image
Login / Sign Up

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan Masyarakat

Deni Muhtarudin

Image

Lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsudin Haris saat diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). Dewan Pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019. Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan Dewan Pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Dewan Pengawas (Dewas) KPK diminta untuk Transparan dalam menangani setiap Laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawi KPK.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Dewas KPK akan menurun jika tidak Transparan.

"Dewas KPK harusnya bersikap Transparan dan melaporkan perkembangan-perkembangan dari Laporan-Laporan masyarakat. Sebab apabila ini tidak dilakukan satu pemberitahuan atau pemberian informasi pada masyarakat, maka lambat laun masyarakat juga akan mengurangi intensitas Laporan dan pengawasan publik," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

baca juga:

Jimmy mengatakan, Dewas KPK harusnya segera menyampaikan ke publik bagaimana tindak lanjut proses dari Laporan-Laporan yang telah disampaikan, misalnya kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK Hendrik Christian.

Selanjutnya, menurut Jimmy, Dewas KPK juga harus menyampaikan alasan kenapa kasus-kasus yang telah dilaporkan sebelumnya itu belum bisa ditindaklanjuti, sedangkan kasus-kasus yang dilaporkan belakangan yang didahulukan.

"Hal-hal semacam ini yang perlu disampaikan kepada publik sehingga keberadaan Dewas KPK tetap mendapatkan kepercayaan publik yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Dalam konstruksi pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, Jimmy menjelaskan, keberadaan Dewas KPK lebih kepada kontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Sehingga, Jimmy menilai, implikasinya adalah Dewas KPK menyusun dan menetapkan kode etik, menerima Laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK, serta menyelenggarakan sidang yang diduga pelanggaran etik itu sendiri.

"Nah secara internal sudah diatur dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dalam pelanggaran kode etik. Yang pada dasarnya mengatur dua mekanisme, adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan mekanisme sidang etik,” ujarnya.

Terkait mekanisme pemeriksaan pendahuluan, Jimmy menyebut, dilakukan untuk menindaklanjuti Laporan-Laporan pelanggaran kode etik yang masuk dari masyarakat.

Sehingga dari pemeriksaan pendahuluan itu, menurut Jimmy, akan ditentukan nantinya apakah sudah cukup bukti untuk bisa diteruskan dalam sidang etik atau tidak cukup bukti agar tidak bisa lagi diteruskan.

"Ini menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah ditindaklanjuti dari Laporan-Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporakan ke Dewas KPK," ungkapnya.

Di sisi lain, Jimmy tidak menampik dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 itu tidak memiliki kelemahan. Jimmy mengatakan, kelemahan itu lantaran aturan itu mengatur berapa lama jangka waktu antara masuknya Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan tindak lanjut melakukan pemeriksaan pendahuluan.

"Nah ketika tidak ada waktu seperti ini maka berpotensi pada tindakan-tindakan yang menunda-nunda Laporan yang masuk, atau bahkan tindakan-tindakan yang seolah-olah membalikkan atau mana yang dahulu harusnya ditindaklanjuti menjadi itu yang belakangan," katanya.

"Hal-hal ini menjadi persoalan yang riskan dan berpotensi pada kepercayaan publik yang akan semakin menurun pada kinerja Dewas itu sendiri," ujar Jimmy melanjutkan.

Lebih dari itu, Jimmy mengingatkan agar Dewas KPK bekerja secara Independen sebagaimana aturan yang berlaku. Jimmy juga mengingatkan supaya Dewas KPK bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

"Nah ketika tidak adanya informasi yang Transparan kepada publik mengenai proses yang telah dilakukan oleh Dewas maka kecenderungan publik akan menganggap Dewas bersikap tidak Independen. Padahal konstruksi dalam UU KPK itu menempatkan Dewas KPK itu bersikap Independen dan betul-betul melakukan suatu kontrol," ungkapnya.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

PAN Belum Mau Komentari Perdebatan Mumtaz Rais dan Nawawi Pomolango di Pesawat

Image

News

Baru Setengah Tahun Bebas, KPK Kembali Tahan Eks Bupati Bogor

Image

News

Pegawai KPK Jadi ASN, ini Kritik Mardani Ali Sera untuk Jokowi

Image

Iptek

Bisa Tembus Pandang saat Mati, Xiaomi Luncurkan TV Transparan

Image

News

Perubahan UU KPK, Novel Baswedan: Rezim Narasikan Penguatan, Padahal Melemahkan

Image

News

Denny Siregar Sindir Novel Baswedan Karena Sering Mengeluh ke Pemerintah

Image

News

KPK Periksa 3 Saksi Terkait Suap di PT Dirgantara Indonesia

Image

News

KPK Pelajari PP Nomor 41/2020 Soal Pengalihan Status Pegawai ke ASN

Image

News

Berdasarkan PP Nomor 41/2020 Pegawai KPK Resmi Beralih Status Menjadi ASN

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mumtaz Rais Tak Terima Ditegur Main HP di Pesawat, Netizen: Udah Salah Ngajak Ribut Lagi

Kalau bersalah harus diproses hukum.

Image
News

Pesan Ma'ruf Amin di Hari Pramuka

"Selalu peduli dan siap berkorban untuk sesama."

Image
News

Influencer dan Artis Dukung RUU Ciptaker, PKS: Ini Pembodohan Publik

Jika tanpa data, influencer dan artis sama saja seperti buzzer

Image
News

Nadiem: Merdeka Belajar untuk Semangat dan Inspirasi Peningkatan Pendidikan

Sekolah Cikal menggunakan 'Merdeka Belajar' sejak 2014.

Image
News

DKPP: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Bermartabat tanpa Politik Uang

Pilkada yang bermartabat ini tidak dikotori dengan politik uang, hoaks, maupun kecurangan.

Image
News

Gandeng AS, Inggris Borong 60 Juta Dosis Vaksin Corona dari Novavax

Novavax juga menambahkan bahwa pihaknya akan bermitra dengan perusahaan farmasi global

Image
News

Langkah Politik Negarawan ala Jokowi

Presiden Jokowi memiliki kecerdasan dalam membuat langkah-langkah politik mengejutkan, yang membletot mata dan menyedot perhatian publik.

Image
News

PKS Cari Lawan Tanding Gibran Jokowi di Pilwalkot Solo

Hal ini agar Gibran tak melawan kotak kosong dalam kontestasi Pilkada tersebut

Image
News

Gunungkidul pasang 810 Titik WiFi Gratis, Targetkan 1.000 Titik Tahun Ini

"Titik-titik itu meliputi sekolah, instansi, hingga lokasi wisata."

Image
News
DPR RI

Imam Besar Istiqlal Pimpin Doa Agar Masyarakat Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

terpopuler

  1. Viral Muslim Bantu Prosesi Pemakaman Tetangga Beda Agama, Warganet: Ini Indonesia

  2. Anggaran Pilkada Rp20 T, Rizal Ramli: Sebaiknya Dibelikan 30 Juta HP untuk Anak-anak Kurang Mampu

  3. Politikus PKS Beri Kritikan 'Pedas' ke Anies Baswedan

  4. Ahli Waris Gugat Dik Doank Rp5,5 Miliar Atas Kepemilikan 'Kandank Jurank Doank'

  5. Mengenal Pulau Kundur, Penghasil Durian Kelas Wahid yang Ditetapkan Zona Merah COVID-19

  6. Gaduh Beasiswa Veronica Koman, Stafsus Sri Mulyani: Penuhi Saja, Tanpa Perlu Playing Victim

  7. Video Jerinx di Tahanan Viral, Kenakan Celana Pendek dan Tangan Terborgol

  8. Efek Dahsyat Berbakti Kepada Orang Tua

  9. Hamil Barengan, 5 Potret Kompak Kakak Beradik Citra Kirana dan Erica Putri

  10. Xi Jinping Kesal Banyak Warganya Bikin Konten Buang-buang Makanan di Tengah Isu Krisis Pangan

Akurat Solusi-1

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Afriadi, S.Fil.I, M.IKom

Langkah Politik Negarawan ala Jokowi

Image
Arli Aditya Parikesit

Jadilah Insan Cemerlang dalam Menghadapi COVID-19

Image
Egy Massadiah

Doni Menengok Putaran Roda Zaman

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Tarian Sufistik Mengalun di Antara Agama

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Garuda PHK Karyawan Besar-besaran Karena Bisnis Limbung?

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Protokol Kesehatan Mutlak di Garuda Demi Keselamatan Penumpang

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Bukan Orang Airlines, Ternyata Begini Perasaan Irfan Setiaputra Selama Memimpin Garuda

Sosok

Image
News

5 Potret Gagah Jokowi Kenakan Baju Adat NTT di Sidang Tahunan MPR RI

Image
Iptek

Lebih Dekat dengan Addison Rae Easterling, Dancer TikTok Paling Tajir Sejagad

Image
News

Usaha tak Khianati Hasil, Kisah Fredy Napitupulu, Pengusaha Muda Sukses Pemilik Stanbrain