image
Login / Sign Up
Image

Zamaahsari A. Ramzah

Alumni Pascasarjana Ilmu Politik UI dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga

Mendongkrak Partisipasi di Tengah Covid-19

Image

Pemilu | AKURAT.CO/Dafi Yusuf

AKURAT.CO, Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat dalam segala aspek. Di bidang politik imbas Covid-19 adalah penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dihelat 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatan tahapan menuju 9 Desember 2020 juga telah dimulai dengan diaktifkannya kembali badan adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sejak 15 Juni 2020. 

Pilkada serentak lanjutan di 270 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) perlu disiapkan dengan serius dan matang karena digelar dalam kondisi darurat Covid-19. Melaksanakan pilkada di masa pandemi (new normal) juga perlu strategi khusus karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Secara teknis pelaksanaan, baik penyelenggara (KPU, Bawaslu), peserta (partai politik dan pasangan calon) maupun masyarakat (pemilih), sudah pasti menghadapi tantangan tersendiri.

Integritas dan profesionalitas penyelenggara serta kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19 adalah prasyarat utama suksesnya pilkada. Sukses tidak hanya dari sisi teknis administratif, tetapi juga sukses bahwa tidak ada penyelenggara, peserta dan pemilih terpapar Covid-19.

baca juga:

Tantangan Partisipasi

Salah satu tantangan terbesar Pilkada 9 Desember 2020 adalah menjaga kualitas demokrasi dengan meningkatkan Partisipasi Pemilih (masyarakat). Partisipasi terkait erat dengan legitimasi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) terpilih. Makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat makin tinggi pula legitimasi politiknya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi semakin rendah pula legitimasinya.

Dengan dihelat di tengah pandemi, kegiatan tahapan yang melibatkan kerumunan banyak orang (massa) terbatasi. Imbasnya interaksi pasangan calon dengan masyarakat menjadi berkurang. Sebaliknya akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai program kerja, platform serta visi-misi para calon menjadi tidak maksimal. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi data tarik masyarakat berpartisipasi dengan menyalurkan suaranya di TPS.

Hasil pemilu di Iran, Prancis, dan Mali menjadi pelajaran penting bagi kita. Partisipasi Pemilih di tiga negara tersebut sangat rendah saat melaksanakan Pemilu di tengah pandemi. Partisipasi Pemilih di Iran hanya 42,32% saat melaksanakan pemilu pada 21 Februari 2020. Begitu juga dengan Prancis saat melaksanakan pemilu pada 15 Maret 2020 dengan tingkat partisipasi hanya 44,7%. Kondisi paling parah dialami Mali dengan tingkat partisipasi hanya 7,5% saat melaksanakan pemilu 29 Maret 2020.

Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), baru dua negara yang sukses meningkatkan angka partisipasi di tengah Covid-19, Bavaria dan Korea Selatan. Pada pemilu 15 Maret 2020, angka partisipasi di Bavaria meningkat 58,5% dibanding pemilu sebelumnya 55%. Korea Selatan mencatatkan sejarah dengan partisipasi mencapai 66,2% pada pemilu legislatif 15 April 2020 lalu. Angka ini merupakan prosentase tertinggi dalam kurun waktu 28 tahun atau sejak pemilu tahun 1992.

Butuh terobosan jitu dan kerja-kerja kreatif mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat itu. Jangan sampai kontestasi elektoral kita bernasib sama dengan Iran, Prancis, dan Mali. Apalagi angka Partisipasi Pemilih di Indonesia dalam tiga kali perhelatan pilkada serentak (2015, 2017 dan 2018) di masa normal selalu di bawah target rata-rata nasional sebesar 77,5%.

Pada pilkada serentak tahun 2015 di 269 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota) tingkat Partisipasi Pemilih secara nasional hanya 69,20%. Pada pilkada serentak tahun 2017 di 101 wilayah (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota) angka partisipasi naik menjadi 74,5%. Namun, pada pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah (17 provinsi, 116 kabupaten dan 39 kota) turun lagi menjadi 73,24%.

Membangun Trust

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan guna mendongkrak partispasi pemilih di tengah Covid-19. Pertama, membangun kepercayaan (trust) masyarakat. Dari sisi penyelenggara, langkah yang sudah dilakukan adalah menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Covid-19.
PKPU ini mengatur tentang tata cara dan protokol kesehatan yang wajib diterapkan dalam semua tahapan, mulai pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta reakapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.

PKPU ini juga mengatur tentang prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK. PPS, PPDP dan KPPS), peserta Pemilihan (partai politik dan pasangan calon), Pemilih (masyarakat), dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Dari sisi pemerintah (pusat dan daerah) harus serius mendukung pendanaan pilkada sebagai konsekuensi pemenuhan ketentuan protokol Covid-19. Selain itu, pemerintah juga harus membantu mendukung menyediakan tenaga medis serta alat bantu kesehatan yang memadai. Sehingga penyelenggara (KPU) dan jajarnnya (PPK, PPS, PPDP dan KPPS) sebelum melakukan kegiatan tahapan pilkada dipastikan dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19 dengan cara rapid test.
Kalangan akademisi, LSM/NGO, ormas, kelompok-kelompok peduli demokrasi dan tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan harus ikut membangun narasi positif mengenai pilkada 9 Desember 2020, bukan sebaliknya membangun narasi negatif yang membuat masyarakat enggan (takut) berpatisipasi. Dengan tumbuhnya trust menutup kekhawatiran masyarakat bahwa pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Kedua, KPU dan jajaran di bawah akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Sosialisasi langsung seperti pembentukan forum warga, komunikasi tatap muka baik datang langsung maupun KPU yang mengundang, pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi, pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi.

Agen-agen dan relawan demokrasi ini akan difokuskan pada beragam kelompok masyarakat serta segmen/basis pemilih, seperti basis keluarga, pemilih pemula, basis muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, marginal, komunitas, keagamaan, komunitas demokrasi dan basis warga internet.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung melalui media, baik media cetak, media sosial, maupun daring. KPU juga akan lebih intensif melakukan sosialisasi melalui media luar ruang, seperti, brosur, leaflet, pamphlet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboar, dan vediotron. Media resmi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, baik dalam bentuk website, instagram, facebook, twetter, WA group dan media lainnya akan dimassifkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Selain mudah, cepat dan efektif, media sosial menjadi solusi terbaik di tengah upaya mencegahan Covid-19. Apalagi sebagian besar masyarakat, dari lintas usia dan lintas profesi, telah menggunakan media sosial, lebih-lebih di tengah pandemi ini. Adapun wilayah yang masih blankspot akan disiasati dengan memperbanyak sosialisasi media luar ruang yang dijelaskan di atas.

Ketiga, KPU dan jajaran di bawah akan bekerja sama dengan Ormas seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Muslimat NU, Aisyiah; kelompok kepemudaan seperti, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karangtaruna, Pemuda Muhamamdiyah, GP Anshor, Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktivis Gereja; kalangan LSM dan NGO dan seterusnya.

Keempat, memaksimalkan PPK dan PPS sebagai agen sosialsiasi. Selain focus pada teknis penyelenggaraan, PPK dan PPS juga harus menjadi agen sosialisasi yang inovatif. Dalam setiap kontestasi politik, baik pemilu maupun pilkada, PPK dan PPS seolah melupakan tugasnya sebagai agen sosialisasi. Padahal ruang dan ketersediaan waktu anggota PPK dan PPS melakukan sosialisasi cukup memungkinkan karena kerja-kerja teknis kepemiluan tidak begitu padat.

Angota PPK di setiap kecamatan sebanyak 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang anggota PPS di tingkat desa/kelurahan. Total 8 (delapan) orang. Masa kerja PPK dan PPS kurang lebih 8 bulan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, PPK dan PPS dibentuk maksimal 6 bulan sebelum hari pemungutan suara dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara.

Jika selama enam bulan anggota PPK dan PPS menjadi agen sosialisasi yang kreatif dan inovatif di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahannya besar kemungkinan Partisipasi Pemilih akan meningkat. Karena masyarakat selalu mendapat update tentang pilkada beserta mekanisme pelaksanan pilkada di masa Covid-19 dari waktu ke waktu.

Sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada di tengah Covid-19 tidak semata-mata di pundak penyelenggara, seluruh komponen masyarakat punya tugas dan kewajiban untuk ikut mensukseskan pilkada. Pilkada ini harus dijadikan momentum penting untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pilkada di tengah Covid-19. Penyelenggara aman, paslon damai, masyarakat selamat dan partisipasi meningkat.


Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

1.241 Pasien Covid-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Image

Gaya Hidup

Wabah Corona

Setelah Dibuka Kembali, Walt Disney World Kurangi Waktu Operasional

Image

News

Dua Lokasi CFD di Jakarta Timur Ditiadakan Akibat Covid-19

Image

News

Duh Ditengah Pandemi Ratusan TKA Asal China Kembali Masuk ke Indonesia

Image

News

Pasien COVID-19 Meninggal di DIY Capai 23 Orang

Image

News

Pemerintah Upayakan Pencairan Insentif Nakes Langsung ke Rekening Masing-masing

Image

News

Update 8 Agustus: Kasus Konfirmasi COVID-19 Bertambah 2.277 Total 123.503

Image

News

Presiden Jokowi Ajak Seluruh Kader Gerindra Lawan Dampak Pandemi Covid-19

Image

News

Ratusan Orang di Bandung Kena Tegur Satpol PP Akibat Tak Pakai Masker

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Rumah di China Viral Gara-gara Ogah Digusur saat Pembangunan Jembatan Layang

Pemilik rumah menolak pindah lantaran masalah lokasi pengganti. Ia menilai pemerintah gagal menawarkan properti pengganti di lokasi ideal.

Image
News

Novel Baswedan: Presiden Jokowi Berkontribusi Langsung dalam Pelemahan KPK

Hal ini sebagai tanggapan atas diterbitkannya PP Nomor 41 tahun 2020

Image
News

Penjelasan Polri Soal Calon Akpol Gagal Gegara Covid-19

“Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil swab oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI,” ujar Argo.

Image
News

Gempa Bermagnitudo 5,0 SR Guncang Sumba Barat Daya

Image
News

Sujiwo Tejo: Susi Emang Peduli Sama Budaya Nusantara, Salut

Sujiwo Tejo menyebut Susi peduli budaya karena ikut mempromosikan Dongeng Cinta Ceuk Aing.

Image
News

Polri Klarifikasi Status Djoko Tjandra dalam Kasus Penyalahgunaan Surat Jalan

Disinyalir ada imbal balik atau kickback dalam proses penggunaan surat jalan tersebut

Image
News

1.241 Pasien Covid-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Kini tinggal 67 orang yang masih belum dinyatakan sembuh

Image
News

Pabrik Mebel Terbakar di Cakung, 13 Damkar Dikerahkan

"Situasi saat ini masih 'merah' di bagian gudang penyimpanan produk mebel," kata Gatot.

Image
News

Pesawat India Tergelincir hingga Terbelah Jadi Dua, 18 Orang Tewas

Pesawat dilaporkan tergelincir di landasan pacu saat tengah mendarat di Bandara Internasional Kozhikode Calicut.

Image
News

KPK Siap Bantu Bareskrim Polri Usut Dugaan Suap Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Gelar perkara tersebut akan dilakukan pada pekan depan

terpopuler

  1. Viral karena Konten Porno Connel Twins, Apa Itu Aplikasi Onlyfans?

  2. 16 Jam Diperiksa Bareskrim, Anita Kolopaking Akhirnya Dijebloskan Penjara

  3. Mahasiswa Minta Polisi Usut Oknum Dokter yang Gunakan Gelar Palsu di RS Graha Kedoya

  4. Santunan Pemerintah ke Karyawan Swasta, Komisi IX: Pertanyaannya, Untuk Karyawan Sektor Apa Saja?

  5. Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

  6. 3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

  7. Makin Romantis, 6 Potret Kedekatan Nella Kharisma dan Dory Harsa

  8. Enggan Jadi Relawan Vaksin COVID-19, Erick Thohir: Rakyat Dulu, Menteri Disuntiknya Belakangan!

  9. Banyak Disepelekan Manusia, Ini Tiga Perkara yang Jadi Penyebab Azab Kubur

  10. Ditangkap hingga Akui Perbuatannya, 5 Fakta Penting Kasus Gilang 'Bungkus'

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid