Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Peneliti: Politik Dinasti adalah Residu Demokrasi

Ainurrahman

Peneliti: Politik Dinasti adalah Residu Demokrasi

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa’ Farchan | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Politik kekerabatan (political kinship) yang lebih populer dengan istilah politik dinasti, kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendapatkan mandat politik PDIP, 17 Juli 2020 sebagai Bakal Calon Walikota Solo.

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa’ Farchan mengatakan, diskursus politik dinasti seolah seperti benang kusut yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Sebagian besar kalangan menganggap, politik dinasti adalah residu demokrasi karena menabrak batas-batas standar etik dan moral politik pemegang kuasa. Sebagian lagi menganggap politik dinasti adalah realitas politik yang wajar karena memiliki akar historis yang kuat dalam lanskap politik tanah air.

Politik dinasti adalah reinkarnasi dari model patrimonialisme era monarki di mana klan politik dibentuk berdasarkan faktor genealogis. "Hanya saja, patrimonialisme gaya baru ini direproduksi melalui rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol dan dilegitimasi oleh saluran-saluran formal demokrasi melalui pemilihan umum baik di level eksekutif maupun legislatif," terang eks Peneliti Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), Rabu (5/8/2020).

Kata Yusa', sengkarut politik dinasti menjadi semakin rumit karena norma hukum yang melarang politik dinasti dalam Pasal 7 huruf r UU No 8 tahun 2015 sudah dibatalkan MK, 2015 lalu. Bertumpu pada argumentasi lemahnya unsur pengawasan dan pelanggaran hak konstitusional warga negara, MK menganggap pasal tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

baca juga:

Pasca putusan MK, dalam kasus pencalonan kerabat petahana di beberapa daerah, memang tidak ada yang dilanggar parpol pemberi mandat. Secara yuridis, pencalonan mereka sah dan konstitusional. Tapi justru di sinilah problemnya ketika politik dinasti masuk dan dilembagakan melalui prosedur formal demokrasi.

"Frasa “demokratis dan terbuka” dalam rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No 2 Tahun 2011 (UU Parpol) dalam praktiknya juga ditafsirkan secara bias. Institusionalisasi politik dinasti melalui prosedur formal demokrasi justru menggambarkan kemunduran demokrasi itu sendiri," paparnya.

Dalam demokrasi liberal-kapitalistik, sirkulasi kepemimpinan politik memang tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa-modal yang saling berkelindan. Jangkar-jangkar kekuasaan yang terdistribusi rapi ke dalam bentuk-bentuk shadow state dan informal governance, salah satunya disumbang oleh pelembagaan politik kekerabatan.

Pada titik inilah, kata Yusa', etika moral politik menjadi sangat penting dan diperlukan sebagai bentuk pengendalian kekuasaaan politik. Prinsip kesetaraan dan keadilan harus tegak bersama dalam etika dan moral politik dalam rangka mendorong rekrutmen kepemimpinan politik yang inklusif. Partai politik tetap memiliki tangggung jawab moral untuk mengelola kehidupan politik dan bernegara yang demokratis sesuai tuntutan reformasi.

"Infrastruktur etik di lingkungan politik perlu dibangun secara fungsional dan diletakkan dalam kerangka pengawasan sekaligus pengendalian ekosistem politik yang sehat dan demokratis," tandasnya.

Bagaimana dalam konteks pencalonan Gibran, kata Yusa', sebenarnya tidak ada yang istimewa, kecuali pernyataannya sendiri. Dua tahun lalu, secara terbuka ia menyatakan keengganannya masuk gelanggang politik karena risih akan tudingan politik dinasti. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Jokowi Kirim Sekeranjang Bunga untuk Kim Jong-un, Doakan Sehat dan Sukses

Image

Ekonomi

Indonesia Resesi, Ferdinand Hutahaean: Negara Super Kaya Lebih Dahulu Zona Resesi!

Image

News

Hasto: Potensi Konflik Pilkada Terjadi Sejak Liberalisasi Sistem Politik

Image

News

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image

News

Fadli Zon Mengaku Tak Terkejut Indonesia Masuk Negara 'Demokrasi Cacat'

Image

News

Insan Pers Punya Tanggung Jawab Bangun Masyarakat Melek Informasi

Image

Ekonomi

Ruhut: Walau Gedung Kejaksaan Terbakar Perkara Jiwasraya Pasti Tuntas

Image

News

Saiful Mujani: Keberadaan KAMI Menunjukkan Demokrasi Indonesia Masih Jalan

Image

News

Menyambut Matinya Kepakaran Tafsir

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Arab Saudi Bakal Putuskan Daftar Negara yang Boleh Umrah

Dalam perkembangan terbaru, Arab Saudi tengah menggodok daftar negara yang diperbolehkan untuk mengirimkan jemaah mereka ke tanah suci.

Image
News

Dalam Pledoi, Terdakwa Sebut Langkah Direksi Jiwasraya Sesuai Business Judgement Rules

Maka dari itu direksi memerlukan upaya yang sifatnya agresif dalam melakukan penempatan investasi

Image
News

Pegawainya Terlibat Korupsi, PT WIKA Bakal Hormati Proses Hukum di KPK

Makin banyak saja kasus BUMN yang korupsi

Image
News

Terdakwa: Kementrian BUMN Harusnya Ikut Diperiksa dalam Korupsi Jiwasraya

Karena ada sejumlah hal yang harus ditelisik dari para pejabat terkait

Image
News

Terdakwa Syahmirwan Ungkap 3 Kesalahan Hexana Cs saat Kelola Jiwasraya

Hakim diminta jeli melihat ini

Image
News

Soal PKI, Arteria Dahlan: Saya Sedih, Prihatin dan Kecewa, Jahat Ini

Isu tersebut mampu mempersatukan sekaligus mendiskreditkan masyarakat atau kelompok lain.

Image
News

Ilham Aidit : KAMI Jualan PKI Untuk Acara 2024, Apapun Pembelaannya

Karena komunisme sudah tidak punya ruang di dunia

Image
News

Reaksi Kocak Pria Ini saat Akan Diambil Darahnya Bikin Rekannya Geregetan

Banyak orang memang ketakutan saat akan diambil darahnya.

Image
News

Penyidik Belum Temukan Pengendali Andi Irfan Dalam Skandal Suap Djoko Tjandra

Tapi semua ini masih dalam proses

Image
News

Warganya Cari Hiburan ke Kawasan Bodetabek, Wagub DKI: Karena Restoran di Sana Tidak Tutup

Soalnya di Jakarta sedang PSBB

terpopuler

  1. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  2. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Terbukti Mustajab, ini Doa-doa Agar Kamu Cepat Kaya!

  5. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  8. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  9. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  10. Dasco Blak-blakan Ingin Pensiun dari Gerindra karena Alasan ini

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu

Image
News

5 Gaya Presiden Jokowi Gowes Pagi, Tampil Keren dengan Sepeda Produk Lokal