Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

PKS Harap RUU Ciptaker Tak Kembalikan Era Sentralistik

Bayu Primanda

PKS Harap RUU Ciptaker Tak Kembalikan Era Sentralistik

Sejumlah aktivis memegang spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selas, (14/7/2020). Aksi dari gerakan #BersihkanIndonesia tersebut menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan membawa cermin yang memantulkan cahaya matahri ke gedung DPR sebagai simbolisasi bahwa legislator yang seharusnya mewakili rakyat telah disilaukan oleh kepentingan oligarki tambang. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan harapannya agar RUU Cipta Kerja tidak mengembalikan mekanisme ketatanegaraan menjadi seperti era sentralistik masa lalu.

"PKS mendesak Pemerintah tidak kembali memutar jarum sejarah ke era sentralistik," kata Mulyanto dalam rilis, Minggu (9/8/2020).

Menurut dia, RUU Cipta Kerja berpotensi membuat berbagai bentuk perizinan yang semula menjadi kewenangan pemda akan ditarik menjadi kewenangan pusat.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa RUU itu membuka jalan diberlakukan kembali sistem sentralisasi kekuasaan dimana semua kewenangan diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya menjadi pelaksana teknis.

Mulyanto menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan atau kewenangan secara harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Semangat reformasi itu, maka pemda didorong untuk lebih otonom dalam menentukan program pembangunan wilayah secara mandiri berdasarkan potensi yang ada," ucapnya.

Mulyanto mengingatkan eksperimentasi bernegara sejak Era Reformasi salah satunya adalah terkait dengan penataan format hubungan pusat-daerah, pasca runtuhnya pemerintahan sentralistik Orde Baru melalui beberapa kali revisi UU Pemda (UU No. 23 tahun 2014).

"Untuk itu, upaya untuk menjaga keseimbangan harmonis hubungan pusat-daerah adalah sebuah langkah penting dan strategis dalam mengelola demokrasi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan pintu masuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan karena memberi kepastian dalam investasi.

"RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, itu semua berorientasi pada izin usaha dan investasi. Maka Omnibus Law ini adalah pintu masuk untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil Lahadalia dalam diskusi daring "Strategi Menarik Investasi", Kamis (6/8/2020).

Menurut Bahlil, saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta orang yang tengah membutuhkan pekerjaan. Mereka terdiri dari sekitar 7 juta pengangguran, sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru, serta sekitar 7-8 juta pengangguran terdampak COVID-19.

"Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Di UU, demokrasi ekonomi, ekonomi berkeadilan, investasi inklusif, itu angan-angan kalau aturan tidak ada perbaikan. Investasi Indonesia ke depan akan lebih baik apabila syaratnya segera selesaikan UU Omnibus Law," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menuturkan BKPM konsisten mendukung rampungnya pembahasan RUU Cipta Kerja. Ia juga meyakini RUU Cipta Karya akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.[]

baca juga:

Editor: Bayu Primanda

berita terkait

Image

Ekonomi

RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Fokus Pada Harga Sebagai Insentif Listrik Nasional

Image

News

Pilkada saat Pandemi, PKS: Tak Perlu ada Konflik karena Beda Pilihan Politik

Image

News

DPR RI

PBB Diminta Ikut Selidiki Asal-usul Virus Covid-19

Image

Ekonomi

Buruh Indonesia Siap Aksi Besar-besaran Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Image

News

Serikat Buruh Minta Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Image

News

Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Tidak Dimasukkan dalam RUU Ciptaker

Image

News

Tifatul Sembiring: Putar Ulang Film G30S/PKI Agar Generasi Bangsa Tidak Mudah Terdoktrin

Image

News

DPR RI

Tanggapi Pegawai KPK Mundur, DPR: Kalau ada 'Uneg-uneg' Silahkan Disampaikan

Image

Ekonomi

DPR RI

Legislator Golkar: Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI dan OJK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Tommy Soeharto Gugat Yasonna ke PTUN Soal Kepengurusan Partai Berkarya

Tommy Soeharto menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Image
News

Pengamat: Catatan Tentang Tim Mawar dan Hilangnya Aktivis Melekat di Benak Masyarakat

Khairul Fahmi tidak mempermasalahkan pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar untuk menjadi anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Image
News

Donald Trump Resmi Calonkan Amy Coney Barrett sebagai Hakim Agung

Donald Trump pada Sabtu (26/9) resmi mencalonkan Amy Coney barrett untuk menggantikan mendiang Ruth Bader Ginsburg di Mahkamah Agung AS

Image
News

Presiden Jokowi Dengarkan Curhatan Tenaga Medis

Presiden Joko Widodo turut merasakan bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga medis di rumah sakit.

Image
News

Tim Gabungan Olah TKP Kasus Penembakan Pdt Yeremias di Intan Jaya

Olah TKP dilakukan untuk menemukan titik terang rentetan kekerasan yang Kelompok Kriminal Bersenjata, Papua.

Image
News

Antisipasi Banjir Jakarta, Plt Sekda DKI: Pastikan Saluran Air Tak Tersumbat

Sri Haryati meminta jajarannya untuk memastikan seluruh saluran air tidak tersumbat.

Image
News

Seorang Pria Tewas Tabrak Tiang Monorel di Jaksel

Pria berinisial BS tewas di lokasi usai alami kecelakaan tunggal.

Image
News

Pandemi dan Pohon Khuldi

Pandemi datang dan dia menyerang salah satu titik terlemah manusia.

Image
News

Pejabatnya Dibunuh, Korsel Tuntut Korut Lakukan Penyelidikan

Korea Selatan akan meminta Korea Utara menyelidiki lebih jauh penembakan yang menewaskan salah satu pejabatnya

Image
News

Tingkat Kematian Corona Tinggi, DKI Kembali Buka Lahan Pemakaman diĀ TPU Pondok Ranggon

Pemprov DKI perluas lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pondok Rangon.

terpopuler

  1. Tayangkan Film G30S/PKI, Mustofa: Hallo SCTV Mohon Siap-siap Jika Nanti Dibully

  2. Arief Poyuono: Nobar Film G30S/PKI Harus Dilarang Keras Saat Pandemi

  3. Paranormal Kicau '20201122 Tragedi', Warganet Kaitkan dengan Potensi Tsunami 20 Meter

  4. Minta Jokowi Siarkan Film G30S/PKI, Ferdinand Sebut Deklarator KAMI 'Caper'

  5. Kerap Diberi Dana, Komisi A DPRD DKI Sarankan Anies Baswedan Libatkan Ormas Tangani Corona

  6. Meghan Markle Berambisi Jadi Presiden AS, Pengamat: Dia Akan Dimakan Hidup-hidup!

  7. Sukses! Vaksin Corona Johnson & Johnson Mampu Produksi Imun Kuat

  8. Putra Din Minimi Lulus Secaba TNI AD: Ini Harapan Baru Bagi Saya

  9. Pemutaran Film G 30S/PKI Dinilai Penting, Pengamat: Putra-putri Zaman Now Harus Tau Sejarah Itu

  10. Tolak Pilkada 2020 Digelar Desember, Uki: Saya Tidak Mau Ikut Kampanyekan Salah Satu Kandidat

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Shanaya Arsyila Pramana, Cucu Pramono Anung yang Menggemaskan

Image
News

5 Gaya Istri Bupati Trenggalek Novita Hardini Pakai Kebaya, Memesona!

Image
News

Ulang Tahun Pernikahan ke-35, KSP Moeldoko Beri Kejutan Manis Kepada Istri