image
Login / Sign Up

Kerja Tito Dapat Acungan Jempol dari Komisi II DPR

Yudi Permana

Image

Menteri Dalam Negri Tito Karnavian menyapa Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa sebelum dimulainya rapat kerja di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, (6/11/2019). Dalam rapat kerja ini membahas rencana strategi Kementerian Dalam Negeri.  Mendagri Tito Karnavian didampingi dalam rapat ini didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo serta pejabat utama Kemendagri. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pujian dan apresiasi atas kinerja Kemendagri selama satu tahun ini.

Hal itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Kinerja 2019 dan 2020 di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/07/2020).                    

“Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kemendagri Tahun 2019 dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran,” kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.                    

baca juga:

Di samping itu, dikatakan Saan, berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk segera mengkoordinasikan penuntasan pencairan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

"Di mana sesuai dengan NPHD tahap II paling sedikit 60% sudah harus dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020," sambungnya. 

Dengan turun tangannya langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Mendagri optimistis permintaan DPR tersebut akan dapat dilaksanakan oleh 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, kecuali daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas.      

“Nah ini tadi kesimpulan rapat kita untuk bulan Juli ini sampai akhir Juli ini minimal 60 persen, saya cukup optimis itu, kecuali ada beberapa yang saya sudah sampaikan tadi di Yahukimo dan Keerom itu dia perlu bertahap, karena ruang fiskal mereka agak terbatas, menunggu DAU bulan berikutnya dari pusat, maka 60 persen saya kira bisa, bisa dipenuhi tapi jangan 100 persen,” ucap Mendagri Tito.                 

Adapun dalam rapat tersebut juga menghasilkan kesimpulan. Pertama, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kemendagri pada 2019. Dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran. 

Kedua, sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi, Komisi II DPR RI mendukung kebijakan Kemendagri dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik atau e-government di setiap tingkatan pemerintahan.

Ketiga, terkait dengan kasus dugaan penjualan Pulau Malamber di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPR RI meminta kepada Mendagri untuk segera berkoordinasi secara langsung dengan Kepolisian Negara RI, Komisi II DPR RI dan instansi terkait lainnya.

Keempat, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala BNPP untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara serta koordinasi yang optimal dengan berbagai instansi terkait untuk menangani dan mencegah permasalahan transnational crime, berupa perdagangan orang atau human trafficking, peredaran gelap narkoba, IUU fishing, dan lain-lain.

Kelima, dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota pada tanggal 9 Desember 2020 Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk menuntaskan dan memastikan pemenuhan KTP-el bagi pemilih di 270 provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

Keenam, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera mengoordinasikan penuntasan pencairan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di mana sesuai dengan NPHD  tahap II paling sedikit 60% sudah harus dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Ambisius, Jangan Sampai Utang Menumpuk

Image

Gaya Hidup

Bro, Punya Nyali Besar Jadi Menantu Fahri Hamzah? Ini Syaratnya

Image

Gaya Hidup

Bukan Kekinian, Fahri Hamzah Terbiasa Bersepeda Sejak Kecil Tuk Jualan

Image

News

Pengamat: RUU Cipta Kerja Akomodasi Perkembangan Zaman

Image

News

DPR RI

PKB: Lompatan Besar Pasca Pandemi Bukan Mimpi Kosong

Image

Ekonomi

Ketua DPR Janji Pembahasan RUU Cipta Kerja Bakal Transparan

Image

News

FOTO Pidato Pengantar RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Persidangan DPR

Image

News

Influencer dan Artis Dukung RUU Ciptaker, PKS: Ini Pembodohan Publik

Image

News

Gerindra: Pidato Presiden Gambarkan Rakyat Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Pegawai Positif Corona, Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham di Kuningan Jaksel Terpaksa Ditutup

Penutupan dalam rangka sterilisasi virus Covid-19

Image
News

Altar 89 Bagikan 12 ribu Paket Sembako Untuk Warga Pesisir di 7 Daerah Ini

Bantuan dari kami ini akan disalurkan ke seluruh Pos AL di seluruh Indonesia.

Image
News

Bongkar Pasang Aturan, PDIP Sebut Anies Tak Punya Kajian Untuk Bikin Kebijakan

Hal ini membuat kebingungan di masyarakat

Image
News

Kronologi Versi Nawawi, Mumtaz Rais Bilang 'Pahlawan Kesiangan' Saat Ribut di Pesawat

Padahal saat itu Mumtaz tengah ditenangkan rekannya dan awak kabin yang ada di lokasi

Image
News

Akademisi: Meski Diterjang Pandemi, Akselerasi Transformasi Pendidikan Harus Dilanjutkan

Maka dari itu, diperlukan perumusan kebijakan dengan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan bangsa dan terciptanya Pelajar Pancasila

Image
News

Sosialisasi Laporan Utama Kostratani Dilakukan di Kabupaten Dompu, NTB

Kostratani akan menjadi pusat data dan informasi, juga sebagai pusat pengembangan, dan bisa menjadi tempat konsultasi petani

Image
News

Masih Nekat Melanggar, Warga DKI yang Tak Pakai Masker Bisa Didenda Rp500 Ribu

Harus lebih tegas.

Image
News

Nawawi Tegaskan Tidak Ada Acara 'Maaf-maafan' Pasca Ribut di Pesawat dengan Mumtaz Rais

Mumtaz lebih memilih meninggalkan Nawawi saat itu tanpa tegur sapa sedikitpun

Image
News
Wabah Corona

Selandia Baru Laporkan Tujuh Kasus Baru COVID-19

Penambahan ini terjadi setelah dilakukan perpanjangan penguncian di Auckland

Image
News

Cekcok dengan Pimpinan KPK di Pesawat, Mumtaz Rais: Gas-gasan karena Faktor Masker

"Kalau sama Pak Nawawi saya anggap sebagai abang."

terpopuler

  1. Tengku Zul Bandingkan Pendapatan Negara dengan Aset Sinar Mas Group, Netizen: Gajah Sama Semut Bos!

  2. Selain Tak Terima Ditegur Main HP di Pesawat, Putra Bungsu Amien Rais Berani Tantang Wakil Ketua KPK

  3. Jadi Idola Masa Kecil, Bek Muda Bayern Ini Tak Percaya Bakal Berhadapan dengan Lionel Messi

  4. Dicibir Dongkrak Popularitas Lewat Rizky Billar, Lesti Membantah: Sudah Ditakdirkan Allah

  5. 5 Meme Lucu Kekalahan Atletico Madrid, Liverpudlian ikut Ngakak Lebar

  6. Langkah Politik Negarawan ala Jokowi

  7. Ingin Habisi Semua Anggota Keluarga, Pria India Nekat Campuri Es Krim Buatan Ibu dengan Racun Tikus

  8. Gerindra: Pidato Presiden Gambarkan Rakyat Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi

  9. Pelatih RB Leipzig Ungkap Pertikaiannya dengan Diego Simeone 

  10. Viral Seorang Mahasiswa Bayar UKT di Bank Pakai Uang Receh, Senilai Rp3,5 Juta!

Akurat Solusi-1

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Merindukan Kemerdekaan Sejati

Image
Afriadi, S.Fil.I, M.IKom

Langkah Politik Negarawan ala Jokowi

Image
Arli Aditya Parikesit

Jadilah Insan Cemerlang dalam Menghadapi COVID-19

Image
Egy Massadiah

Doni Menengok Putaran Roda Zaman

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Garuda PHK Karyawan Besar-besaran Karena Bisnis Limbung?

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Protokol Kesehatan Mutlak di Garuda Demi Keselamatan Penumpang

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Bukan Orang Airlines, Ternyata Begini Perasaan Irfan Setiaputra Selama Memimpin Garuda

Sosok

Image
News

5 Potret Gagah Jokowi Kenakan Baju Adat NTT di Sidang Tahunan MPR RI

Image
Iptek

Lebih Dekat dengan Addison Rae Easterling, Dancer TikTok Paling Tajir Sejagad

Image
News

Usaha tak Khianati Hasil, Kisah Fredy Napitupulu, Pengusaha Muda Sukses Pemilik Stanbrain