Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Ini Jawaban Kejagung Soal Penahanan Terpidana Djoko Tjandra

Yudi Permana

Ini Jawaban Kejagung Soal Penahanan Terpidana Djoko Tjandra

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). | AKURAT.CO/Faqih Fathurahman

AKURAT.CO, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Jaksa sebagai eksekutor yang diberikan wewenang oleh Undang-undang (UU). 

"Pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan Surat kepadanya," kata Hari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2020). 

Kemudian didalam Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan 'Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'. 

baca juga:

"Di pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa," ujarnya. 

Hal tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009. 

Dalam amar putusan berbunyi, pertama menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut”; kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 

Ketiga, menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

Keempat, menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT. Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan pada negara. 

Kelima, menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas. 

Lebih lanjut dikatakannya, putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap, maka jaksa telah melaksanakan eksekusi pada Jum’at, 31 Juli 2020. 

Hal tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan cara memasukan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan terhadap eksekusi selebihnya termasuk uang sebesar Rp. 546.468.544.738,- (Lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) telah dilaksanakan oleh Jaksa pada 2009.

Hari menegaskan bahwa eksekusi yang dilakukan jaksa adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Hal ini tentu berbeda dengan pengertian "Penahanan" yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang," tutur Hari. 

Surat putusan pemidanaan itu, dikatakan Hari, diatur dalam pasal 197 KUHAP. Namun tentunya dalam memahami pasal 197 KUHAP haruslah dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 193 KUHAP.

"Dalam perkara tertentu, dimana jenis perkara tersebut memang tidak dapat dikenakan penahanan terhadap Terdakwa, jika pengadilan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan justru pengadilan melanggar hukum," sambungnya. 

Selain itu, lanjut Hari, dalam kondisi-kondisi tertentu lainnya walaupun perkara tindak pidana yang dinyatakan terbukti yang dapat dikenakan penahanan. Namun pengadilan juga tidak akan memerintahkan agar terdakwa untuk segera ditahan (apabila sebelumnya ia tidak ditahan). 

"Jika pengadilan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan maka putusan justru akan menjadi tidak masuk akal, yaitu terhadap putusan-putusan, dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) sebagaimana pasal 14 a KUHP atau putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan hanyalah pidana denda," tegasnya. 

"Dalam putusan dimana hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) pengadilan tidak perlu memerintahkan penahanan," sambungnya. 

Kondisi lainnya menurut Hari, yang memungkinkan pengadilan tidak memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan adalah jika pengadilan tidak mau memerintahkan hal tersebut, perintah penahanan tersebut adalah diskresi pengadilan. 

"Sah jika pengadilan tidak menggunakan kewenangan diskresional-nya (pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP) selain itu perintah penahanan tersebut juga tidak dapat dilakukan jika masa wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan telah habis," tandasnya.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Bareskrim Bakal Gelar Perkara Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Besok

Image

News

Mabes Polri: Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp7 Miliar untuk Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Image

News

Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

Image

News

Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

Image

News

Atas Dasar Ini, Napoleon Bonaparte Tantang Polri dan Minta Status Tersangkanya Dicabut

Image

News

Bareskrim Periksa Saksi Lagi, Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Masih Gelap

Image

News

Tiga Tersangka Skandal Surat Jalan Djoko Tjandra Kompak Tak Diborgol

Image

News

Penyidikan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Dinyatakan Rampung

Image

News

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Akan Periksa Kasubag Pam Info

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Reaksi Kocak Pria Ini saat Akan Diambil Darahnya Bikin Rekannya Geregetan

Banyak orang memang ketakutan saat akan diambil darahnya.

Image
News

36 Kecamatan di Kabupaten Bogor Berstatus Zona Merah

Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 1.805 kasus COVID-19 di wilayahnya, dengan rincian 52 kasus meninggal dunia dan 1.140 pasien yang sembuh

Image
News

Pertama dalam Sejarah, Prajurit TNI AD Latihan Tempur di Amerika Serikat

Pertama kalinya dalam sejarah, TNI Angkatan Darat mengirimkan satu Kompi pasukan sebanyak 155 prajurit

Image
News

Salim Said: Komunisme itu Sudah Bangkrut Tapi Masih Ramai di Indonesia

Karena masih ada dendam

Image
News

Pasca Dibubarkan, KAMI Tuntut Polri Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan

Padahal kegiatan KAMI menerapkan protokol kesehatan dengan baik, beda dengan aksi penolakan KAMI yang ada di luar arena kegiatan KAMI

Image
News

Relawan Pemenangan Bermunculan, Eri-Armuji Makin Optimis Menang

kelompok relawan-relawan dari masyarakat ini menambah semarak dan semangat gerakan pemenangan Eri-Armuji.

Image
News

Hindari Kerumunan, Eri-Armuji Gelar Konser Virtual di Masa Kampanye

Eri akan mengubah konsepnya dengan menggelar konser musik secara virtual.

Image
News

Syahganda Nainggolan Ungkap Detik-detik Pembubaran Acara KAMI di Surabaya

Padahal saat itu Gatot Nurmantyo sedang pidato

Image
News

Kementan Gandeng TNI AD untuk Memperkokoh Kesiapan Penyediaan Pangan

Saya melihat respon dari TNI AD sangat luar biasa, juga angkatan lain dan Polri juga terus mendorong kami di Kementan.

Image
News

Jaksa Penuntut Ungkap Pelaku Penusukan Paris Ingin Bakar Kantor Charlie Hebdo

Jaksa penuntut umum pengadilan Paris, Jean-Francois Ricard menyatakan tersangka selama ini telah berkeliaran dengan identitas palsu.

terpopuler

  1. Tengku Zul: Konglomerat Asing Mulai Keruk Duit Rakyat dengan Turun ke Jalan

  2. Hotman Paris Bagikan Tips Obati Pasien COVID-19 Pakai Obat Kumur

  3. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  4. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  5. Jadi Bintang Iklan Produk Kecantikan Terkenal, Dita Karang: Ini Adalah Mimpiku

  6. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  7. Atas Dasar Ini, Napoleon Bonaparte Tantang Polri dan Minta Status Tersangkanya Dicabut

  8. Terbukti Mustajab, ini Doa-doa Agar Kamu Cepat Kaya!

  9. Mahasiswi Korban Begal Paha Pilih Damai dengan Pelaku di Cipondoh

  10. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu

Image
News

5 Gaya Presiden Jokowi Gowes Pagi, Tampil Keren dengan Sepeda Produk Lokal