Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi | Istimewa

AKURAT.CO, Politics is a hard and slow boring of hard boards.” Max Weber (1863-1920) 

Demokratisasi sebagai sebuah proses politik memerlukan waktu. Sebab seperti dalam metafor Max Weber, proses konsolidasi politik sebuah negara seperti proses mengebor balok kayu yang alot. Supaya proses tersebut bisa terus berjalan diperlukan optimisme, kerja keras dan kontinuitas dari tiga pilar demokrasi: eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Semangat demokratisasi ini mengental dalam kegiatan penyerahan Laporan Keuangan (LK) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 pada Kamis, 13 Agustus 2020. MK sendiri, pada hari itu, berulang tahun yang ke-17. Dalam usia yang relatif muda ini, MK telah menjadi salah satu lembaga yang menjadi pusat perhatian karena berfungsi menjaga proses demokratisasi bisa berjalan.  

baca juga:

Kini, di tengah pandemi Covid-19 dan persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) keputusan-keputusan bijak dan tepat MK kembali ditunggu. Terkait penanganan Covid-19, misalnya, MK sejauh ini tengah menangani 8 gugatan yang diajukan masyarakat, yakni sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai fungsi yudikatif, keputusan MK akan menentukan kualitas dan dengan sendirinya tingkat kedipercayaannya sebagai salah satu lembaga demokrasi.

Di sisi lain, demokratisasi di tengah badai pandemi pada dasarnya juga terus dilakukan eksekutif. Keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi, misalnya, tidak saja dalam menekan angka korban tetapi juga dalam memastikan supaya perekonomian kembali bertumbuh normal, akan sangat menentukan tingkat kepercayaan warga negara akan demokrasi. 

Sebab dalam situasi sosio-politik yang disruptif, di mana ekonomi merupakan faktor penentu, proses demokratisasi tak akan berjalan baik. Warga negara yang lapar atau berkekurangan kebutuhan pokok tidak saja amat mudah terprovokasi, tetapi juga rentan dipengaruhi paham ekstremisme atau memperjual-belikan dalam pemilihan umum maupun Pilkada. 

Langkah pemerintah yang melakukan segala cara untuk meningkatkan kemampuan belanja rakyat, oleh karena itu, sudah sangat tepat. Sejauh ini sudah dijalankan bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), kartu prakerja, listrik gratis, subsidi upah dan kini akan hadir subsidi pulsa karena internet telah meningkat menjadi kebutuhan pokok. Secara ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar pertumbuhan dan oleh karena itu pemerintah tidak ingin rakyat berhenti belanja.

Seiring dengan itu, perubahan sosio-ekonomi yang dramatis sejak pendemi Covid-19 memerlukan kecepatan respons atau, kalau tidak, situasi akan menjadi tak terkendali. Dalam konteks ini bisa dipahami kenapa pemerintah melakukan perubahan berbagai peraturan terkait penanganan. Karena merupakan situasi yang tak lazim, misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pandemi ini serta pemahaman dan penguasaan keduanya amat berpengaruh. 

Oleh karena itu, dalam birokrasi biasanya lebih berlaku kecepatan, sehingga proses pendalaman suatu konsep kebijakan berjalan seiring waktu. Sejauh tidak bertentangan secara konstitusional, pemerintah akan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan di tengah suatu situasi supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan. 

Singkat kata, supaya bisa bertindak cepat, birokrasi  memerlukan landasan hukum. Dalam situasi darurat seperti saat ini, misalnya, telah terjadi berbagai perubahan peraturan hukum. Lihat misalnya bagaimana Keputusan Presiden (Keppres) No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional terlahir. Keppres ini membatalkan beberapa peraturan presiden (Perpres) sebelumnya. 

Demikian pula, dengan menimbang kefektifan dan efisiensi, secara struktural-kelembagaan, lembaga yang menangani bencana pandemi ini terus disesuaikan. Di tahap awal kita mengenal istilah Gugus Tugas, kemudian Pusat Krisis, dan sesuai Perpres No. 82/2020, dibentuk suatu komite, Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), serta Satuan Tugas.

Akan tetapi, itu tidak berarti pemerintah bergerak tanpa check and balances. Demokrasi kita, baik sesuai naskah asli Undang-undang dasar 1945 maupun yang sudah diamandemen, telah mewajibkan adanya berbagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, BPK dan seterusnya. Secara lebih mendasar, perjalanan demokrasi diawasi dan diperkuat dengan adanya civil society, baik dalam bentuk lembaga maupun perorangan.

Adalah wajar, dalam proses demokratisasi, jika bagi sebagian masyarakat adanya gugatan atau sengketa di MK terlihat sebagai cermin kesalahan atau keteledoran pemerintah dalam menerbitkan peraturan atau perdebatan sengit di DPR-RI sebagai cermin conflict of interests yang tak wajar. Akan tetapi, sebenarnya, dalam demokrasi semua itu justru menunjukkan bahwa proses check and balances terjadi. Sistem demokrasi, ketika berjalan dengan baik, dengan sendirinya akan meluruskan jika terjadi penyimpangan dan akan memperbaiki jika terdapat suatu cacat-cela.

Sebagai catatan akhir, dengan melihat apa yang dilakukan pemerintah, DPR-RI dan lembaga-lembaga yudikatif dalam masa bencana pandemi ini, kita sudah sepatutnya bersyukur sambil tak lupa untuk terus berpartisipasi dan mengawasi. Bahwa ada berbagai persoalan di sana-sini, itu adalah hal yang wajar. 

Ketika baru 141 triliun rupiah dari 695 triliun anggaran yang disediakan untuk penanganan pandemi terserap, misalnya, tak ada pilihan selain kita terus membantu menyukseskan dengan saran dan kritik  positif. Sebab kejadian ini baru pertama kali kita alami dan seluruh negara lain di dunia juga mengalami hal yang kurang lebih sama.

Begitu pula, pemerintah bukan tak punya dana. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa perubahan tuntutan situasinal membuat pemerintah mau tak mau harus pula melakukan perubahan. Perubahan yang tertuang dalam peraturan atau keputusan presiden yang beberapa kali terjadi kemudian berpengaruh pada proses percepatan penyesuaian peraturan dan mekanisme kerja di lapangan. Ditambah lagi, harus diakui bahwa kordinasi kerja antara lembaga belum maksimal.

Oleh karena itu, berbagai peraturan dan keputusan pemerintah terkait dengan bencana pandemi ini  wajib dikuasai secepatnya oleh setiap penyelenggara negara, dari pusat sampai daerah. Para menteri, kepala lembaga, ketua komite, satuan tugas, gubernur, dan para bupati/walikota harus seceptnya menindaklanjuti setiap perubahan peraturan dengan sejumlah peraturan di bawahnya. Itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Presiden Jokowi dan bagaimana alur birokrasi bekerja.

Allaahu a’lam bi al-shawaab.

Editor: Arief Munandar

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KAI Siap Luncurkan KA Kertanegara Rute Purwokerto-Malang

KA Kertanegara nantinya terdiri dari dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi.

Image
News

Respons Permintaan Kubu AHY, Mahfud Ungkit Sikap SBY Saat PKB Kisruh

Saat PKB kisruh pemerintah tak mau ambil sikap karena itu masalah internal partai

Image
News

7 Pekerja Tertua di Dunia yang Masih Produktif, Ada yang Berusia 108 Tahun

Siapa saja?

Image
News

Mabes TNI AU Klarifikasi Permasalahan INKOPAU dengan Pengelola Golf Matoa

Klarifikasi ini sebagai tanggapan atas gugatan hukum pengelola Golf Matoa

Image
News

Dinkes: Tiga Kabupaten di NTT Nihil Kasus Kematian Akibat COVID-19

tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Ngada nihil kasus kematian COVID-19

Image
News

Patut Dicontoh, Begini Sikap Pengemudi Mobil ke Pejalan Kaki di Jepang

Tampak pengemudi mobil menghentikan mobilnya saat melihat seseorang anak kecil yang akan menyeberang jalan.

Image
News
Lawan COVID-19

UGM Belum Temukan COVID-19 Varian B117 di DIY

Sedangkan dari 51 sampel pasien COVID-19 asal DIY dan Jateng lebih didominasi varian D614G atau G614.

Image
News

PT KAI Akan Luncurkan Kereta Api Kertanegara Rute Purwokerto-Malang

Peluncuran akan dilaksanakan di Stasiun Purwokerto pada 10 Maret 2021, pukul 18.20 WIB

Image
News

Lagi, Anies Baswedan Pamer Penghargaan di Sosmed 

Penghargaan itu diberikan oleh Kemendagri

Image
News

Polresta Banyumas Berhasil Tangkap Kawanan Pencuri di Toko elektronik

Tersangka menjadi buronan selama satu tahun

terpopuler

  1. Ramai KLB Demokrat, Akun Anas Urbaningrum Bagikan Foto saat Makan Durian

  2. Beredar Foto Wasekjen Demokrat Bertemu Marzuki Alie, Para Kader Beri Sindiran Keras

  3. Mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko Kembali ke Lapasnya sebagai Terpidana

  4. Polres Jakpus Tangkap Preman yang Kuasai Rumah Orang Lain di Kemayoran

  5. Zulhas Ungkap Ada Pihak Ingin Ubah Indonesia Jadi Negara Agama

  6. 6 Mobil SUV Mewah Cuma Rp70 Juta, Tampang Gahar dan Mesin Bandel

  7. Moeldoko Ketum Demokrat versi KLB, Pengamat: Refleksi Kegagalan AHY Pimpin Partai

  8. Pengamat Sebut KLB Demokrat untuk Muluskan Agenda Terselubung Moeldoko

  9. "Jika Badannya Lebih Besar, Canelo Bisa Mengalahkan Anthony Joshua"

  10. Dicuekin! Anies Baswedan Cs Sudah 4 Kali Minta Restu DPRD Jual Saham Perusahaan Bir

fokus

Mendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital
Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ali Zulfugaroghlu, Elnur Elturk

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image
Ujang Komarudin

Takut Mengkritik

Image
Roosdinal Salim

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image
Poetra Adi Soerjo

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Duh! Laki-laki Sering Jadi Tersangka Toxic di Hubungan, Padahal Mah… | Akurat Talk (3/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Hubungan yang Tidak Sehat Bisa 'Disembuhkan' | Akurat Talk (2/3)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Toxic Relationship: Ini Salah Aku atau Dia? | Akurat Talk (1/3)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Said Aqil Siroj yang Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT KAI

Image
News

Sederhana! Begini Penampakan Kamar Belva Devara yang Jauh dari Kemewahan

Image
News

8 Potret Adu Gaya Sporty AHY dan Ibas saat Berolahraga