Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi | Istimewa

AKURAT.CO, Politics is a hard and slow boring of hard boards.” Max Weber (1863-1920) 

Demokratisasi sebagai sebuah proses politik memerlukan waktu. Sebab seperti dalam metafor Max Weber, proses konsolidasi politik sebuah negara seperti proses mengebor balok kayu yang alot. Supaya proses tersebut bisa terus berjalan diperlukan optimisme, kerja keras dan kontinuitas dari tiga pilar demokrasi: eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Semangat demokratisasi ini mengental dalam kegiatan penyerahan Laporan Keuangan (LK) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 pada Kamis, 13 Agustus 2020. MK sendiri, pada hari itu, berulang tahun yang ke-17. Dalam usia yang relatif muda ini, MK telah menjadi salah satu lembaga yang menjadi pusat perhatian karena berfungsi menjaga proses demokratisasi bisa berjalan.  

baca juga:

Kini, di tengah pandemi Covid-19 dan persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) keputusan-keputusan bijak dan tepat MK kembali ditunggu. Terkait penanganan Covid-19, misalnya, MK sejauh ini tengah menangani 8 gugatan yang diajukan masyarakat, yakni sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai fungsi yudikatif, keputusan MK akan menentukan kualitas dan dengan sendirinya tingkat kedipercayaannya sebagai salah satu lembaga demokrasi.

Di sisi lain, demokratisasi di tengah badai pandemi pada dasarnya juga terus dilakukan eksekutif. Keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi, misalnya, tidak saja dalam menekan angka korban tetapi juga dalam memastikan supaya perekonomian kembali bertumbuh normal, akan sangat menentukan tingkat kepercayaan warga negara akan demokrasi. 

Sebab dalam situasi sosio-politik yang disruptif, di mana ekonomi merupakan faktor penentu, proses demokratisasi tak akan berjalan baik. Warga negara yang lapar atau berkekurangan kebutuhan pokok tidak saja amat mudah terprovokasi, tetapi juga rentan dipengaruhi paham ekstremisme atau memperjual-belikan dalam pemilihan umum maupun Pilkada. 

Langkah pemerintah yang melakukan segala cara untuk meningkatkan kemampuan belanja rakyat, oleh karena itu, sudah sangat tepat. Sejauh ini sudah dijalankan bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), kartu prakerja, listrik gratis, subsidi upah dan kini akan hadir subsidi pulsa karena internet telah meningkat menjadi kebutuhan pokok. Secara ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar pertumbuhan dan oleh karena itu pemerintah tidak ingin rakyat berhenti belanja.

Seiring dengan itu, perubahan sosio-ekonomi yang dramatis sejak pendemi Covid-19 memerlukan kecepatan respons atau, kalau tidak, situasi akan menjadi tak terkendali. Dalam konteks ini bisa dipahami kenapa pemerintah melakukan perubahan berbagai peraturan terkait penanganan. Karena merupakan situasi yang tak lazim, misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pandemi ini serta pemahaman dan penguasaan keduanya amat berpengaruh. 

Oleh karena itu, dalam birokrasi biasanya lebih berlaku kecepatan, sehingga proses pendalaman suatu konsep kebijakan berjalan seiring waktu. Sejauh tidak bertentangan secara konstitusional, pemerintah akan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan di tengah suatu situasi supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan. 

Singkat kata, supaya bisa bertindak cepat, birokrasi  memerlukan landasan hukum. Dalam situasi darurat seperti saat ini, misalnya, telah terjadi berbagai perubahan peraturan hukum. Lihat misalnya bagaimana Keputusan Presiden (Keppres) No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional terlahir. Keppres ini membatalkan beberapa peraturan presiden (Perpres) sebelumnya. 

Demikian pula, dengan menimbang kefektifan dan efisiensi, secara struktural-kelembagaan, lembaga yang menangani bencana pandemi ini terus disesuaikan. Di tahap awal kita mengenal istilah Gugus Tugas, kemudian Pusat Krisis, dan sesuai Perpres No. 82/2020, dibentuk suatu komite, Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), serta Satuan Tugas.

Akan tetapi, itu tidak berarti pemerintah bergerak tanpa check and balances. Demokrasi kita, baik sesuai naskah asli Undang-undang dasar 1945 maupun yang sudah diamandemen, telah mewajibkan adanya berbagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, BPK dan seterusnya. Secara lebih mendasar, perjalanan demokrasi diawasi dan diperkuat dengan adanya civil society, baik dalam bentuk lembaga maupun perorangan.

Adalah wajar, dalam proses demokratisasi, jika bagi sebagian masyarakat adanya gugatan atau sengketa di MK terlihat sebagai cermin kesalahan atau keteledoran pemerintah dalam menerbitkan peraturan atau perdebatan sengit di DPR-RI sebagai cermin conflict of interests yang tak wajar. Akan tetapi, sebenarnya, dalam demokrasi semua itu justru menunjukkan bahwa proses check and balances terjadi. Sistem demokrasi, ketika berjalan dengan baik, dengan sendirinya akan meluruskan jika terjadi penyimpangan dan akan memperbaiki jika terdapat suatu cacat-cela.

Sebagai catatan akhir, dengan melihat apa yang dilakukan pemerintah, DPR-RI dan lembaga-lembaga yudikatif dalam masa bencana pandemi ini, kita sudah sepatutnya bersyukur sambil tak lupa untuk terus berpartisipasi dan mengawasi. Bahwa ada berbagai persoalan di sana-sini, itu adalah hal yang wajar. 

Ketika baru 141 triliun rupiah dari 695 triliun anggaran yang disediakan untuk penanganan pandemi terserap, misalnya, tak ada pilihan selain kita terus membantu menyukseskan dengan saran dan kritik  positif. Sebab kejadian ini baru pertama kali kita alami dan seluruh negara lain di dunia juga mengalami hal yang kurang lebih sama.

Begitu pula, pemerintah bukan tak punya dana. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa perubahan tuntutan situasinal membuat pemerintah mau tak mau harus pula melakukan perubahan. Perubahan yang tertuang dalam peraturan atau keputusan presiden yang beberapa kali terjadi kemudian berpengaruh pada proses percepatan penyesuaian peraturan dan mekanisme kerja di lapangan. Ditambah lagi, harus diakui bahwa kordinasi kerja antara lembaga belum maksimal.

Oleh karena itu, berbagai peraturan dan keputusan pemerintah terkait dengan bencana pandemi ini  wajib dikuasai secepatnya oleh setiap penyelenggara negara, dari pusat sampai daerah. Para menteri, kepala lembaga, ketua komite, satuan tugas, gubernur, dan para bupati/walikota harus seceptnya menindaklanjuti setiap perubahan peraturan dengan sejumlah peraturan di bawahnya. Itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Presiden Jokowi dan bagaimana alur birokrasi bekerja.

Allaahu a’lam bi al-shawaab.

Editor: Arief Munandar

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Airlangga: Partai Golkar telah Malang Melintang Berkontribusi Untuk Bangsa

Sejak awal reformasi Golkar biasa menghadapi cobaan yang berat

Image
News

BPPTKG Sebut Ada Peningkatan Intensitas Kegempaan pada Gunung Merapi

Puluhan gempa guguran terjadi di Merapi selama periode 20 Oktober 2020

Image
News

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Penyidik terkesan kesulitan menetapkan terduga pelaku pembakaran gedung Kejagung sebagai tersangka.

Image
News
DPR RI

Indra Iskandar: Seluruh Aktifitas DPR Dilakukan Secara WFH

Indra menegaskan, adapun tujuan dari pemberlakuan ini upaya melakukan sterilisasi seluruh gedung DPR RI.

Image
News

Momen Jokowi Lupa Nyapa Wapres, Ma'ruf Amin: Lupa Itu Manusiawi

Ma'ruf Amin akhirnya buka suara untuk menanggapi pertanyaan beberapa pihak tentang keberadaannya yang jarang tampil ke publik.

Image
News

Viral Kakek 71 Tahun Nikahi Gadis Remaja, Warganet: Mungkin Jodohmu Lagi Loading

Perbedaan usia hingga 54 tahun membuat mempelai wanita lebih cocok menjadi cucu daripada istri dari pria tersebut.

Image
News

Ernest: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Periode Kedua, Saya sih Kecewa

Ia mengaku memiliki ekspetasi yang tinggi dalam pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan

Image
News

Hindari Corona Sampai Melipir ke Puncak, Rapat APBD DKI Ternyata Diikuti 800 Peserta 

Ada-ada saja alasannya

Image
News
Lawan Covid-19

Antisipasi Covid-19, Pemprov Aceh Galakkan Gencar

Gerakan Nakes Aceh Cegah Covid-19 (Gencar).

Image
News
Lawan Covid-19

Depok Giatkan Edukasi Masyarakat Soal Pencegahan Covid-19

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan

terpopuler

  1. Andi Arief ke Jokowi: Rakyat Sudah Bergerak, Mohon Tanggapi Bukan Tangkapi

  2. Dibayar Hampir Rp5 Triliun, Donald Trump Hapus Sudan dari Daftar Terorisme

  3. Politisi Nasdem Sentil Risma, Minta Kembali ke 'Jalan Lurus' sebagai Wali Kota

  4. 5 Fakta Menarik Zomato, Valuasi Capai Rp51 Triliun hingga Tutup Operasional di Indonesia

  5. Ramalan Keberuntungan Finansial Bagi Masing-masing Zodiak, Ada yang Banjir Rejeki!

  6. Nigeria Makin Kisruh, Pengunjuk Rasa Sukses Lumpuhkan Kota Terbesar Lagos

  7. 5 Fakta Penting Kasus Gus Nur, Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik NU

  8. Hak Jawab Nasrul Abit-Indra Catri terhadap Berita Fitnah yang Terbit di Akurat.co

  9. Pelaku UMKM Penerima Bantuan Kembali Didata Jajaran Pemkot Tangerang

  10. Ternyata Ini Cara Cegah Ereksi Cepat, Bikin Tahan Lama

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis

Image
News

7 Potret Transformasi Wajah Presiden Jokowi dari Masa ke Masa, Gagah Sejak Muda