Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Terkait Penguatan BPIP, Pengamat Nilai Pendapat Jimly Kontradiktif

Aricho Hutagalung

Terkait Penguatan BPIP, Pengamat Nilai Pendapat Jimly Kontradiktif

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Diskusi ini membahas tema "Kinerja Legislasi DPR RI". Salah satu yang menjadi sorotannya adalah terkait produk legislasi. Untuk periode ini kuantitas UU dari DPR terus meningkat walaupun diakui bahwa produk hukumnya merupakan produk politik. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa pendapat Anggota DPD RI Jimly Ashiddiqie terkait Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kontradiktif.

Karyono mengungkapkan hal tersebut terkait dengan pernyataan Jimly Ashiddiqie yang menyebut bahwa BPIP tidak memerlukan payung hukum setingkat Undang-Undang (UU).

"Prof Jimly Ashiddiqie memiliki pendapat yang kontradiktif dengan pandangannya sendiri. Sebab sebelumnya beliau sepakat dengan RUU tersebut, bahkan mengajukan usulan penambahan wewenang BPIP," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (19/7/2020).

baca juga:

Karyono menjelaskan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 11 Februari 2020, Jimly Ashiddiqie mengusulkan naiknya status BPIP menjadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP) yang memiliki kewenangan mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan perundang-undangan di bawah UU kepada Mahkamah Agung (MA). 

"Dengan kewenangan ini, kedudukan DN-PIP memiliki 'constitutional importance' yang setara dengan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. DN-PIP lalu menjadi penjaga gawang bagi sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam tata hukum kita," ujarnya. 

Melihat hal itu, Karyono mengatakan bahwa sejak awal Jimly Ashiddiqie sepakat dengan RUU Penguatan BPIP tersebut, bahkan menambahkan wewenang konstitusional untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Selain mengusulkan penambahan wewenang BPIP, menurut Karyono, Jimly Ashiddiqie juga mengusulkan agar RUU ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Omnibus Law, sehingga UU lain yang memiliki keterkaitan dengan materi kebijakan normatif dalam RUU BPIP bisa dievaluasi dan disinkronisasikan secara terpadu.

"Dengan demikian, agak membingungkan jika saat ini Prof Jimly berubah pendapat terkait urgensi payung hukum terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut," katanya.

Bagi Karyono, menaikkan legal standing (kedudukan) BPIP dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menjadi UU sangat wajar dan sudah dilakukan untuk lembaga pemerintah non-kementerian lain. 

Menurut Karyono, banyak lembaga pemerintah non-kementerian berpayung UU. Karyono menyebutkan, seperti Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berpayung hukum UU Nomor 31 Tahun 2009, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berpayung hukum UU Nomor 8 Tahun 2008 atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berpayung hukum UU Nomor 5 Tahun 2018.

"Mengingat betapa pentingnya pembinaan ideologi Pancasila, maka sangat penting BPIP mendapatkan payung hukum selevel undang-undang," ungkapnya.

Karyono menegaskan, dengan berpayung hukum UU, program penguatan Pancasila tidak akan berganti atau bahkan hilang akibat pergantian rezim.

"Penguatan Pancasila sebagai dasar negara akhirnya tidak tergantung pada siapa yang sedang berkuasa, karena telah memiliki landasan hukum yang permanen, yakni undang-undang," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah resmi mengajukan RUU BPIP kepada DPR RI sebagai pengganti nomenklatur RUU HIP. Seperti respons terhadap RUU HIP, ragam pro-kontra juga berkembang atas RUU BPIP tersebut.

Anggota DPD RI yang juga mantan Ketua MK, Jimly Ashiddiqie, menyatakan bahwa BPIP tidak memerlukan payung hukum setingkat UU. Sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, landasan hukum BPIP saat ini, yakni Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, menurut Jimly sudah cukup. 

"Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), BPIP cukup diatur dengan Peraturan Presiden, tidak perlu undang-undang," katanya di Jakarta pada 18 Juli 2020.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

Arsul Sani Desak RUU HIP Dihapus dari Daftar Prolegnas

Image

News

500 Pasang Sepatu Demo di Depan Gedung DPR

Image

News

FOTO Gerakan Aksi 500 Sepatu Dukung Sahkan RUU PKS

Image

Ekonomi

BTN Ajak Himpunan Pengembang Nusantara Sukseskan Program Sejuta Rumah

Image

News

DPR Kembali Terima 3 Usulan RUU dari Pemerintah

Image

News

RKUHP dan RUU PAS Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Image

News

MPR RI

Syarief Hasan: Empat Pilar Anugerah Besar Bangsa Indonesia yang Harus Dijaga

Image

News

Pimpinan DPR: Usulan Pembatasan Usia di RUU PDP Upaya Lindungi Anak-anak

Image

Gaya Hidup

Ajinomoto Dukung Pengendalian Hipertensi dan Peningkatan Sistem Imun Para Ibu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Hiburan

Dijerat Pasal Berlapis, Dua Muncikari Prostitusi Online Artis Terancam 15 Tahun Penjara

Salah satu barang buktinya alat kontrasepsi.

Image
Hiburan

5 Alasan Menarik Mengapa Drama My Dangerous Wife Seru Ditonton

Bikin susah move on

Image
Hiburan

7 Potret Transformasi Chanyeol EXO dari Kecil hingga Dewasa, Bikin Jatuh Hati!

Sejak awal debut tahun 2012 lalu, Chanyeol langsung mencuri perhatian

Image
Hiburan

7 Potret Keren Yoon Park yang Jadi Suami Siaga di Birthcare Center, Idaman Abis!

Aktingnya sebagai suami siaga ini menarik perhatian penonton

Image
Hiburan

Buka Warung Makan di Teras Rumah Mewahnya, Muzdalifah: Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima

Saat ini Muzdalifah membuka usaha kuliner warung makan di teras rumahnya

Image
Hiburan

Polisi Pulangkan Dua Artis Terduga Pelaku Prostitusi Online, Ini Alasannya

ST dan SH sebagai saksi saja.

Image
Hiburan

7 Potret Liburan Bulan Madu Sherina dan Baskara, ke Bali Naik Mobil

Pasangan ini datang ke Bali dengan menggunakan mobil pribadi

Image
Hiburan

7 Potret Manis Shoumaya Tazkiyyah, Pemeran Diana di Sinetron Bawang Putih Berkulit Merah

Selain pemain sinetron, Shoumaya Tazkiyyah adalah seorang model

Image
Hiburan

7 Potret Memesona Mareta Angel, Pedangdut Asal Yogyakarta Idola Kawula Muda

Mareta Angel, penyanyi asal Yogyakarta ini disebut sebagai salah satu pedangdut daerah yang banyak digandrungi kawula muda

Image
Hiburan

Luna Maya Heboh Pertama Kali Naik Bus, Netizen Iri

Luna Maya kaget ada bus di bali.

terpopuler

  1. Sarita Abdul Mukti Sebut Hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Bukan Settingan

  2. Pilkada 2020, Mayoritas Masyarakat Pilih Pemimpin dari Putra Asli Medan

  3. Abdillah Toha: Halo Bapak Prabowo, Sudah Bikin Bui Buat Penjarakan Kader?

  4. Tersangka Kasus Suap Calon Bintara di Palembang Disanksi Pasal Berlapis

  5. Pengangguran Jakarta Tertinggi di Indonesia, Anak Buah Anies: Kan Karena Pandemi

  6. Dimulai Besok, ini Jadwal Lengkap MPL Invitational 2020

  7. Puluhan Warga Petamburan Tertular Corona Pasca Hajatan Rizieq Shihab, Kapolda: Ini Pelajaran

  8. Israel Hapus Arab Saudi dari Daftar Negara Wajib Karantina Virus Corona

  9. Hina Jokowi di Media Sosial, Pria di Deli Serdang Ditangkap Polda Sumut

  10. Alamak! 91 Persen Karyawan Terkena PHK Ternyata Tak Ikut Program Prakerja

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan