Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pengacara Djoko Tjandra Pertanyakan Dasar Penahanan, Nih Baca Putusan MK

Yudi Permana

Pengacara Djoko Tjandra Pertanyakan Dasar Penahanan, Nih Baca Putusan MK

Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat menghadiri serah terima dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di lobby Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam (31/7/2020). Bareskrim Polri melimpahkan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra yang ditangkap di Malaysia ke Kejaksaan Agung. Namun sementara ini terpidana masih dititipkan di Rutan Selamba cabang Mabes Polri. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pernyataan Otto Hasibuan yang mempertanyakan dasar penahanan kliennya Djoko Tjandra itu terbantahkan atau sudah terjawab dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-X/2012, terkait pengujian Pasal Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, soal perintah penahanan dalam putusan atau vonis majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA). 

Dalam Amar putusan, menyatakan, pertama, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; kedua, Mahkamah memaknai bahwa dalam point 2.1, Pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

Kemudian pada point 2.2, Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

baca juga:

Selanjutnya pada point 2.3, Pasal 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa apa yang disampaikan pengacara Otto Hasibuan tentang tidak adanya perintah penahanan dalam putusan terpidana Djoko Tjandra, maka sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Dimana disebutkan meski tidak ada perintah penahanan, maka putusan pemidanaan penjara itu harus dilakukan eksekusi," kata Boyamin kepada AKURAT.CO saat dihubungi, Minggu (2/8/2020). 

Boyamin pun menyarankan kepada Kuasa Hukum Djoko Tjandra, yakni Otto Hasibuan untuk mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

"Jika Otto masih mempermasalahkan tidak ada perintah penahanan, maka sarana menguji adalah lewat Praperadilan. Jadi saya saranin untuk tempuh upaya Praperadilan ke PN Jaksel," ucapnya. 

Lebih lanjut menurut Boyamin, dalam poin 2.3 putusan MK, yang menyatakan hanya poin-poin tertentu dan tidak mencakup poin huruf K yang berisi perintah penahanan yang dilakukan jaksa sebagai eksekutor dan di jebloskan ke penjara terhadap terpidana Djoko Tjandra. 

"Artinya meskipun tidak ada perintah penahanan, maka jaksa tetap berwenang untuk eksekusi," tegasnya.

Sementara itu pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan tanggapan saat AKURAT.CO hubungi terkait pernyataan Otto Hasibuan yang mempertanyakan dasar kliennya Djoko Tjandra di tahan atas eksekusi yang dilakukannya. Baik Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung maupun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono belum merespon pertanyaan yang diajukan. 

Sebelumnya diketahui, Otto mempertanyakan alasan kliennya bernama Djoko Tjandra ditahan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim. Karena menurut Otto, tidak ada perintah dari majelis hakim kasasi dan putusan PK untuk dilakukan penahanan. 

"Dasar apa Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap dia (Djoko Tjandra). Sebab didalam putusan Peninjauan Kembali (PK), tidak ada perintah untuk pak Djoko ditahan. Nah kalau tidak ada perintah ditahan, kenapa dia ditahan? Apakah itu nanti Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi, apakah kita harus mengajukan praperadilan, kita belum tahu," ucap Otto di Gedung Bareskrim, Jakarta, Sabtu (1/8/2020) malam.       

"Kita sedang mempertanyakan dasar penahanan terhadap Djoko Tjandra. Karena didalam putusan PK itu hnya disebutkan pak Djoko Tjandra dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun," tambah dia. 

Ia menegaskan dan mempertanyakan dasar jaksa sebagai eksekutor melakukan penahanan terhadap terpidana Djoko Tjandra. Padahal dalam bunyi putusan menghukum Djoko Tjandra selama 2 tahun penjara dan membayar denda. 

"Pertanyaan saya kenapa dia (Djoko Tjandra) ditahan, atas amar putusan yang mana? Itu menjadi masalah hukum nih, apa boleh seseorang ditahan, padahal dalam amar putusan tidak ada perintah menahan," tegasnya. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki, Kok Bisa?

Image

News

Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA Muncul dalam Dakwaan Pinangki, Jampidsus Enggan Komentar

Image

News

Tidak Diborgol Saat Diperiksa, Djoko Tjandra: Habis Jalan-jalan

Image

News

FOTO Jaksa Agung Jelaskan Kasus Djoko Tjandra di Komisi III

Image

News

Kecewa Dakwaan, MAKI: Pemberian Suap kepada Pinangki Disederhanakan dengan Pasal 5

Image

News

Kejagung Bantah ST Burhanuddin Terlibat Penerbitan Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra

Image

News

Pasal 12 Tidak Masuk Dakwaan, MAKI Curiga Motif Pinangki Terima Suap Tak Terungkap

Image

News

Mantan Ketua MA Ngaku Tidak Kenal Pinangki

Image

News

Menelisik Kembali 10 Action Plan Pinangki Bebaskan Djoko Tjandra

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos KAI Sesumbar Raih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Bos KAI Didiek Hartantyo sesumbar raih peroleh sertifikat sistem manajemen anti penyuapan

Image
Ekonomi

Pemerintah Beberkan 3 Fokus Dana Desa Tahun 2020

Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa peningkatan ekonomi di desa yang menggunakan Dana Desa pada tahun 2020

Image
Ekonomi

Sandi Uno Harap Fintech Syariah Bantu Pelaku Usaha UMKM di Tengah Pandemi

Sandi mendorong Fintech Syariah agar membantu para pelaku usaha UMKM sehingga mereka terhindar dari pinjaman online yang abal-abal

Image
Ekonomi

RNI Beberkan Kabar Terbaru Holding BUMN Pangan

RNI harap Holding BUMN Klaster Pangan dapat terbentuk akhir tahun ini

Image
Ekonomi
DPR RI

Legislator Desak Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata

Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan potensi desa wisata masih luput dari perhatian Kemenparekraf untuk dikembangkan

Image
Ekonomi

Marak Impor Baja Ilegal, PLN Diminta Periksa Proyek Infrastruktur Kelistrikan

Pengamat minta PLN periksa kembali proyek infrastruktur kelistrikan menyusul maraknya kasus baja impor ilegal

Image
Ekonomi

Menko Airlangga: Kawasan Ekonomi Khusus Peluang Gaet Investor

Airlangga Hartarto menyatakan ada 15 KEK yang menjadi peluang Indonesia untuk menarik investor asing berinvestasi ke Tanah Air

Image
Ekonomi

Dua BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Cek Persyaratannya!

Dua BUMN yakni PNM dan Taspen tengah membuka lowongan kerja untuk lulusan D3. Berikut persyaratannya

Image
Ekonomi
DPR RI

Anggota DPR Ini Tegaskan Penanganan COVID-19 Lebih Utama Daripada Ekonomi

Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan penanganan COVID-19 harus menjadi perhatian utama, karena kegiatan ekonomi tak bergerak

Image
Ekonomi
Tokopedia

Ramesh Gururaja Fokus Majukan Ekosistem Teknologi Indonesia Lewat Tokopedia

SVP of Product Tokopedia, Ramesh Gururaja, selalu percaya pemanfaatan teknologi dapat menjawab segala tantangan dan membantu kehidupan

terpopuler

  1. JK: Indonesia Bakal Hadapi Puncak Hujan Sekaligus Puncak Pandemi Pada Masa Pencoblosan Pilkada

  2. 5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

  3. Amalan dan Doa Ketika Memasak, Agar Makanan Menjadi Lezat

  4. Ogah Cabut Laporan untuk Angel Lelga, Vicky Prasetyo: Ini Kehormatan Keluarga

  5. Azyumardi Azra Ogah Nyoblos di Pilkada, Politisi PDIP: Tak Semua Tokoh Patut Dicontoh

  6. Kondisi Pasar Cempaka Putih Memprihatinkan, Ketua Koperasi: Anies Baswedan Mana Ngerti

  7. Cerita Pasien Covid-19 Soal Fasilitas di Wisma Atlet: Kamarnya Nyaman, Ber AC  

  8. Mini di Layar Kaca, Ukuran Teletubbies Sebenarnya Bikin Warganet Kaget

  9. 7 Potret Memesona Susanti Arifin Ibunda Irish Bella, Nenek Muda Fashionable

  10. Gara-gara Cuma Pakai Face Shield, Foto Dokter di Iklan Hand Sanitizer ini Jadi Perdebatan Warganet

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Inggit Garnasih, Mantan Istri Presiden Soekarno yang Setia Temani Masa Perjuangan

Image
News

5 Gaya Kasual Najwa Shihab saat Jadi Host, Kece Abis!

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun