hasan Jadi Ketua Umum PASI

  10. Sony Xperia Mini Siap Saingi iPhone 12 Mini

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Abdul Hamid

Ilusi Dilema Demokrasi dan Integrasi

Image
UJANG KOMARUDIN

Menanti Gebrakan Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Gesits Buktikan Kendaraan Listrik Ramah Perawatan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

VIDEO Gesits, Cita-cita Bangsa Ciptakan Kendaraan Listrik | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

Bukan Mistis, Gangguan Jiwa Adalah Gangguan Medis | Akurat Talk (3/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Maya Nabila, Mahasiswa S3 ITB yang Baru Berusia 21 Tahun

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot