Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pakar Hukum: Kejagung Harus Periksa Menkeu Sri Mulyani dalam Kasus Importasi Tekstil

Yudi Permana

Pakar Hukum: Kejagung Harus Periksa Menkeu Sri Mulyani dalam Kasus Importasi Tekstil

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). Rapat terbatas ini membahas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Jokowi mencatat jumlah kasus kekerasan pada anak baik kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik, maupun penelantaran yang dilaporkan oleh sistem pelaporan Simfoni PPA selama 2015-2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat 1975 dan meningkat menjadi 6820 di 2016. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Kasus dugaan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2018-2020 harus diutus tuntas. Salah satunya memeriksa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Pakar Hukum Prof Faisal Santiago menyebut, Sri Mulyani harus diperiksa karena semua warga negara, tidak terkecuali Sri Mulyani, kedudukannya sama di mata hukum (equality before the law). Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu pejabat maupun rakyat biasa harus dipersamakan di hdadapan hukum.                     

"Equality before the law, semua orang (termasuk Sri Mulyani) sama di mata hukum," kata Prof Faisal kepada AKURAT.CO, saat dihubungi, Selasa (4/8/2020). 

baca juga:

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur ini mengatakan, apabila kasus dugaan korupsi Importasi Tekstil itu ada korelasinya dengan Sri Mulyani, maka penyidik Pidana Khusus (Pidsus) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) perlu memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) tersebut. 

Pemeriksaan tersebut dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Importasi tesktil. 

"Kalau memang ada korelasinya, saya pikir tidak ada masalah (Sri Mulyani diperiksa), guna untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," ucap Faisal. 

Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut tidak akan memeriksa Menteri Keuangan RI ASri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi importasi tekstil yang menjerat pejabat bea cukai Batam dan bawahannya Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.                 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan bahwa jika kasus dugaan korupsi importasi tekstil itu tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani, maka penyidik pidana khusus (pidsus) tidak perlu dilakukan pemeriksaan.  

"Apa urusannya, loh berapa pun ribuan (kontainer impor tekstil), kalau nggak ada hubungannya untuk apa juga (Sri Mulyani diperiksa). Kalau ada korelasinya, semua pihak (diperiksa)," tutur Ali beberapa hari yang lalu.                    

Pemeriksaan yang dilakukan Kejagung itu jika ada kaitan dengan kebijakan dan aturan menyangkut importasi tekstil.                    

Diketahui anak buah Menteri Keuangan, yakni Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi telah diperiksa penyidik Kejagung terkait dugaan korupsi importasi tekstil.  

Dalam kasus tersebut, penyidik membutuhkan keterangan anak buah Sri Mulyani sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI terkait kebijakan dan aturan soal importasi tekstil.                     

"Yang jelas keterangannya (Heru Pambudi) diperlukan terkait kebijakan importasi tekstil, aturannya seperti apa, kebijakan seperti apa," ucap Ali.                      

Sebelumnya diketahui, tim penyidik Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka terhadap Mukhamad Muklas selaku Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPU Bea Cukai Batam, Dedi Aldrian selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada KPU Bea dan Cukai Batam dan Hariyono Adi Wibowo selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai I pada KPU Bea dan Cukai Batam.                    

Kemudian, tersangka lain yaitu Kamaruddin Siregar selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada KPU Bea dan Cukai Batam, serta Irianto selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.                             

Selanjutnya, Susidiair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.                

Kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil berawal dari penemuan 27 kontainer milik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 2 Maret 2020 lalu.                          

Setelah dicek oleh bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok itu menemukan jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.                    

Kemudian setelah dihitung, terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB sebanyak 3.075 roll.              

Berdasarkan dokumen pengiriman, barang kain tersebut seharusnya berasal dari India. Padahal kain-kain tersebut berasal dari China dan tidak pernah singgah di India.                   

Sementara terkait kerugian keuangan negara dari kasus ini, Kejagung masih melakukan penghitungan. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Menkeu Jujur Soal Resesi, Misbakhun: Itu Sebuah Keberanian!

Image

Ekonomi

Senggol Sri Mulyani, Rizal Ramli: Menkeu Angka dan Analisa Banyak Bohongnya!

Image

News

Mantan Ketua MA Ngaku Tidak Kenal Pinangki

Image

News

Eks Petinggi Jiwasraya Dituntut 18 Tahun Penjara

Image

Ekonomi

FOTO Ekonomi Nasional Alami Resesi di Kuarta III 2020

Image

News

Didakwa Terima Suap USD500 Ribu, Jaksa Pinangki Ajukan Keberatan

Image

Ekonomi

Defisit APBN Tembus Rp500,5 Triliun, Rizal Ramli: Lho Kemana Aja Tuh Uang? Payah Amat Sih!

Image

Ekonomi

Arief Poyuono: Resesi Tidak Akan Berdampak Buruk pada Perekonomian RI

Image

News

Jaksa Pinangki Didakwa Terima Duit Suap USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Debat Najwa Shihab vs Luhut Soal Penanganan Covid-19

Wawancara itu Najwa mencecar Luhut soal penanganan Covid-19. Khususnya peran dirinya yang mendapat mandat khusus dari Presiden Jokowi.

Image
News

Jokowi Kirim Sekeranjang Bunga untuk Kim Jong-un, Doakan Sehat dan Sukses

Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menerima sekeranjang bunga dari Presiden Indonesia Joko Widodo

Image
News

PN Tangerang Pastikan Korban Penipuan Dapatkan Haknya

Setelah dibayar lunas, ternyata unit apartemen tidak diserahkan

Image
News

Kejagung Bantah ST Burhanuddin Terlibat Penerbitan Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra

Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin masuk dalam action plan itu hanya dicatut oleh terdakwa Pinangki.

Image
News

Tolak Amandemen Konstitusi, Pendukung Monarki Thailand Bikin Demo Tandingan

Ratusan pendukung monarki Thailand berdemonstrasi menuju parlemen pada Rabu (23/9)

Image
News

Dapat Nomor Urut 2, INSANI: Lanjutkan Pembangunan Dua Periode

Nomor urut dua menjadi pertanda dan doa masyarakat yang menghendakinya untuk kembali memimpin Bumi Segantang Lada

Image
News

Duh...Hanya Lulus Koas, Dokter Aborsi di Percetakan Negara Tidak Tamat Kuliah

Klinik aborsi di Percetakan Negara memasang tarif Rp2 juta sampai Rp5 juta tergantung usia kandungan yang akan digugurkan

Image
News

Febri Diansyah: Dengan Segala Kecintaan Saya pada KPK, Saya Pamit

Febri mengajukan surat pengunduran diri pada 18 September 2020 kepada Pimpinan, Sekjen, dan Kepala Biro SDM KPK.

Image
News

Kondisi Pasar Cempaka Putih Memprihatinkan, Ketua Koperasi: Anies Baswedan Mana Ngerti

Gusnal kecewa Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan kondisi Pasar Cempaka Putih.

Image
News

OKP di Dompu Minta Cakada yang Tidak Lolos Tempuh Jalur Hukum

Pada pasangan calon yang tidak puas atas keputusan KPU Dompu untuk menempuh jalur hukum

terpopuler

  1. Penjual Roti ini Dibikin Kesal Pembeli, Pesan 12 Boks Ternyata Maksudnya Beda

  2. Curhat Istri Yang Suaminya Dikubur dengan Protokol Covid-19: Suami Saya Hanya Diare

  3. Diejek Gendut oleh Suaminya, Setelah Kurus Wanita Ini Ajukan Cerai

  4. Resmi Mualaf, Nathalie Holscher Pilih Sule Jadi SaksiĀ 

  5. Pilkada Serentak Tetap Digelar, Emil Salim: Sasaran Empuk bagi 'Peluru' COVID-19

  6. Defisit APBN Tembus Rp500,5 Triliun, Rizal Ramli: Lho Kemana Aja Tuh Uang? Payah Amat Sih!

  7. Dipindah ke RSPAD, Begini Kondisi Ketua KPU Arief Budiman

  8. Adik Kandung Positif Covid-19, Nikita Mirzani: Kakak Tungguin Lintang Ya!

  9. Anies Baswedan Udah Bikin 4 Ribu Sumur Resapan, DPRD DKI: Buat Lebih Banyak Lagi!

  10. Tak Becus Urus Covid-19 DKI, Arief Poyuono Tuding Anies Baswedan Biang Kerok Resesi

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

Image
News

5 Potret Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalankan Tugas, Ikut Bajak Sawah hingga Tanam Bawang

Image
News

Profil Kapolsek Muda AKP Maulana Mukarom, Pernah Ungkap Ladang Ganja hingga Tangkap Lucinta Luna