Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

DKPP Minta Calon Petahana Tidak Gunakan Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Kampanye

Yudi Permana

Pilkada 2020

DKPP Minta Calon Petahana Tidak Gunakan Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Kampanye

Anggota DKPP Prof Teguh Prasetyo dalam acara sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu dan tokoh masyarakat di Banda Aceh | AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Propinsi Aceh, dalam rangka persiapan menjelang Pilkada serentak 2020. 

Acara tersebut dibuka Anggota DKPP, Prof Teguh Prasetyo dan dihadiri para penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan tokoh masyarakat setempat.     

Menjelang Pilkada serentak 2020 ditengah Pandemik Covid-19 merupakan sejarah baru karena baru pertama kali dilaksanakan. Prof Teguh menekankan dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak atau physical distancing dan tidak adanya pengumpulan massa dalam jumlah banyak. 

baca juga:

Prof Teguh menyampaikan kepala daerah yang akan maju kembali sebagai calon petahana tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana dan juga anggaran penanganan Covid-19 untuk keperluan kampanye dalam rangka meminta dukungan untuk dipilih kembali.                        

"Pilkada serentak ditengah Pandemik itu merupakan sejarah baru karena harus menerapkan protokol Covid-19 seperti physical distancing, kampanye dilakukan secara virtual, dan tidak ada pengumpulan massa," kata Prof Teguh di Banda Aceh di sela-sela acara sosialisasi, Kamis (13/8/2020) malam.               

Ia juga meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkuangan Pemerintahan Daerah (Pemda), Pemkab dan Pemkot untuk tidak menyalahgunakan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk keperluan kampanye seorang calon incumbent. 

"Tentu dalam situasi seperti ini, pihak incumbent yang sedang berkuasa ingin mencalonkan kembali, dengan  mempunyai berbagai fasilitas, sarana dan anggaran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat," ujar Teguh yang juga penulis buka Filsafat Pemilu.  

"Kita harapkan jangan sampai sarana prasarana, pegawai yang di bawah ruang lingkup pemerintahannya, itu disalahgunakan. Misalnya bansos yang memang sudah jadi anggaran negara, dijadikan suatu kampanye pribadi," sambungnya.        

Apabila ada calon petahana yang menyalahgunakan dana bansos penanganan Covid-19, maka tidak akan terpilih kembali, karena masyarakat sudah cerdas dalam menilai seorang calon pemimpin di daerah tersebut.                    

"Untuk hal tersebut, rakyat kita akan cerdas. Kalau kepala daerah yang nanti akan mencalonkan kembali, menggunakan cara-cara yang tidak fair, kemungkinan nanti dalam perolehan suara malah dirugikan. Karena mereka (masyarakat) akan bisa melihat, dia (calon petahana) menyalahgunakan anggaran bansos.  Sehingga akan feedback merugikan kepala daerah incumbent sendiri," ucap Prof Teguh.                             

Oleh sebab itu, lanjut dia, kepala daerah untuk fokus lah pada kinerja sebagai pemimpin daerah yang mengatur kesejahteraan dan penanggulangan Covid-19 di daerah.  "Sehingga jangan menggunakan kesempatan sarana dan prasarana yang disalahgunakan untuk kegiatan persiapan kampanye," sambungnya.                      

Meski demikian, anggaran Covid-19 digunakan untuk kampanye calon petahana, selain merugikan, juga menguntungkan dalam memperoleh suara dan memenangkan pertarungan kontestasi di Pilkada serentak 2020.                   

"Berbagai kesempatan dia (calon petahana) gunakan karena anggaran penanganan Covid-19 kan besar, jangan sampai menyalahgunakan anggaran itu. Dan itu bisa boomerang bagi dia sendiri. Namun bisa di rugikan dan juga bisa diuntungkan," tuturnya.            

Diketahui, Pemerintah bersama DPR RI dan penyelengara pemilu telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. Sebelumnya pilkada 2020 mengalami penundaan karena adanya wabah Corona dan menjadi Pandemik Covid-19.

"Pandemik Covid tidak bisa diramal,  selesainya dan berkurangnya kapan, tapi periodenisasi pilkada jabatan kepala daerah sudah ditentukan secara limitatif lima tahunan telah berakhir, kemudian di tunda lagi. Kalau digantung dan jabatan Plt tidak ada kepastian," paparnya.           

"Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Mendagri, Menkopolhukam, dengan DPR bersama penyelenggara pemilu, telah sepakat untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020, supaya ada kepastian," sambungnya. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Khawatir Ancam Penyebaran Covid-19, Asosiasi Logistik Desak Pilkada 2020 Ditunda

Image

News

Sindir KAMI, Ferdinand: Desak Pemerintah Tunda Pilkada, tapi Ormas Ini Selalu Buat Kerumunan

Image

News

Eri Cahyadi Komitmen Teruskan Program Pro Rakyat di Surabaya

Image

News

Jubir Presiden Bilang Pilkada Harus Dilakukan dengan Protokol Ketat

Image

News

Lewat Sekolah Partai PDIP Satukan Tujuan Cakada untuk Sejahterakan Rakyat

Image

News

Ferdinand: Sebaiknya Pilkada Ditunda, Presiden Beberapa Kali Bicara Kesehatan Prioritas

Image

News

Totalitas Risma, Rela Dimanfaatkan Demi Kemenangan PDIP

Image

News

DPD RI Ajak Rakyat Indonesia Tunda Pilkada 2020

Image

News

Resmi Desak Tunda Pilkada, PBNU Jelaskan Dalil-dalilnya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mendagri Larang Arak-arakan Saat Penetapan Paslon Pilkada

Jika masih melanggar akan ditindak

Image
News

Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Selama PSBB Jilid II

Sandi pun mendorong pemerintah agar memberikan insentif.

Image
News

Ditlantas Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Si Ondel

Aplikasi Si Ondel dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Image
News

Dituduh Mata-mata China, Polisi New York Diadili Pemerintah AS

Baimadajie Angwang disebut telah mengumpulkan informasi tentang segala aktivitas komunitas Tibet di New York selama 2018-2020.

Image
News

Rayakan Ulang Tahun Partai, Kim Jong-un Diprediksi Beri 'Kejutan Besar' untuk Dunia

Kim Jong-un diprediksi akan mengungkap rudal baru menakutkan selama parade militer besar-besaran di Korut bulan depan.

Image
News

Pangi Syarwi Chaniago: Menunda Pilkada bukan Aib Sejarah

Protokol kesehatan yang mereka buat sendiri tak lagi dipakai karena syahwat kuasa tak lagi bisa dibendung.

Image
News

Nurhadi Cs Dicecar Penyidik KPK Soal Sumber Aset Milik Mereka

Disinyalir aset mereka berasal dari hasil pencucian uang

Image
News
DPR RI

Komisi VI Dorong BKPM Tarik Investasi dari Penyedia Aplikasi

Mereka mengikuti jejak Facebook dan Google yang telah membangun pusat data di Singapura.

Image
News

Beda Pilihan Politik, Jansen Siap Debat dengan Sandiaga Uno

Jansen bersama Partai Demokrat menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Akhyar-Salman untuk Pilkada Kota Medan.

Image
News

Mau Jabat Dirut PDAM, Ayatullah Humaini Sogok Bupati Kudus Rp600 Juta

Uang Rp600 juta tersebut kemudian diberikan kepada Munjahid dan Sudibyo dalam tiga tahap.

terpopuler

  1. Viral Video Kelompok Maluku Bentrok dengan BPPKB, Kapolsek : Itu Hoaks

  2. Kwik Kian Gie Kutip Pernyataan UAS Soal Penanganan Covid-19

  3. Buat Salah saat Kampanye, Joe Biden Jadi 'Gunjingan' Media

  4. Jelang Pilkada, Hasto: Jangan Cekoki Pikiran Rakyat Bahwa Pilkada Adalah Perang

  5. Happy Hariadi ke Halilintar Anovial Asmid: Rangkul Anak Itu Kalau Kamu Paham Agama

  6. Amalan-amalan Ringan yang Bisa Membuat Umur Panjang

  7. Menangis Sebelum Sidang Narkoba, Vanessa Angel Mengaku Depresi

  8. Tiga Petinggi PT Garuda Indonesia Diperiksa Penyidik Terkait Kasus Djoko Tjandra

  9. Sebelum Aniaya Bos Copet, Pelaku Pernah Ditusuk oleh Korban

  10. PDS: Upaya Memailitkan Kami akan Merugikan Customer

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Pesona Mutiara Annisa Baswedan dengan Rambut Pendek, Lebih Fresh!

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!