Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Zamaahsari A. Ramzah

Alumni Pascasarjana Ilmu Politik UI dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga

Mendongkrak Partisipasi di Tengah Covid-19

Image

Pemilu | AKURAT.CO/Dafi Yusuf

AKURAT.CO, Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat dalam segala aspek. Di bidang politik imbas Covid-19 adalah penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dihelat 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatan tahapan menuju 9 Desember 2020 juga telah dimulai dengan diaktifkannya kembali badan adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sejak 15 Juni 2020. 

Pilkada serentak lanjutan di 270 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) perlu disiapkan dengan serius dan matang karena digelar dalam kondisi darurat Covid-19. Melaksanakan pilkada di masa pandemi (new normal) juga perlu strategi khusus karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Secara teknis pelaksanaan, baik penyelenggara (KPU, Bawaslu), peserta (partai politik dan pasangan calon) maupun masyarakat (pemilih), sudah pasti menghadapi tantangan tersendiri.

Integritas dan profesionalitas penyelenggara serta kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19 adalah prasyarat utama suksesnya pilkada. Sukses tidak hanya dari sisi teknis administratif, tetapi juga sukses bahwa tidak ada penyelenggara, peserta dan pemilih terpapar Covid-19.

baca juga:

Tantangan Partisipasi

Salah satu tantangan terbesar Pilkada 9 Desember 2020 adalah menjaga kualitas demokrasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih (masyarakat). Partisipasi terkait erat dengan legitimasi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) terpilih. Makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat makin tinggi pula legitimasi politiknya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi semakin rendah pula legitimasinya.

Dengan dihelat di tengah pandemi, kegiatan tahapan yang melibatkan kerumunan banyak orang (massa) terbatasi. Imbasnya interaksi pasangan calon dengan masyarakat menjadi berkurang. Sebaliknya akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai program kerja, platform serta visi-misi para calon menjadi tidak maksimal. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi data tarik masyarakat berpartisipasi dengan menyalurkan suaranya di TPS.

Hasil pemilu di Iran, Prancis, dan Mali menjadi pelajaran penting bagi kita. Partisipasi pemilih di tiga negara tersebut sangat rendah saat melaksanakan Pemilu di tengah pandemi. Partisipasi pemilih di Iran hanya 42,32% saat melaksanakan pemilu pada 21 Februari 2020. Begitu juga dengan Prancis saat melaksanakan pemilu pada 15 Maret 2020 dengan tingkat partisipasi hanya 44,7%. Kondisi paling parah dialami Mali dengan tingkat partisipasi hanya 7,5% saat melaksanakan pemilu 29 Maret 2020.

Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), baru dua negara yang sukses meningkatkan angka partisipasi di tengah Covid-19, Bavaria dan Korea Selatan. Pada pemilu 15 Maret 2020, angka partisipasi di Bavaria meningkat 58,5% dibanding pemilu sebelumnya 55%. Korea Selatan mencatatkan sejarah dengan partisipasi mencapai 66,2% pada pemilu legislatif 15 April 2020 lalu. Angka ini merupakan prosentase tertinggi dalam kurun waktu 28 tahun atau sejak pemilu tahun 1992.

Butuh terobosan jitu dan kerja-kerja kreatif mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat itu. Jangan sampai kontestasi elektoral kita bernasib sama dengan Iran, Prancis, dan Mali. Apalagi angka partisipasi pemilih di Indonesia dalam tiga kali perhelatan pilkada serentak (2015, 2017 dan 2018) di masa normal selalu di bawah target rata-rata nasional sebesar 77,5%.

Pada pilkada serentak tahun 2015 di 269 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota) tingkat partisipasi pemilih secara nasional hanya 69,20%. Pada pilkada serentak tahun 2017 di 101 wilayah (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota) angka partisipasi naik menjadi 74,5%. Namun, pada pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah (17 provinsi, 116 kabupaten dan 39 kota) turun lagi menjadi 73,24%.

Membangun Trust

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan guna mendongkrak partispasi pemilih di tengah Covid-19. Pertama, membangun kepercayaan (trust) masyarakat. Dari sisi penyelenggara, langkah yang sudah dilakukan adalah menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Covid-19.
PKPU ini mengatur tentang tata cara dan protokol kesehatan yang wajib diterapkan dalam semua tahapan, mulai pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta reakapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.

PKPU ini juga mengatur tentang prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK. PPS, PPDP dan KPPS), peserta Pemilihan (partai politik dan pasangan calon), Pemilih (masyarakat), dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Dari sisi pemerintah (pusat dan daerah) harus serius mendukung pendanaan pilkada sebagai konsekuensi pemenuhan ketentuan protokol Covid-19. Selain itu, pemerintah juga harus membantu mendukung menyediakan tenaga medis serta alat bantu kesehatan yang memadai. Sehingga penyelenggara (KPU) dan jajarnnya (PPK, PPS, PPDP dan KPPS) sebelum melakukan kegiatan tahapan pilkada dipastikan dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19 dengan cara rapid test.
Kalangan akademisi, LSM/NGO, ormas, kelompok-kelompok peduli demokrasi dan tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan harus ikut membangun narasi positif mengenai pilkada 9 Desember 2020, bukan sebaliknya membangun narasi negatif yang membuat masyarakat enggan (takut) berpatisipasi. Dengan tumbuhnya trust menutup kekhawatiran masyarakat bahwa pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Kedua, KPU dan jajaran di bawah akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Sosialisasi langsung seperti pembentukan forum warga, komunikasi tatap muka baik datang langsung maupun KPU yang mengundang, pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi, pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi.

Agen-agen dan relawan demokrasi ini akan difokuskan pada beragam kelompok masyarakat serta segmen/basis pemilih, seperti basis keluarga, pemilih pemula, basis muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, marginal, komunitas, keagamaan, komunitas demokrasi dan basis warga internet.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung melalui media, baik media cetak, media sosial, maupun daring. KPU juga akan lebih intensif melakukan sosialisasi melalui media luar ruang, seperti, brosur, leaflet, pamphlet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboar, dan vediotron. Media resmi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, baik dalam bentuk website, instagram, facebook, twetter, WA group dan media lainnya akan dimassifkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Selain mudah, cepat dan efektif, media sosial menjadi solusi terbaik di tengah upaya mencegahan Covid-19. Apalagi sebagian besar masyarakat, dari lintas usia dan lintas profesi, telah menggunakan media sosial, lebih-lebih di tengah pandemi ini. Adapun wilayah yang masih blankspot akan disiasati dengan memperbanyak sosialisasi media luar ruang yang dijelaskan di atas.

Ketiga, KPU dan jajaran di bawah akan bekerja sama dengan Ormas seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Muslimat NU, Aisyiah; kelompok kepemudaan seperti, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karangtaruna, Pemuda Muhamamdiyah, GP Anshor, Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktivis Gereja; kalangan LSM dan NGO dan seterusnya.

Keempat, memaksimalkan PPK dan PPS sebagai agen sosialsiasi. Selain focus pada teknis penyelenggaraan, PPK dan PPS juga harus menjadi agen sosialisasi yang inovatif. Dalam setiap kontestasi politik, baik pemilu maupun pilkada, PPK dan PPS seolah melupakan tugasnya sebagai agen sosialisasi. Padahal ruang dan ketersediaan waktu anggota PPK dan PPS melakukan sosialisasi cukup memungkinkan karena kerja-kerja teknis kepemiluan tidak begitu padat.

Angota PPK di setiap kecamatan sebanyak 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang anggota PPS di tingkat desa/kelurahan. Total 8 (delapan) orang. Masa kerja PPK dan PPS kurang lebih 8 bulan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, PPK dan PPS dibentuk maksimal 6 bulan sebelum hari pemungutan suara dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara.

Jika selama enam bulan anggota PPK dan PPS menjadi agen sosialisasi yang kreatif dan inovatif di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahannya besar kemungkinan partisipasi pemilih akan meningkat. Karena masyarakat selalu mendapat update tentang pilkada beserta mekanisme pelaksanan pilkada di masa Covid-19 dari waktu ke waktu.

Sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada di tengah Covid-19 tidak semata-mata di pundak penyelenggara, seluruh komponen masyarakat punya tugas dan kewajiban untuk ikut mensukseskan pilkada. Pilkada ini harus dijadikan momentum penting untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pilkada di tengah Covid-19. Penyelenggara aman, paslon damai, masyarakat selamat dan partisipasi meningkat.


Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Olahraga

Australia Terbuka 2021

Minta Kelonggaran, Djokovic Kembali Dikritik Petenis Australia

Image

Olahraga

Timnas Indonesia

PSSI Ajukan 178 Nama Penerima Vaksin COVID-19

Image

News

AS Klaim Peneliti Lab Wuhan Alami Gejala COVID-19 Sebelum Laporan Kasus Pertama

Image

News

Duh! 13 Warga Israel Alami Kelumpuhan Wajah Usai Disuntik Vaksin Corona

Image

Olahraga

Olimpiade Tokyo 2021

Pembukaan dan Penutupan Olimpiade Kemungkinan ‘Sepi’

Image

News

Sultan Dorong Penambahan Kapasitas Tempat Tidur RS Penanganan COVID-19 hingga 60 Persen

Image

Olahraga

Australia Terbuka 2021

Empat Orang Kembali Kedapatan Positif COVID-19 Saat Tiba di Australia

Image

Gaya Hidup

Mengenal Terapi Plasma Konvalesen, Bentuk Pengobatan Alternatif Untuk Pasien Covid-19

Image

Gaya Hidup

Cegah Gejala Lebih Parah, Berikut Syarat dan Cara Kerja Terapi Plasma Konvalesen

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Tim DVI RS Polri Sudah Berhasil Identifikasi 34 Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182

Selain itu juga, Rusdi mengungkapkan, Tim DVI RS Polri telah menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga setelah berhasil diidentifikasi.

Image
News

Bamsoet Dorong Wartawan Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Mengingat peran jurnalistik menuntut mereka bertemu banyak orang.

Image
News

Kepada Penyidik, Bima Arya Ungkap Kronologi Kebohongan RS UMMI dalam Kasus Rizieq Shihab

Bima dimintai keterangan sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan menghalang-halangi penanganan wabah penyakit menular.

Image
News

MPR Minta Pemerintah Segera Relokasi Wilayah Hunian dari Daerah Rawan Bencana

Hasil dari langkah pemetaan tersebut, harus segera diikuti dengan upaya menata ulang wilayah hunian dan pusat kegiatan masyarakat.

Image
News

Polisi Bongkar Kasus Prostitusi Berkedok Spa di Bandung

Polisi mengungkap kasus prostitusi berkedok spa di sebuah hotel yang berada di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat.

Image
News

Tim SAR Tutup Pencarian Korban Longsor di Sumedang

Tim SAR telah menemukan 40 korban yang tertimbun lingsor di Sumedang.

Image
News

Mensos Risma Pantau Dampak Erupsi Gunung Semeru

Mensos Risma dengarkan pemaparan Bupati Lumajang Thoriqul Haq tentang erupsi Gunung Semeru.

Image
News

DVI RS Polri Sudah Terima 308 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182

Jenazah yang diterima Tim DVI sudah dilakukan identifikasi untuk mengetahui identitasnya.

Image
News

Wanti-wanti Bupati Kendal, Ganjar Pranowo Bakal Evaluasi Kebijakan PPKM

Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Image
News

Dukung Sekolah Tatap Muka, Dikbud Sulteng Usul Guru Divaksinasi

Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan kuota vaksin khusus bagi para tenaga pendidik

terpopuler

  1. 4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot

  2. Jokowi Tunjuk Marullah Jadi Sekda, Anies Cs Tak Bisa Membantah

  3. Ajaib! Hutang Segunung Bisa Lunas Jika Kamu Mau Mengamalkan ini

  4. Azyumardi Azra: Tidak Ada Negara Islam Sukses Membangun Peradaban

  5. 7 Meme Lucu Laga MU vs Liverpool, Wasitnya Bingung Mencet Tombol VARPoll atau Penchester

  6. Ditahan di Rutan Bareskrim, Kondisi Kesehatan Ustaz Maaher Memperihatinkan

  7. Intip Nih! Bisnis dari Modal Receh tapi Untung Jutaan Rupiah

  8. Waduh! PPKM Diperpanjang, 1.600 Restoran Terancam Gulung Tikar

  9. Wajib Tahu, ini 4 Privasi yang Dibagikan WhatsApp ke Facebook

  10. 7 Penampakan Terbaru Sungai Citarum, Kini Makin Bersih dan Asri

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Image
Muhammad Husen Db, M.Pd

Transformasi Episode Dalam Dimensi Merdeka Belajar

Image
ARLI ADITYA PARIKESIT

Dilema Kebebasan Pendapat dan Pengendalian Transmisi Virus SARS-CoV-2

Wawancara

Image
News

Covid-19 Tembus 3.500 Kasus Per Hari, DKI Gagal Terapkan Program 3T?

Image
News

Vaksinasi Bisa Putus Mata Rantai Penularan Covid-19 di DKI Jakarta?

Image
Video

VIDEO Resesi, Cukuplah Sampai di Sini | N. Siklo

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot

Image
News

Wafat di Hari Jumat, Ini 5 Fakta Penting Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf