image
Login / Sign Up

Yusril: Putusan MA Bukan Perkara Menang Kalah Jokowi-Ma'ruf di Pilpres

Dedi Ermansyah

Image

Ketua Tim Hukum pasangan Calon Presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Ketua TKN Arsul Sani, Advokasi Juri Ardianto dan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan saat mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019). Kedatangannya tim kuasa hukum pasangan nomor urut 01 ini untuk berkonsultasi terkait persiapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atas gugatan yang diajukan Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bukanlah perkara menang kalah pasangan Joko Widodo-MA'ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa putusan MA terkait dengan PKPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum itu adalah pengujian norma saja.

"Intinya sebenarnya itu putusan bukan perkara apakah Pak Jokowi-Kiai MA'ruf sudah menang atau tidak menang dalam Pilpres, melainkan putusan tersebut merupakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni peraturan KPU," kata Yusril di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

baca juga:

Pada ketentuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU tersebut, kata dia, mengatur kalau pasangan presiden hanya dua pasang maka cukup satu putaran dan siapa pun yang memperoleh suara terbanyak maka dinyatakan sebagai pemenang.

Menurut dia, tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 pada penentuan pemenang, seperti harus menang di setengah dari jumlah provinsi atau sekurang-kurangnya 20 persen sebaran wilayah.

"Tidak dipakai itu diatur dalam PKPU, nah, karena Pasal 416 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu tidak mengatur tentang hal itu, dianggap MA, KPU kok ngatur sendiri, sementara tidak ada cantolannya di dalam undang-undang," katanya.

Oleh sebab itu, MA menganggap KPU mengatur sendiri. Hal tesebut bertentangan dengan undang-undang yang sama sekali tidak mengaturnya. Karena pendapat tersebut, MA membatalkan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

"Tapi begini masalahnya, Pasal 3 Ayat (7) itu, KPU melaksanakan sesuai dengan Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014," kata Yusril.

MK, kata dia, sudah melakukan pengujian undang-undang dan menafsirkan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tentang formula pemilihan serta Pasal 158 UU No. 42/2008 tentang Pilpres, tafsirannya kalau pasangan calon presiden hanya dua pasang maka pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak.

"Pasal 158 UU No. 42/2008 dan Pasal 416 UU No. 7/2017 tentang Pemilu itu isinya sama, saya sudah sandingkan. Karena bunyinya sama, putusan MK itu juga berlaku terhadap ketentuan Pasal 416 UU Pemilu," katanya menerangkan.

Yusril mengatakan bahwa Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 memang tidak begitu jelas mengatur pengaturan kalau asumsinya calon presiden hanya ada dua pasang saja.

"'Kan itu tidak jelas aturan Pasal 6A UUD 1945. Oleh karena itu MK menafsirkan kalau pasangan itu cuma dua, sebaran wilayah tidak berlaku, otomatis suara terbanyak yang berlaku. UUD 1945 yang ditafsirkan, jadi undang-undang di bawahnya berlaku semua," katanya menegaskan.

Oleh sebab itu, menurut Yusril, KPU membuat PKPU tersebut tidak salah karena sudah mengacu pada Putusan MK No. 50/2014. Kekuatan putusan MK dalam menguji undang-undang sama dengan undang-undang itu sendiri.

Namun, persoalannya, lanjut Yusril, MA memeriksa PKPU dengan undang-undang terkait, kemudian karena Pasal 3 Ayat (7) PKPU tersebut tidak ada aturannya dalam undang-undang, MA berkesimpulan aturan tersebut tidak mengacu UU.

Kalau hakim M hanya melihat korelasi PKPU dengan UU Pemilu saja, tentunya akan memutuskan pasal dalam PKPU harus dibatalkan.

"Akan tetapi, kalau hakim pikirannya luas, dia akan melihat putusan MK, harus dipertimbangkan, cuma persoalannya Mahkamah Agung tidak bisa menguji peraturan perundang-undangan itu dengan keputusan MK. Dia tidak bisa menguji, di situlah sebenarnya letak problematika hukumnya," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa KPU tidak salah dalam membuat peraturan karena telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, bahkan mengacu dua putusan MK. Sementara itu, putusan MK itu sendiri sama kuatnya dengan undang-undang, bahkan undang-undang bisa dibatalkan oleh putusan MK.

"MK menafsirkan dan memberi makna sendiri pada undang-undang, jadi dia punya kekuatan sama dengan undang-undang. Tidak hanya itu, KPU menjalankan dua putusan MK, jadi kekuatan hukumnya sangat kuat," ucapnya.

Selain Putusan MK No. 50/2014, KPU juga menjalankan putusan, yakni terkait dengan MK menolak gugatan Prabowo-Sandi secara keseluruhan. Pada putusan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

"Menindaklanjutinya dengan mengesahkan Pak Jokowi-Kiai MA'ruf sebagai presiden/wakil presiden terpilih, jadi ada dua keputusan MK yang dilaksanakan oleh KPU, dan itu sangat kuat," katanya menandaskan.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Olahraga

Juventus

Juventus sudah Rencanakan Pemecatan Sarri sebelum Laga Kontra Lyon

Image

News

Duh Ditengah Pandemi Ratusan TKA Asal China Kembali Masuk ke Indonesia

Image

News

Pemerintah Berikan Santunan Keluarga Rp 300 Juta Jika Tenaga Medis Covid-19 Meninggal

Image

Olahraga

Andrea Pirlo

Juventus Resmi Tunjuk Andrea Pirlo Jadi Pelatih Baru

Image

News

Pasien Positif Covid-19 di Magetan Meninggal, Umur Baru 23 Tahun

Image

News

Mahfud MD: Insentif Bagi Dokter & Tenaga Medis Akan Langsung Ditransfer ke Rekening Tiap Bulan

Image

Olahraga

Juventus

Andrea Pirlo Masuk Kandidat Pengganti Maurizio Sarri di Juventus

Image

News

Dianggap Tidak Punya Inovatif di Dunia Pendidikan, Anak Zulhaz Minta Menteri Nadiem Mundur

Image

News

Satu Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia di Kabupaten Magetan, Jawa Timur

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Jakarta Diprediksi Akan Cerah Berawan Setelah Hujan di Pagi Hari

Pada siang hari cuaca berubah menjadi cerah berawan di seluruh wilayah DKI Jakarta tanpa terkecuali.

Image
News

Korupsi Importasi Tekstil, Kejagung Sebut Akan Ada Tersangka Baru

Pejabat utama harus ikut bertanggung jawab.

Image
News

Hezbollah Membantah Ada di Balik Ledakan Dahsyat Beirut

Nasrallah membantah keras klaim pasukannya memiliki simpanan senjata di gudang itu yang memicu ledakan

Image
News

Duh Ditengah Pandemi Ratusan TKA Asal China Kembali Masuk ke Indonesia

Para TKA asal China kembali datang ke Indonesia untuk mengerjakan sejumlah proyek.

Image
News

Pemerintah Berikan Santunan Keluarga Rp 300 Juta Jika Tenaga Medis Covid-19 Meninggal

Santunan Rp300 juta diberikan kepada keluarga jika tenaga medis yang menangani Covid-19 meninggal dunia

Image
News

Gedung Bioskop Digital Terbesar di Taiwan Tidak Lagi Beroperasi Mulai September

Berita penutupan bioskop digital terbesar di Taiwan ini mengejutkan publik.

Image
News

Pasien Positif Covid-19 di Magetan Meninggal, Umur Baru 23 Tahun

Pasien adalah karyawan pabrik di Sidoarjo.

Image
News

Mahfud MD: Insentif Bagi Dokter & Tenaga Medis Akan Langsung Ditransfer ke Rekening Tiap Bulan

Insentif akan diberikan pemerintah kepada dokter spesialis, dokter umum dan tenaga medis.

Image
News

Yakinkan Masyarakat, Penelitian Lokal Soal Produk Rokok Alternatif Harus Digencarkan

Image
News

Aktivis Jakarta Usulkan Perluasan Lahan di Ancol Jadi Pantai Publik

Perluasan di kawasan Ancol agar digunakan untuk kepentingan publik, termasuk pantainya.

terpopuler

  1. Viral karena Konten Porno Connel Twins, Apa Itu Aplikasi Onlyfans?

  2. 16 Jam Diperiksa Bareskrim, Anita Kolopaking Akhirnya Dijebloskan Penjara

  3. Polisi Beberkan Peran Anita Kolopaking sebagai Penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo

  4. 3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

  5. Mahasiswa Minta Polisi Usut Oknum Dokter yang Gunakan Gelar Palsu di RS Graha Kedoya

  6. Santunan Pemerintah ke Karyawan Swasta, Komisi IX: Pertanyaannya, Untuk Karyawan Sektor Apa Saja?

  7. Makin Romantis, 6 Potret Kedekatan Nella Kharisma dan Dory Harsa

  8. Enggan Jadi Relawan Vaksin COVID-19, Erick Thohir: Rakyat Dulu, Menteri Disuntiknya Belakangan!

  9. Ditangkap hingga Akui Perbuatannya, 5 Fakta Penting Kasus Gilang 'Bungkus'

  10. Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid